Besok Sidang Kedua Gugatan Kautsar dan Tiong, Aryos Nivada Kirim Hasil Kajian JSI Ke MK

Besok Sidang Kedua Gugatan Kautsar dan Tiong, Aryos Nivada Kirim Hasil Kajian JSI Ke MK
MK kembali mengelar sidang gugatan  terhadap UU Pemilu yang telah mencabut dua pasal dalam UUPA, pada Senin 18 September 2017.

Besok Sidang Kedua Gugatan Kautsar dan Tiong, Aryos Nivada Kirim Hasil Kajian JSI Ke MK

Banda Aceh – Mahkamah Kontsitusi (MK) kembali mengagendakan sidang permohonan gugatan  terhadap UU Pemilu yang telah mencabut dua pasal dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang diajukan dua anggota DPR Aceh Kautsar dan Samsul Bahri alias Tiong.  Sidang yang akan digelar Senin 18 September 2017 besok tersebut masuk pada agenda sidang pembacaan perbaikan permohonan.

Sidang dapat disaksikan secara langsung sejak pukul 14:00 Wib, dari ruang teleconference MK di Fakultas Hukum Universitas Malikulsaleh, Lhokseumawe dan ruang teleconference MK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, BandaAceh.

Karena itu, Ketua Tim Pengacara Kautsar dan Tiong, Kamaruddin SH berharap segenap komponen rakyat Aceh dapat meluangkan waktu guna mendoakan dan mendukung gugatan yang telah mencabut dua pasal penting dalam UUPA tersebut.

“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Aceh terkait permohonan uji materil UU Pemilu terhadap UUD 1945. Yaitu pasal 557 dan 571 dalam UU Pemilu yang disahkan DPR RI tersebut telah mencabut 2 Pasal di dalam UUPA, yaitu pasal 57 tentang Komisi Independen Pemilihan dan pasal 60 tentang Panitia Pengawas Pemilihan di UUPA,” kata Kamaruddin.

Dia berharap pada sidang tersebut Majelis Hakim MK dapat mengabulkan permohonanannya demi keadilan dan kehormatan rakyat Aceh.

“Gugatan ini bukan hanya masalah KIP atau mengenai penyelenggara pemilu, tetapi karena UUPA sudah dipreteli satu per satu, dan ini bertentangan dengan prinsip perdamaian Aceh. Perdamaian Aceh adalah kehormatan bagi Aceh. Inilah yang menjadi masalahnya. Dalam gugatan ini, kami meminta MK membatalkan UU Pemilu karena telah menghapus hak kekhususan Aceh,” tambah Kamaruddin.

Menurutnya, pasal 571 UU Pemilu yang menyatakan bahwa Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) dalam UUPA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, adalah tentang keanggotaan KIP dan Panwaslih.

Dengan dicabutnya pasal tersebut, berarti jumlah anggota KIP dan Panwaslu mengikuti aturan UU Pemilu. Dengan begitu, hitungan jumlah anggota Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh pada pemilu yang akan datang menjadi lima orang saja. Bedanya, anggota KIP saat ini sebanyak tujuh orang.

Menyangkut pasal 557 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi, “Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini,” menurut Kamruddin hal itu jelas-jelas telah mengabaikan dengan sengaja kekhususan Aceh.

“Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang menyatakan pasal 57 dan pasal 60 UUPA dicabut serta tidak berlaku lagi, juga bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 557 dan 571 UU Pemilu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kekhususan Aceh,” tegasnya.  

Untuk itu, Kamaruddin berharap kepada semua pihak untuk mendukung gugatan kliennya tersebut. Akibat buruk yang akan timbul dari pencabutan dua pasal itu adalah instabilitas politik dan sosial di Aceh yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaran pemilu 2019 yang akan datang. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 2011, saat pasal 256 UUPA dicabut.

Sementera itu, Direktur Jaringan Survey Inisiatif (JSI) Aryos Nivada menyatakan, guna menyikapi polemik atas gugatan pencabutan terhadap dua pasal dalam UUPA yang dilakukan Kautsar dan Tiong tersebut, pihaknya akan menyerahkan dokumen hasil kajian lembaganya kepada MK.

Menurut Aryos, hasil kajian dengan judul ‘Legal Standing Pemohon Dalam Gugatan UU Pemilu, Terkait Pasal-Pasal yang Dicabut Dalam UUPA’  tersebut akan langsung diserahkan kepada MK melalui perwakilan JSI yang ada di Jakarta. “Kami akan serahkan dokumen tersebut pada hari Senin besok melalui perwakilan JSI yang ada di Jakarta,” kata Aryos.

“Hasil kajian ini akan kami serahkan kepada MK, JSI sebagai lembaga research, ingin memberikan kontribusi pemikiran yang okjektif, tanpa berpihak kepada siapapun. Nantinya bahan tersebut, harapan kami akan menjadi bahan masukan bagi para Hakim di MK untuk memutuskan pokok perkara yang saat ini menjadi polemik di masyarakat Aceh terkait gugatan UU pemilu tersebut,” jelas Aryos.[]