Aksi Demo Honorer di Bener Meriah Berlangsung Ricuh

Kericuhan memuncak setelah beberapa anggota DPRK setempat meminta instruksi kepada Darwinsyah yang memimpin sidang audiensi

Aksi Demo Honorer di Bener Meriah Berlangsung Ricuh
Situasi kericuhan pada aksi demontrasi Aliansi Honorer menuntut Bupati Bener Meriah, Ahmadi untuk mencabut Surat Keputusan (SK) nomor 800/597 /2017 tentang rasionalisasi tenaga non PNS berlangsung ricuh, Selasa 2 Januari 2018

Aksi Demo Honorer di Bener Meriah Berlangsung Ricuh

Kericuhan memuncak setelah beberapa anggota DPRK setempat meminta instruksi kepada Darwinsyah yang memimpin sidang audiensi

Bener Meriah - Aksi demonstrasi ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Honorer menuntut Bupati Bener Meriah, Ahmadi untuk mencabut Surat Keputusan (SK) nomor 800/597 /2017 tentang rasionalisasi tenaga non PNS berlangsung ricuh, Selasa 2 Januari 2018.

Kericuhan memuncak setelah beberapa anggota DPRK setempat meminta instruksi kepada Darwinsyah yang memimpin sidang audiensi. Namun instruksi tersebut tidak diindahkan Darwinsyah sehingga beberapa anggota DPRK memutuskan keluar dari ruangan sidang.

Pada saat itulah para honorer geram dan melempar air minum mineral ke arah Pimpinan Sidang, Darwinsyah yang didampingi Bupati Bener Meriah Ahmadi dan Sekretaris Daerah (Sekda). Botol minuman bahkan sempat  mengenai kening Sekda. 

Ruang sidang kembali normal, setelah aparat kepolisian dan Satpol-PP mengamankan situasi dan para pedemo kembali menyampaikan keluhan mereka.

Koordinator Aliansi Honorer, Idawati bersama rekan pendemo meminta penjelasan terkait surat yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2017. Selain itu mereka juga meminta bila pun nanti ada seleksi honorer harus dilakukan secara transparan. 

Di hadapan para pendemo, Bupati Ahmadi menjelaskan, rasionalisasi itu bukan memberhentikan akan tetapi untuk mengetahui honorer yang fiktif.

"Dengan merumahkan sementara para honorer, kami telah mengetahui ternyata ada ratusan honorer fiktif di Kabupaten Bener Meriah," jelasnya.

Lebih lanjut Ahmadi menyampaikan, kalau honorer fiktif itu tidak diberatas maka yang rugi bukan daerah ini saja, namun para honorer juga rugi. Karena seharusnya mendapat gaji 5 ratus ribu namun karena adanya honorer fiktif hanya mendapat 2 ratus ribu.

"Terkait honorer fiktif, itu sudah berjalan 3 tahun, yang jumlahnya ratusan orang. Ada yang 5 orang, 3 orang satu instansi dengan gaji 2 ratus ribu, sampai ada yang 1 juta, dan itu yang harus kami berantas. Salah satu cara kami dengan melakukan resionalisasi terhadap tenaga non PNS," tegasnya.

Untuk itu, Ahmadi berjanji, bagi honorer yang telah mengabdi, pada bulan maret tahun 2018 akan dikeluarkan SK-nya. Untuk itu kepada Dinas Pendidikan dan Kesehatan secepatnya melakukan pendataan paling lambat Januari, dan bagi Dinas Pendudukan pada Februari.[]