APDESI dan LSM GEMPAR Tolak Hasil Seleksi KIP Bener Meriah

"Pertanyaan kepada beberapa calon yang mengikuti tes wawancara tidak relevan dengan pelaksanaan pemilu."

APDESI dan LSM GEMPAR Tolak Hasil Seleksi KIP Bener Meriah

APDESI dan LSM GEMPAR Tolak Hasil Seleksi KIP Bener Meriah

"Pertanyaan kepada beberapa calon yang mengikuti tes wawancara tidak relevan dengan pelaksanaan pemilu."

Bener Meriah - Pengumuman hasil tes wawancara yang dikeluarkan tim penjaringan dan penyaringan (Pansel) Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah beberapa hari yang lalu, menui kritikan dan penolakan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Pengawal Amanah Rakyat (LSM GEMPAR) dan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia ( APDESI) Bener Meriah serta beberapa calon anggota yang dinyatakan tidak lulus 15 besar. 

Menurut Muhktarudin, salah satu peserta yang gugur pada tahap wawancara kepada Acehnews.co, Jum'at 19 Oktober 2018, pada tanggal 11 Oktober 2018 yang lalu dia telah menyurati  ketua DPRK Bener Meriah dengan maksud meminta penjelasan hasil kerja tim Independen penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Bener Meriah periode 2019-2024 yang dinilai tidak wajar. 

"Terutama dalam tes wawancara, di mana pertanyaan kepada beberapa calon yang mengikuti tes wawancara tidak relevan dengan pelaksanaan pemilu. Sebagai contoh tim Pansel memberikan pertanyaan kepada Zhoni Arlianto tentang arti nama tersebut, sementara untuk Yusmika Pansel mempertanyakan sekolah Presiden Jokowi mulai SD dan SMP serta menanyakan sekolah SD dan SMP calon wakil presiden Ma'ruf Amin," jelasnya.

"Sedangkan kepada saya sendiri, Pansel mempertanyakan di dalam kartu keluarga (KK) kenapa tidak ada nama istri saya, dan pansel itu juga menanyakan besaran gaji saya sebagai Ketua KIP. Yang anehnya lagi Pansel juga menanyakan untuk lulus anggota KIP apa perlu dilobi ke anggota DPRK komisi A. Durasi waktu wawancara juga tidak seragam antara peserta satu dengan yang lain," timpal Mukhtarudin.

Atas hal itu, Mukhtarudin  yang juga masih menjabat sebagai Ketua KIP Bener Meriah saat ini mengatakan, pihaknya menolak materi dan hasil wawancara tim Pansel karena dinilai tidak objektif dalam penilaian dan tidak sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

"Dalam melaksanakan tes wawancara tim Pansel tidak mempertimbangkan kemampuan dan tambahan para calon anggota KIP sepertiga pengalaman kerja sebagai penyelenggara pemilu. Untuk itu kami memohon kepada Ketua DPRK Bener Meriah agar membatalkan hasil tes wawancara tersebut dan melakukan tes wawancara ulang secara terbuka," Pintanya.

Ketua APDESI Bener Meriah, Muhammad Ali dalam surat penyampaian pendapat dan himbauan mengatakan, sehubungan dengan perekrutan Anggota KIP Bener Meriah menjadi buah bibir rakyat di Kabupaten Bener Meriah karena dinilai sangat rancu dan aneh. Bahkan pelaksanaan juga telah meninggalkan payung hukum Pemerintahan di Aceh yang tertuang dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Qanun Aceh. 

"Dari pantauan APDESI Bener Meriah, masyarakat Bener Meriah mulai merasa resah akibat kekeliruan DPRK dan Panselnya dalam penjaringan Anggota KIP yang tidak objektif dalam pelaksanaanya, untuk itu perlu segera diperbaiki dengan sebagaimana mestinya," cetusnya.

Lebih lanjut Ali menyebutkan, guna mendapatkan hasil pemilu yang berkualitas ke depan tentunya tidak terlepas dari peranan KIP yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang maksimal, untuk itu DPRK Bener Meriah perlu menyikapi persoalan yang disampaikan, karena ini menyangkut kepentingan seluruh partai politik peserta pemilu sebagai wadah memperjuangkan kepentingan rakyat. 

"Untuk menghindarkan misi tidak percaya kepada DPRK dari rakyat pemegang kedaulatan tertinggi, Pansel KIP harus menyelesaikan permasalan dengan seadil-adilnya yang berpegang pada aturan yang berlaku," pinta Ketua APDESI Bener Meriah itu. 

Hal senada juga disampaikan LSM GEMPAR yang mencermati nama-nama yang dinyatakan lulus 15 besar oleh Pansel sanggat mengecewakan publik, karena ada calon peserta yang tidak berdomisili di Bener Meriah selain itu juga terdapat peserta yang berstatus PNS. 

Dalam surat LSM Gempar yang diketuai Ray Iskandar Muda, dari beberapa peserta yang lulus tes wawancara dinilai tidak layak karena tidak memiliki kompetensi sebagai penyelenggara pemilu yang jujur dan adil serta tidak berintegritas. Untuk itu LSM GEMPAR menolak hasil wawancara tersebut. 

Sebelumnya, ketua Pansel KIP Bener Meriah, Effendi pernah menyatakan, untuk mengetahui domisili peserta akan dibuktikan dengan KTP serta diakui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan.[]