Aryos: Pemerintah Aceh Perlu Bentuk Tim Monitoring Pansel Eselon II

 perlu langkah konkrit agar terdapat jaminan bahwa tim pansel memang orang berintegritas dan bersih

Aryos: Pemerintah Aceh Perlu Bentuk Tim Monitoring Pansel Eselon II
Aryos Nivada

Aryos: Pemerintah Aceh Perlu Bentuk Tim Monitoring Pansel Eselon II

 perlu langkah konkrit agar terdapat jaminan bahwa tim pansel memang orang berintegritas dan bersih

Banda Aceh – Pengamat politik Aceh, Aryos Nivada menyatakan sepakat dengan pernyataan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang mendesak agar Pemerintah Aceh menempatkan orang-orang bersih di jajaran pansel.

“Hal itu memang perlu dilakukan dalam rangka mencegah konflik kepentingan antara tim pansel dan kandidat  pemangku jabatan eselon II yang akan menduduki 64 jabatan di lingkungan Pemerintah Aceh. “ ujarnya, Minggu 10 November 2017. 

Menurutnya, perlu langkah konkrit agar terdapat jaminan bahwa tim pansel memang orang berintegritas dan bersih

“Ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah Aceh untuk mendapatkan kepercayaan publik sekaligus pemerintah Aceh sendiri tidak was was akan adanya kongkalingkong di belakang layar antara tim pansel dan kandidat pemangku jabatan," ujarnya.

Pertama, Pemerintah Aceh perlu membentuk tim di luar pansel yang bertugas memonitor jalannya proses seleksi. Akan lebih baik apabila tim ini dari kalangan akademisi maupun tokoh masyarakat yang tidak diragukan kapasitas dan rekam jejaknya.

Kedua, Pemerintah Aceh harus mengeluarkan anggota tim pansel yang bermasalah. Banyak laporan yang diterima jika diantara tim pansel terdapat anggota yang bermasalah secara hukum sehingga diragukan integritasnya. Oleh karena itu pemerintah Aceh harus tegas. 

Terakhir, Aryos mencatat bahwa dalam proses seleksi pejabat publik, selama ini lebih banyak fokus ke pengetahuan dan keterampilan. 

“Padahal ada hal penting yang selama ini belum diperhatikan dalam proses seleksi pejabat publik yaitu terkait aspek motivasi pelayanan publik. Di mana pejabat memiliki spirit pelayan yang tinggi dan pengabdian untuk melayani masyarakat," jelasnya. 

Akademisi Fakultas Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala itu menambahkan, berbagai studi administrasi publik juga menemukan bahwa pejabat yang memiliki motivasi pelayanan publik yang tinggi umumnya bekerja maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik dan menghindari prilaku-prilaku koruptif.

"Salah satu faktor lain yang mempengaruhi nilai motivasi pelayanan publik ini adalah spiritualitas. Hal ini tentu sangat sejalan di Provinsi Aceh yang pejabat publik harusnya memiliki niat pengabdian kepada publik dan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah untuk mendapat berkah dari Allah SWT," pugkasnya.[]