Begini Hasil Kerja Tim RPJM Bidang Ketahanan Pangan Irwandi-Nova 

Ia menyebutkan, untuk memenuhi ketersediaan pangan di Aceh dibutuhkan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Menurutnya, selama ini, sektor tersebut masih berjalan secara parsial. 

Begini Hasil Kerja Tim RPJM Bidang Ketahanan Pangan Irwandi-Nova 
Ketua Tim RPJM Bidang Pangan Tarmizi mengatakan, selama lima tahun ke depan pemerintahan Irwandi-Nova diharapkan mampu menjamin kemandirian Aceh dalam ketersediaan bahan pangan. Photo: Page Irwandi Yusuf

Begini Hasil Kerja Tim RPJM Bidang Ketahanan Pangan Irwandi-Nova 

Ia menyebutkan, untuk memenuhi ketersediaan pangan di Aceh dibutuhkan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Menurutnya, selama ini, sektor tersebut masih berjalan secara parsial. 

Banda Aceh - Tim Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Irwandi-Nova, khususnya Bidang Ketahanan dan Kedaulatan Pangan, sudah menuntaskan pembahasan program-program prioritas yang akan diajukan kepada Bappeda Aceh dan instansi terkait lainnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim RPJM Bidang Pangan Tarmizi, Selasa 12 September 2017.

Ketua Tim RPJM Bidang Pangan Tarmizi mengatakan, selama lima tahun ke depan pemerintahan Irwandi-Nova diharapkan mampu menjamin kemandirian Aceh dalam ketersediaan bahan pangan, dengan menetapkan satu kawasan sebagai daerah produksi pangan atau kawasan komoditas unggulan yang terpadu.

Ia menyebutkan, untuk memenuhi ketersediaan pangan di Aceh dibutuhkan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Menurutnya, selama ini, sektor tersebut masih berjalan secara parsial. 

Menurut Tarmizi, bila kawasan daerah produksi sudah ditetapkan, fokus selanjutnya yang harus menjadi perhatian bersama adalah pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Satu kesatuan kerja antar instansi yang berkaitan dengan pangan tersebut menurutnya harus segera mempersiapkan pembangunan terminal agro, sistem irigasi dan akses jalan yang memadai untuk menunjang kinerja instansi terkait dalam memastikan ketersediaan pangan di Aceh.

“Karena kalau instansi yang berkaitan dengan pangan ini masih berjalan sendiri-sendiri, maka Aceh membutuhkan biaya cukup besar untuk menjaga ketersediaan pangan. Jadi kalau dilakukan secara beriringan dan terpadu, saya pikir akan segera ada kemajuan yang pesat,” katanya.

Secara umum pembangunan pangan secara terpadu berbasis kawasan tersebut menurutnya harus dimulai dari membangun kawasan kehutanan ditingkat hulu, dan memastikan pegembangan kawasan aliran sungai dan kelautan di tingkat hilir.

Fokus isu lainnya yang masuk dalam pembahasan RPJM untuk memastikan tercukupinya ketersediaan pangan di Aceh, adalah terkait ketersediaan bibit, pupuk, pakan dan obat-obatan untuk menunjang produktifitas hasil pertanian dan perikanan.

“Dalam RPJM Aceh kita menargetkan penyediaan bibit dan benih itu bisa mendiri, Aceh bisa memproduksi benih dan bibit sendiri untuk kebutuhan pertanian dan perikanan di Aceh, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi ada bibit-bibit yang tidak berkwalitas yang merugikan petani,” tambahnya.

Dalam pengendalian dan pengawasan distribusi pupuk, pihaknya menyarankan agar pemerintah Aceh nantinya membentuk satgas (satuan tugas) anti mafia pupuk. Dengan begitu menurutnya tidak akan ada lagi permainan harga pupuk, sehingga pupuk tidak langka dan kebutuhan masyarakat terhadap pupuk terpenuhi.

“Begitu juga untuk ketersediaan pakan yang selama ini kita masih bergantung pada Sumatera utara, ke depan kita harap juga bisa mandiri. Dan kita juga berfikir untuk perlindungan plasmanutfah, karena ada spesies tertentu di Aceh yang mulai langka,” sebutnya. 

Selain itu kata Tarmizi, timnya juga membahas nilai tambah dan akses pasar bagi produk lokal, sehingga produk pangan di Aceh bisa diolah menjadi bahan yang dapat dikonsumsi dan dipasarkan pada pasar-pasar domestik nasional dan internasional.

“Menyangkut akses modal, petani kita tidak punya modal sehingga terlibat rentenir, kita berfikir bagaimana meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan, di samping juga harus ada kebijakan sehingga petani bisa punya lahan sendiri untuk digarap, karena sangat sedikit petani yang punya lahan,” pungkas Tarmizi.[]