Catatan untuk Pemimpin dan Calon Pemimpin: Kemajuan Infrastruktur Belum Tentu Masyarakatnya Sejahtera

"Subulussalam, si anak bungsu yang masih berada di bawah garis kemiskinan"

Catatan untuk Pemimpin dan Calon Pemimpin: Kemajuan Infrastruktur Belum Tentu Masyarakatnya Sejahtera
Tugu Kota Subulussalam [www.kodesingkatan.com]

Catatan untuk Pemimpin dan Calon Pemimpin: Kemajuan Infrastruktur Belum Tentu Masyarakatnya Sejahtera

"Subulussalam, si anak bungsu yang masih berada di bawah garis kemiskinan"

SUBULUSSALAM adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 januari  2007. Kota juga bentuk pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Dengan Luas wilayah 1.391 Km2 dan populasi kurang lebih 67.446 jiwa.

Daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera ini pernah dinobatkan sebagai tempat pembuangan dolar sekitar pada tahun 2002, dikarenakan pesatnya perkembangan ekonomi masyarakat pada  kala itu.

Namun akhir-akhir ini kota dengan julukan "Sada Kata" ini ternyata sudah jauh berbeda, transformasi dari perkebunan palawija ke  perkebunan kelapa sawit malah menjadi mala petaka. Banjir, longsor, pencemaran lingkungan, kerusakan hutan menjadi warna baru di masa milenial ini. Kita juga bisa melihat lingkungan generasi muda Kota Subulussalam yang mulai dicemari bahan berbahaya seperti narkoba dan pergaulan bebas.

Kita patut merespon hal sedemikian rupa, karena generasi ke depan akan dipimpin oleh kaula muda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan dapat merespon kejadian di sekitarnya, sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak, seperti memberikan pendidikan karakter, Dayah, TPA, sosialisasi bahaya narkoba dan lain-lain. 

Saya ingin mengambil salah satu sampel di Provinsi Papua. Baru-baru ini kita mendengar kabar buruk tentang Penyakit Campak dan Gizi buruk di Kabupaten Asmat Provinsi Papua. Kabar ini telah banyak diberitakan di media baik itu cetak maupun elektronik.

Nah, perlu kita ketahui kondisi hari ini di Asmat sungguh memprihatinkan. Di mana sudah ada sekitar 68 jiwa meninggal dunia akibat penyakit campak dan gizi buruk yang terjadi di wilayah tersebut. Lemahnya akses transportasi, pelayanan kesehatan yang tidak memadai menambah beban bagi masyrakat. Belum lagi berbicara tentang buruknya pelayananan pendidikan.

 Ada beberapa bangunan sekolah yang sama sekali tidak adanya aktivitas belajar mengajar diakibat tidak adanya tenaga pengajar, padahal pengetahuan SDM sangat penting untuk ditingkatkan. Salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah "Mencerdaskan kehidupan bangsa". Namun kondisi hari ini baik itu di Papua dan tempat lainnya sungguh sangat memprihatinkan.

Di tingkat dunia, Indonesia menempati posisi 62 dari 72 Negara dengan sistem pendidikan terbaik dunia artinya kita sangat jauh tertinggal dari segi kualitas maupun kuantitas pendidikan negara lain.

Ini membuktikan, program utama pembangunan infrastruktur bukanlah hal utama yang harus dikembangkan. Artinya apa, kesejahteraan ekonomi masyarakat tidak hanya bisa dilihat dari struktur bangunan saja, seperti jalan tol, jembatan mewah, dan lain sebagainya. 

Bangunan besar yang digenjot pemerintahan sekarang hanyalah untuk kepentingan elit semata saja, dengan menghabiskan anggaran cukup Besar.

 Pertanyaannya, apakah itu berimbas pada masyarakat lemah yang ada di pedesaan....?  Tidak

Karena konsentrasi pembangunan infrastruktur pemerintahan sekarang hanyalah pada kaum elit menengah ke atas, tidak pada masyarakat kecil. Ini patut kita sadari. Karena majunya sebuah  negara atau kota bukan dilihat dari struktur bangunanya, tapi kebahagiaan/kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut.

Inti dari pembahasan ini adalah perlunya manajemen khusus yang harus dilakukan pemerintah secara representatif untuk dapat mengakomodir hal-hal seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan lain-lain. Guna menghindari terjadinya kesenjangan sosial yang mengakibatkan terjadinya pemikiran pemikiran saparatis dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Dan catatan besar bagi para calon pemimpin Aceh khususnya Subulussalam  maupun pemimpin yang sedang menjabat sekarang adalah besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah ke daerah jika tidak tepat sasaran malah akan menjadi mala petaka bagi anak cucu kita. Bisa kita lihat contoh di Papua hari ini bagaimana besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua yang dialokasikan mencapai 1 Triliun Rupiah tahun 2017. Belum lagi dana anggaran dari otonomi daerah. Seharusnya dengan anggaran sebesar itu, semua fasilitas untuk kemajuan negara saya pikir dapat terpenuhi.

Sementara Aceh sendiri memiliki APBA yang sangat cukup besar yaitu 14,765 Triliun Rupiah, lebih besar di bandingkan Provinsi Papua. Namun akibat buruknya manajemen Pemerintahan Aceh dan tarik ulur kebijakan antara legislatif dan eksekutif mengakibatkan banyaknya program yang tidak tepat sasaran. Sedangkan APBK Kota Subulussalam pada tahun 2014 mencapai 494.5 M. Dana yang cukup fantastis, tapi pertumbuhan ekonomi kita hari ini terpuruk.

Dari data BPS pada tahun 2013 mencatat ada sekitar 2.7 ribu orang di Subulusalam tidak mendapatkan pekerjaan, sedangkan data kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 15,250 jiwa. Menjadi peringakat ke 8 (delapan) di Aceh dengan persentase 20,39 % dari jumlah penduduk yang Ada. Ini membuktikan 11 Tahun lebih pemekaran Kota Subulussalam, pertumbuhan ekonomi kita masih lambat. Sektor pertanian kita masih banyak yang belum berkembang diakibatkan lemahnya dorongan dan dukungan dari Pemerintah Kota Subulussalam.

Oleh karena itu, selaku putra daerah saya menyampaikan kepada pemerintah sekarang maupun pemerintahan ke depan agar tidak terfokus pada salah satu sektor saja, hari ini kita buktikan bahwasanya pembangunan Infrastruktur bukanlah hal utama yang harus dipenuhi. Seperti bangunan seketse Dampeng yang baru-baru ini menjadi Kontroversi di kalangan masyarakat Subulussalam yang memakan dana 1,9 Miliar. Tapi buatlah kebijakan kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil, bukan pro terhadap kepentingan elit semata.[]

Muzir Maha merupakan Wakil Presiden Mahasiswa STKIP BBG Banda Aceh.