Datangi DPRK, Calon KIP yang Gugur Minta Pansel Diberhentikan

Tim Pansel dinilai telah melanggar dasar hukum perekrutan KIP yaitu Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017

Datangi DPRK, Calon KIP yang Gugur Minta Pansel Diberhentikan

Datangi DPRK, Calon KIP yang Gugur Minta Pansel Diberhentikan

Tim Pansel dinilai telah melanggar dasar hukum perekrutan KIP yaitu Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017

Bener Meriah - Anwar Hidayat Dahri, bersama tiga rekannya Idham Watan, Al Amri, dan satu peserta lainnya yang dinyatakan tidak lulus dari hasil tes tulis oleh Tim Penjaringan dan penyaringan (Pansel) calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah mendatangi DPRK Bener Meriah untuk menuntut Komisi A DPRK Bener Meriah segera memberhentikan tim Pansel, Jum'at 28 September 2018.

Kedatangan Mereka, disambut Ketua Ketua Komisi A Sarbinari dan anggota Komisi A Drs. Zetmen, Muhammadin, M. Isa Arita, dan Rahmah, serta Ketua Pansel KIP Effendi yang didampingi dua anggotanya.

Pada kesempatan itu, Anwar Hidayat Dahri, meminta Komisi A untuk memberhentikan tim Pansel karena telah melanggar dasar hukum perekrutan KIP yaitu Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016, dan PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang seleksi calon anggota KIP.

"Tim Pansel tidak memiliki wawasan yang luas dalam melakukan penjaringan dan penyaringan Anggota KIP yang berakibat pada pemberian nilai tidak berdasar peraturan, namun mengunakan perasaan," tuding Anwar yang juga anggota KIP Bener Meriah saat ini.

Anwar menamahkan, pihaknya juga mempertanyakan independensi Pansel karena beberapa calon anggota KIP masih memiliki ikatan keluarga (saudara) dengan Pansel.

Untuk itu, Pinta Anwar, Komisi A DPRK Bener Meriah sebaiknya memberhentikan Pansel tersebut karena tidak berkompeten.

“Kami menuntut kepada tim Komisi A, agar memberhentikan tim Pasel. Jika tidak ini akan menjadi permaslahan di kemudian hari. Tim Pansel yang tidak memiliki wawasan tinggi diteruskan akan menimbulkan efek negatif yang luar biasa, sebab tahapan masih panjang,” pinta Anwar,

Pada kesempatan tersebut Anwar memaparkan, sebagai masyarakat Aceh menjunjung tinggi Qanun, akan tetapi apabila tidak diatur dalam Qanun kita harus merujuk pada aturan Undang-undang lainnya atau di atasnya itu secara hukum guna Pansel tidak memberikan penilaian berdasarkan perasaan, tapi harus berdasarkan regulasi yang mengaturnya.

Selain itu  Anwar Cs mengatakan, soal yang dibuat oleh tim Pansel juga tidak merujuk pada soal apapun. Sebab tidak diatur dalam Qanun dan seharusnya, pansel mengunakan PKPU atau undang-undang Nomor 7 yang sudah diatur.

”Yang dibuat oleh tim Pansel sama seperti soal tes PNS ada deret hitung di dalam soal dan adanya soal bahasa gGyo, sementara ada calon komesioner orang Aceh, seharusnya tidak boleh soal muatan lokas dimuat di sini,” terangnya.           

Menanggapi hal itu, Ketua Pansel, Effendi mengatakan,  dalam proses perekrutan tersebut sepenuhnya mengacu kepada Qanun Nomor 6 tahun 2016.

“Dasar acuan kami bekerja berdasarkan Qanun Nomor 6 tahun 2016 dan kami direkrut juga berdasarkan itu,” katanya.

Disebutkanya, pihakanya dalam menetapkan hasil seleksi tersebut juga telah melalui rapat pleno tim Pansel dan berkoordinasi dengan komisi A dan bagian Hukum DPRK Bener Meriah.

Sementara itu, ketua komisi A Salbinari menyampaikan, pihaknya telah membentuk panitia tim Pansel berdasarkan UUPA, sehingga mekanisme yang dijalankan oleh tim pansel juga berdasarkan UUPA.

"Karena soalnya dirayakan melalui surat, maka jawabannya juga harus melalui surat juga," terang Sarbinari.

Sebelumnya, Anwar dan kawan kawannya yang gugur pada tes tulis, telah melayangkan surat keberatan atas hasil yang diumumkan tim Pansel.[]