Asesor BAN PAUD PNF Kunjungi TK Gratis Dhuafa RUMAN Aceh

Dari total 69 murid 56 di antaranya berasal dari keluaga fakir miskin yang bersekolah secara gratis

Asesor BAN PAUD PNF  Kunjungi TK Gratis Dhuafa RUMAN Aceh

Asesor BAN PAUD PNF Kunjungi TK Gratis Dhuafa RUMAN Aceh

Dari total 69 murid 56 di antaranya berasal dari keluaga fakir miskin yang bersekolah secara gratis

Banda Aceh – Sekolah Taman Kanak-kanak gratis dhuafa RUMAN (Rumah Baca Aneuk Nanggroe) Aceh dikunjungi 2 asesor BAN (badan akreditasi nasional) PAUD (Pendidikan anak usia dini) dan PNF (Pendidikan non-formal) provinsi Aceh kemarin (Rabu, 5/9/2018) pagi.

Kedua asesor tersebut adalah Dhulhadi Jamal, S.Ag., yang juga pengurus pusat HIMPAUDI (himpunan pendidik PAUD Indonesia) dan Drs. Chairuddin TS yang menjadi Kepala BAN PAUD PNF Aceh. Turut hadir Nurjannah S.Pd., Pengawas Sekolah TK Banda Aceh.

Kunjungan kedua asesor tersebut diterima langsung oleh Pendiri Lembaga Pendidikan RUMAN Aceh, Ahmad Arif yang didampingi Kepala Sekolah beserta guru-guru TK RUMAN Aceh di sekolah mereka di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh.

Kepala Sekolah TK RUMAN Aceh, Rizky Sopya S.Pd., menuturkan, kunjungan dua asesor untuk melakukan penilaian dalam rangka menentukan kelayakan dan akreditasi satuan pendidikan yang dilakukan pihaknya.

“Meski TK ini kita khususkan buat kaum dhuafa, bukan berarti diselenggarakan secara serampangan. Namun, kita berikhtiar maksimal agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia”, tutur Rizky.

Dari total 69 murid TK kelas A dan B saat ini, ujar Rizky melanjutkan, 56 di antaranya berasal dari keluaga fakir miskin yang bersekolah secara gratis, 10 berbayar sebagian dan 3 lainnya berbayar penuh.

Sementara itu, salah seorang asesor BAN PAUD PNF Aceh, Dhulhadi Jamal, S.Ag., mengutarakan bahwa Undang-undang sistem Pendidikan nasional Indonesia mengharuskan setiap satuan Pendidikan, baik formal mau pun non formal melakukan akreditasi.

“Setiap satuan Pendidikan wajib punya legalitas dan akreditasi dalam rangka mengukur kelayakan dan penjaminan mutu dalam 8 standar seperti dimanahkan UU Sisdiknas kita”, ujar Dhulhadi.

Kedelapan standar tersebut, lanjut Dhulhadi terdiri dari pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan. Kedua, standar isi. Ketiga, standar proses. Keempat, standar pendidik dan tenaga Pendidikan. Kelima, standar sarana dan prasarana. Keenam, standar pengelolaan. Ketujuh, standar pembiayaan. Kedelapan, standar penilaian Pendidikan.

“Hasil akreditasi ini nanti bisa berlaku untuk periode lima tahun ke depan. Setelah itu, baru diajukan kembali untuk menilai kelayakan dan akreditasi”, pungkas Dhulhadi.