Aryos: Pembiayaan Verifikasi Parlok Disediakan APBA atau APBK?

KIP sebenarnya meminta dana kepada DPRA bukan karena mengharap belas kasihan.

Aryos: Pembiayaan Verifikasi Parlok Disediakan APBA atau APBK?
Aryos Nivada

Aryos: Pembiayaan Verifikasi Parlok Disediakan APBA atau APBK?

KIP sebenarnya meminta dana kepada DPRA bukan karena mengharap belas kasihan.

Banda Aceh – Menyikapi penanahanan anggaran verifikasi partai lokal (Parlok) yang hingga kini masih dibintang oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRA. Penagamat Politik Aceh, Aryos Nivada menilai penahanan tersebut tidak memiliki dasar hukum.

“Pasalnya, di dalam ketentuan Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal, ditegaskan, pembiayaan verifikasi partai lokal disediakan melalui APBA atau APBK sepanjang pos dana tersebut (verifikasi dan penentapan partai politik lokal) tidak tersedia dalam APBN” tegasnya.

Lebih lanjut Aryos juga menyarankan kiranya KIP Aceh dapat berkordinasi dengan KIP Kabupaten Kota, agar masing masing KIP Kab/Kota berkordinasi dengan Pemerintah Kab/kota dalam rangka penyediaan dana verifikasi parlok 

“Jadi andai pihak DPRA masih menangani anggaran, KIP Kab/Kota masih dapat pembiayaan melalui pemerintah kab/kota setempat. Karena memang disebutkan tegas bahwa apabila dana verifikasi penetapan parlok tidak tersedia di APBN, maka Qanun Parlok mengamanatkan pembiayaan tersebut disediakan melalui pos APBA atau APBK," jelasnya.

"Jadi KIP sebenarnya meminta dana kepada DPRA bukan karena mengharap belas kasihan. Karena memang dalam Qanun parlok diatur jika pembiayaan verifikasi Parlok bersumber dari APBA sepanjang tidak tersedia dalam APBN” timpal peneliti JSI itu.

Lebih lanjut, Aryos juga menyatakan, dalih masih ditahannya anggaran karena menunggu keputusan MK adalah tidak sesuai dengan paradigma hukum yang dibangun oleh UUPA. 

“Kalau diputuskan KIP Aceh ikut UUPA maka dana verifikasi cair kalau diputuskan ikut UU Pemilu maka tidak dicairkan. Logika DPRA kalau ikut UUPA berarti KIP mandiri terlepas dari KPU," cetusnya.

Sedangkan kalau ikut UU Pemilu berarti KIP tunduk dibahwa KPU. Tentu saja ini tidak sesuai dengan paradigma hukum yang dibangun UUPA. Bahwa UUPA sendiri melalui Pasal 1 Ayat 12 Juncto Pasal 1 Ayat 12 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Parlok, menyatakan dengan tegas bahwa KIP Aceh merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UU menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada. 

"Jadi terlepas dari putusan MK, KIP sendiri memang merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dari KPU pusat. Sehingga secara hirarki tunduk pada KPU. Jadi argumen menunggu putusan MK adalah mengada ngada," pungkasnya.[]