Azwar Abu Bakar: Reformasi Harus Dimulai dari Birokrasi yang Tidak Korup

Birokrasi harus dimulai dari mewujudkan birokrasi yang tidak korup serta memiliki effesiensi dan efektifitas dalam pelayanan.

Azwar Abu Bakar: Reformasi Harus Dimulai dari Birokrasi yang Tidak Korup
Azwar Abu Bakar/ menpan.go.id

Azwar Abu Bakar: Reformasi Harus Dimulai dari Birokrasi yang Tidak Korup

Birokrasi harus dimulai dari mewujudkan birokrasi yang tidak korup serta memiliki effesiensi dan efektifitas dalam pelayanan.

Meulaboh Tokoh Birokrasi Indonesia, Dr (Hc). Ir. Azwar Abu Bakar, MM menilai jika reformasi birokrasi harus dimulai dari mewujudkan birokrasi yang tidak korup serta memiliki effesiensi dan efektifitas dalam pelayanan.

“Semua bisa diawali dengan perekrutan melalui komputerisasi, kemudian promosi secara terbuka bagi level kepemimpinan eselon tinggi, serta menerapkan manejemen berbasis kinerja,” katanya menceritakan apa yang telah dilakukannya saat menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Hal itu dikatakannya pada Seminar Nasional Reformasi 'Birokrasi Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Clean Governmen' di Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Sabtu 25 November 2017.

Menurut Azwar, salah satu upaya prinsip keadilan yang telah dilakukan untuk Aceh adalah penegerian Universitas Samudera Langsa dan Universitas Teuku Umar Meulaboh

"Meskipun ada orang yang bersikap sinis, namun yang saya lakukan tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Hal senada disampikan Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof Dr Eko Prasojo dalam materinya. “Kunci keberhasilan reformasi birokrasi yaitu dengan adanya integritas leadership dan lembaga birokrasi yang kuat”.

Sementara itu, Dekan Fisipol UTU, Dr. T Ahmad Yani, M.Hum dalam sambutannya menyampaikan, seminar nasional birokrasi tersebut merupakan implementasi dari tri dharma perguruan tinggi UTU dalam pembangunan bangsa dan negara.

Forum ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya reformasi birokrasi kepada dunia pendidikan, pejabat daerah, maupun stakeholder instansi SKPD di kawasan Pantai Barat Provinsi Aceh.[]