Alasan Tidak Cukup Fasilitas, Anggota DPRK Aceh Barat Medical Chek Up ke Medan

"Jika tidak mencukupi fasilitas, kenapa tidak ditambah anggaran pengadaan, agar rumah sakit kita makin diminati masyarakat untuk berobat"

Alasan Tidak Cukup Fasilitas, Anggota DPRK Aceh Barat Medical Chek Up ke Medan

Alasan Tidak Cukup Fasilitas, Anggota DPRK Aceh Barat Medical Chek Up ke Medan

"Jika tidak mencukupi fasilitas, kenapa tidak ditambah anggaran pengadaan, agar rumah sakit kita makin diminati masyarakat untuk berobat"

Meulaboh - Mengacu pada PP Nomor 18 tahun 2017, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten/Kota disediakan anggaran Rp. 5.000.000/ Orang untuk kepentingan medical check up di dalam negeri.

Anggota DPRK Aceh Barat periode 2014 - 2019 berjumlah 25 orang, dan sebanyak 12 orang saat ini sedang berada di Medan Sumatera Utara untuk tugas dan kepentingan medical check up.

Wakil ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi didampingi sejumlah anggota DPRK Kamis (07/12/17) via WhatsApp membenarkan bahwa sejumlah anggota DPRK Aceh Barat sedang berada di Medan untuk medical check up dan itu merupakan agenda rutin setiap tahunnya.

Diminta tanggapannya kenapa tidak memanfaatkan fasilitas rumah sakit yang ada di Aceh Barat atau Aceh, Samsi mengatakan,  jika saerah kita tidak ada kelengkapan alat untuk chek kesehatan dan seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas lengkap tersebut.

Karena tidak ada kelengkapan fasilitas setelah kita koordinasi dengan pihak rumah sakit daerah, maka mereka menyarankan agar Anggota DPRK Aceh Barat meminta bantu rumah sakit di Medan.

"Andai fasilitas memadai, untuk apa harus ke luar daerah. Biar sama kita dengan masyarakat lainnya dan uang daerah berputar di daerah" tutur Samsi yang mengaku sedang di RS Bunda Thamrin.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Aceh Barat, Ahdi Mirza Kamis (7/12) di ruang kerjanya mengatakan, secara aturan mereka dibenarkan melakukan medical check up di dalam maupun luar daerah di RS pemerintah atau swasta asal bukan luar negeri dan pemerintah menyediakan anggaran Rp. 5.000.000/ anggota DPRK.

"Yang harus diketahui, daerah tidak menyediakan SPPD untuk check up, mungkin mereka di Medan sambil melakukan tugas lainnya" ujar sekwan.

Disisi lain, sejumlah masyarakat dan mahasiswa sangat menyayangkan keputusan Anggota DPRK Aceh Barat yang memilih memperkaya daerah lain. Harusnya mereka memanfaatkan fasilitas rumah sakit daerah. 

"Jika tidak mencukupi fasilitas, kenapa tidak ditambah anggaran pengadaan, agar rumah sakit kita makin diminati masyarakat untuk berobat," ujar Ketua Solidaritas Mahasiswa Bela Pendidikan (SOMBEP) Aceh Barat, Nasrijal. .

Selain itu, Tokoh Masyarakat Aceh Barat, Pianti juga menilai, harusnya anggota DPRK Aceh Barat menjaga daerah bersama Pemerintah.

"Berobat atau chek kesehatan dalam daerah ya menguntungkan daerah, bayangkan 5 juta per orang dikalikan 25 Anggota DPRK, sudah cukup buat satu alat kesehatan," imbuhnya.

Tidak Benar

Management Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien (RSU CND) Meulaboh, ketika dimintai keterangan terkait fasilitas medical check up, dr. Akbar Siregar via WhatsApp Kamis, (7/12/17) kepada acehnews.co mengatakan kalau Anggota DPRK Aceh Barat ada anggaran untuk melakukan check up ke luar daerah, ya silahkan, tapi kalau dikatakan RSUD CND tak ada fasilitas chek up, itu yang tidak benar, 

"Fasilitas apa yang mereka butuhkan untuk check up, kita punya. Kecuali satu dua yang belum ada tinggal kita adakan jika Anggota Dewan membutuhkan," cetus Akbar. 

"Mereka juga yang membahas anggaran, silahkan disarankan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan, dengan lengkap fasilitasnya, bukan hanya mereka yang diuntungkan, semua yang butuh mendapatkan kesempatan," tutup Direktur RSU CND.