Daud Pakeh Paparkan Kondisi Madrasah di Aceh kepada Watimpres

"Saat ini peminat madrasah di Aceh meningkatkan drastis, namun tidak berbanding dengan Ruang Kelas Belajar (RKB) dan sarana yang ada"

Daud Pakeh Paparkan Kondisi Madrasah di Aceh kepada Watimpres
Kakanwil Kemenag, Drs. H. M. Daud Pakeh memaparkan kondisi madrasah di Aceh kepada Watimpres Prof. A.Malik Fadjar.

Daud Pakeh Paparkan Kondisi Madrasah di Aceh kepada Watimpres

"Saat ini peminat madrasah di Aceh meningkatkan drastis, namun tidak berbanding dengan Ruang Kelas Belajar (RKB) dan sarana yang ada"

Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Aceh, Drs. H. M. Daud Pakeh, mendapatkan undangan kehormatan dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. A.Malik Fadjar pada pertemuan terbatas di Kantor Wantimpres, Jakarta, Senin 4 Desember 2017.

Dalam kesempatan Duad Pakeh menjelaskan tentang kondisi Madrasah saat ini di Aceh, harapan untuk masa depan, dan sejumlah gagasan yang telah dilakukan Kakanwil Kemenag Aceh.

"Saat ini peminat madrasah di Aceh meningkatkan drastis, namun tidak berbanding dengan Ruang Kelas Belajar (RKB) dan sarana yang ada, sehingga hanya sedikit yang dapat ditampung di Madrasah, begitu juga halnya dengan ruang guru masih banyak yang tidak layak," jelasnya.

Kakanwil juga menjelaskan jika saat ini jumlah madrasah swasta di Aceh lebih banyak dari pada madrasah negeri, kecuali tingkat madrasah ibtidaiyah.

"Minimal madrasah memiliki standar sarana dan prasarana yang memadai," ujarnya.

Mendengar penjelasan dan paparan Daud Pakeh, Anggota Wantimpres, Prof. Malik Fadjar mengaku menarik dan mengiyakan terhadap paparan Kakanwil Aceh, apalagi terhadap Madrasah yang letak geografis jauh dari keramaian.

"Jangan ada perbedaan madrasah sekolah dan sekolah, semua sama untuk pendidikan, dan yang menarik pemerintah Aceh bersama Kemenag sama-sama memajukan pendidikan di Aceh," cetusnya.

Dalam kesempatan tersebut, Malik Fadjar menyatakan akan berbicara khusus dengan Kementerian terkait terhadap adanya kekhawatiran Kepala sekolah dalam hal menerima bantuan dari masyarakat yang disponsori oleh Komite.

"Asalkan transparan dan akuntabel, saya akan bantu, yang penting jangan dijadikan sarana untuk korupsi," pungkas Malik.[]