Belajar Mitigasi Bencana Lewat TPS3R Gampong Lambung

Becak motor berisi sampah yang telah dipilah, baru saja sampai ke Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reseu dan Recycle (TPS3R), Gampong Lambung, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh. Setiap hari, becak itu dibawa berkeliling kampung, guna mengangkut sampah dari rumah warga ke TPS3R untuk diolah sebelum bermuara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Belajar Mitigasi Bencana Lewat TPS3R Gampong Lambung
Data penelitian Mahasiswa Tekhnik Lingkungan UIN Ar-Raniry pada 2017 menunjukkan, kapasitas maksimal TPS3R Desa Lambung, dapat menampung sampah dari tiga desa, bila rata-rata satu desa terdiri dari 500 rumah.

Belajar Mitigasi Bencana Lewat TPS3R Gampong Lambung

Becak motor berisi sampah yang telah dipilah, baru saja sampai ke Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reseu dan Recycle (TPS3R), Gampong Lambung, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh. Setiap hari, becak itu dibawa berkeliling kampung, guna mengangkut sampah dari rumah warga ke TPS3R untuk diolah sebelum bermuara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Adnan, 60 tahun, baru saja menurunkan sebagian sampah organik yang terdiri dari beberapa ranting muda Manihot Esculenta atau ubi kayu, yang telah diambil daun mudanya. Ranting itu disatukan dengan sisa makanan berupa telur rebus dan nasi yang telah bercampur satu dengan sisa sayuran tumis. 

Bekas makanan yang mengandung banyak air seperti itu, biasanya langsung ditampung dalam ember mulai dari hulunya, yaitu rumah tangga. Setelah itu, sampah basah dalam wadah khusus tersebut, dimasukkan dalam alat pencacah kompos, bersamaan dengan sampah sisa sayuran untuk diberdayakan sebagai pupuk organik. 

Begitulah peran Adnan setiap hari, mendedikasikan diri mengurangi jumlah sampah yang dibawa ke TPA. TPS3R tempat Adnan bekerja adalah satu dari empat tempat pengolahan sampah yang berada di Kota Banda Aceh. 

TPS3R berfungsi sebagai media transit sampah sementara, sebelum disortir guna memaksimalkan pengurangan timbunan sampah, penggunaan kembali barang bekas, dan mendaur ulang kembali sampah yang ada.

Hasil sampah yang disortir itu, sejak 2015 lalu telah menghasilkan rupiah bagi Desa Lambung. Rata-rata, sampah yang dikelola tersebut mencapai lima juta rupiah per bulan. Mekanisme pengelolaannya pun melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bernaung di bawah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Lambung.

Pada minggu kedua Desember, jasa angkutan sampah yang diberikan Adnan, baru selesai beroperasi sekitar pukul 10.00 WIB. Masih dengan mengenakan jaket birunya, ia menurunkan sampah basah dalam ember putih dan membawanya ke sebelah kanan bagunan TPS3R Desa Lambung. 

Di sana telah tersedia tiga alat utama pembuat kompos. Alat pencacah kompos, yang digunakan untuk menggiling sampah basah. Lalu, di sebelah kanan alat tersebut sudah bertengger komposter yang berfungsi untuk mengendapkan sampah basah yang telah digiling, guna fermentasi sekaligus untuk menghasilkan kompos cair.

Setelah dua minggu masa peram, sampah yang kadar airnya sudah berkurang itu diangkat dengan sekop dan dipindahkan ke tempat pengeringan. Setelah kering, sampah basah itu siap menjadi kompos organik.

“Sekilas kompos ini mirip kotoran sapi. Untungnya dia sudah tidak berbau lagi. Setelah kering sempurna, akan dimasukkan dalam wadah plastik. Siap dijual,” jelasnya. 

Ada lima komponen penting yang harus dimiliki sebuah TPS3R; Alat pencacah plastik, alat pencacah kompos, alat biophosko atau komposter, alat penyaring kompos, dan tentunya becak roda tiga sebagai alat pengangkut sampah dari rumah warga ke tempat pengolahan sampah.

Selama ini, dalam menjalankan tugasnya, Adnan mengatakan cukup puas dengan pekerjaanya yang berdampak baik bagi lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Hanya saja, selama dua tahun bergabung, kendala yang dihadapi adalah, sampah yang diangkat dari desa lain sering belum dipilah. 

