Aryos: Komisioner KIP Aceh Terindikasi Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Aryos: Komisioner KIP Aceh Terindikasi Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Foto: arsip.rumahpemilu.org

Aryos: Komisioner KIP Aceh Terindikasi Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Banda Aceh- Menyikapi pandangan Robby Syahputra,mengenai dirinya tidak mempersoalkan DPRA meminta pelaksanaan UU Pemilu ditunda sementara. Pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada menyesalkan pernyataan yang keluar dari salah satu anggota komisioner KIP Aceh tersebut. Pasalnya hal itu dinilai akan berimbas pada sentimen negatif publik terhadap independensi KIP sebagai penyelenggara Pemilu di Aceh. 

“Sebagai masyarakat sipil, kita menyesalkan pernyataan salah satu komisioner KIP Aceh yang pada intinya sepandangan dengan pandangan parlemen lokal untuk meminta pelaksanaan UU Pemilu ditunda sementara. Ini sangat riskan, sebab dapat menuai sentimen negatif publik. Publik akan meragukan independensi KIP Aceh di tengah isu intervensi DPRA terhadap penyelenggara Pemilu saat ini. “ ujar Aryos Nivada, Selasa 10 Oktober 2017..

Menurutnya, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, komisioner KIP Aceh hendaknya tidak  asal membuat pernyataan di media massa, sebelum dikonsultasikan terlebih dahulu dalam rapat pleno. Sebab dapat berujung kepada sanksi kode etik

 “Perlu dipertegas kembali apakah pernyataan salah satu komisioner tersebut murni pendapat pribadi atau dalam kapasitas sebagai salah satu unsur penyelenggara pemilu di Aceh. Kalau memang itu pendapat lembaga, apakah sebelumnya sudah dikonsultasikan terlebih dahulu dalam rapat pleno KIP Aceh. Bila tidak, komisioner terancam diadukan ke DKPP. Sebab dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu sudah diatur tegas dalam pasal  Pasal 10 huruf d  Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.  bahwa  dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk  tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu,“ jelas Aryos.

“Pernyataan salah satu komisioner tersebut cenderung bersifat partisan dan mengarah pada kepentingan politik lokal. Padahal tanggung jawab KIP adalah murni penyelenggara pemilu bukan larut dalam dinamika politik lokal. Sehingga berkaca dari statemen yang bersangkutan, kuat dugaan bahwasanya salah satu komisioner tersebut terindikasi  melakukan pelanggaran kode etik penyelengara pemilu” tutur alumnus fisipol Universitas Gadjah Mada ini. 

Lebih lanjut, Aryos juga menuturkan bahwa wacana penundaan pemilu tidak bisa dilakukan secara serta merta hanya karena ada pemberitahuan DPRA. “Saya yakin komisioner KIP Aceh belum lupa bahwa pola penundaan pemilu yang pernah terjadi sebelumnya bukan karena surat dari parlemen lokal. Tapi karena adanya putusan sela MK yang memerintahkan penundaan pilkada.  penundaan implementasi UU Pemilu tidak bisa dilakukan sepanjang tidak ada putusan sela dari Mahkamah Konstitusi yang pada intinya memerintahkan agar pengundangan UU Pemilu di Aceh dihentikan sementara sampai adanya putusan final yang berkekuatan hukum tetap.” jelasnya.

Kemudian KIP sebagai subjek hukum dan pelaksana dari UU Pemilu terikat dengan kewajiban menyelenggarakan Pemilu. “Dalam ketentuan penutup pada Pasal 573 UU 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sehingga KIP secara hukum terikat untuk menjalankan UU Pemilu sejak tanggal undang undang tersebut diundangkan. Penundaan implementasi UU Pemilu akan berkonsekuensi pada Tahapan pemilu serentak 2019.

Di sisi lain dalam UU Pemilu sendiri diatur mengenai mekanisme penundaan pemilu yaitu pada Pasal 431 dan Pasal 432 UU Nomor 7 tahun 2017. Dalam pasal pasal tersebut menjelaskan bahwa intinya Pemilu hanya dapat ditunda  sepanjang adanya kerawanan sebagaimana diuraikan pada pasal tersebut. Sepanjang hal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum untuk menunda pemilu di Aceh”” ujarnya.

 Terakhir, Aryos mewanti wanti bahwa KIP sebagai penyelenggara pemilu di Aceh hendaknya tidak mudah dipengaruhi oleh intervensi yang dialakukan oleh lembaga lain di luar kelembagaan penyelenggara Pemilu.

“KIP harus tegas dan tidak takut dalam menjalankan ketentuan UU Pemilu. Karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab KIP sebagai penyelenggara Pemilu di Aceh. KIP sendiri hendaknya tidak mudah dipengaruhi oleh lembaga lain di luar kelembagaan penyelenggara Pemilu. Sebab KIP Aceh secara struktural bertanggung jawab penuh kepada KPU RI. Intervensi kelembagaan penyelenggara pemilu di tingkat lokal hanya bisa dilakukan oleh KPU RI . Bukan  parlemen lokal yang notabene tidak memiliki garis struktural secara langsung dengan penyelenggara pemilu di Aceh. KIP jangan mau di intervensi oleh DPRA," pungkas peneliti Jaringan Survei inisiatif itu.

Sebelumnya komisioner KIP Aceh, Robby Syahputra, sempat mengeluarkan pernyataan kepada kepada media bahwa dirinya tidak mempersoalkan DPRA meminta pelaksanaan UU Pemilu ditunda sementara. “Kalau dipandang patut diberhentikan sementara kenapa tidak? Karena dulu pernah juga hal yang sama diberhentikan sementara pada Pilkada dulu,” katanya kepada Serambinews.com, Sabtu (7/10/2017). []