“Sering kali kerja itu agak lama karena biasanya sampah yang dipungut dari desa luar tidak dipilah terlebih dahulu,” terang Adnan.

Akibatnya, sampah yang tidak dipilah itu, lebih sering berakhir di TPA, sebab tak mungkin lagi untuk memisahkan antara organik, anorganik, dan residu.

Seorang warga Desa Lambung, Sulastri, 39 tahun, mengaku sudah melakukan pemilihan sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke TPS3R. Setiap hari, akan ada petugas sampah yang datang mengambil sampah ke rumah mereka.

“Petugas rutin datang berkeliling kampung tiap hari. Karena tiap hari datang, kadang kami tak punya sampah untuk dikutip,” kata ibu dua anak itu.

Ia mengaku, sejak mendapatkan sosialisasi soal pemilahan sampah dari hulu ke hilir itu, ia mulai menyadari bahwa setiap sampah dari rumahnya masih bisa dimanfaatkan dan dapat mengurangi penimbunan sampah yang semakin hari kian bertambah. 

“Di rumah saya, ada tigi tempat sampah, organik, anorganik, dan sampah residu. Ini sangat membantu kami dan mengedukasi anak kami untuk mulai memilah sampah sejak dini,” terang ibu dua anak itu. 

Data penelitian Mahasiswa Tekhnik Lingkungan UIN Ar-Raniry pada 2017 menunjukkan, kapasitas maksimal TPS3R Desa Lambung, dapat menampung sampah dari tiga desa, bila rata-rata satu desa terdiri dari 500 rumah.

Bedasarkan data yang diberikan Gemal Bakri, 35 tahun, lelaki warga Desa Lambung sekaligus aktivis peduli lingkungan, mengatakan, bila dikalikan, maka daya tampung TPS3R Desa Lambung, mencapai 1.500 rumah.

“Itu hasil penelitian mahasiswa Teknik Lingkungan UIN Ar-Raniry tahun 2017. Potensi sampah tiap rumah per harinya adalah setengah kilogram. Artinya, dalam sehari, daya tampung TPS3R mencapai 750 kilogram,” terang Gemal.

Ia menambahkan, hasil presentasinya menunjukkan, total 20 persen diolah menjadi kompos, 20 persen sampah plastik recycle, dan 10 persen adalah sampah bernilai jual lainnya seperti kertas,kaleng,botol kaca dan lainnya. Sedangkan 50 persen sisanya, berupa sampah residu yang akan berakhir di TPA.

Mekipun begitu, lelaki yang mulai tertarik dengan isu lingkungan sejak 2008 itu, yakin, bahwa  50 persen sampah residu itu masih dapat ditekan jumlah buangan ke TPA, bila masyarakat agak seriusmemilah sampah dari rumah masing-masing.

 Regulasi tentang pengelolaan sampah untuk Provinsi Aceh telah diatur sejak 2011. Sedangkan aturan dari pusat terkait pengelolaan TPA telah keluar sejak 2008. Yaitu uu no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan TPA. Aturan tersebut mulai berjalan pada 2013 dengan bunyi, setiap TPA wajib mendapatkan pendampingan dan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Untuk Kota Banda Aceh, aturan itu kembali di tegaskan oleh Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Aceh, Yenni Muliadi pada Acara Sosialisasi  Persampahan dan Gerakan Peduli Mitigasi Bencana pada akhir November lalu.

“Ini penting dilakukan, untuk memperpanjang umur TPA. Meningat perencanaan umur pemanfaatan TPA itu hanya 20 tahun,” katanya.

Ia menyebutkan, untuk saat ini belum ada satu cara untuk bisa menciptakan TPA yang bisa dimanfaatkan dalam rentang waktu yang lama. Bagi Kota Banda Aceh, lanjut Muliadi, TPA Kampung Jawa yang telah beroperasi setelah tsunami tersebut, kini full, dan telah dialihkan ke Blang Bintang, sebagai TPA Regional untuk Banda Aceh dan Aceh Besar. 

Ia berharap dengan adanya penanggulangan serius dari TPS3R yang ada di Kota Banda Aceh, dapat mengurangi laju pertumbuhan TPA di Ibu Kota Provinsi tersebut.[]