Dinilai Cemari Lingkungan, Pemkab Pidie Diminta Tinjau Ulang Izin AMP Pelita Jaya Nad

Menurut LPDN, sejak dikeluarkannya izin lingkungan pada tahun 2012 silam, perusahaan tersebut belum pernah sekalipun menyerahkan laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinilai Cemari Lingkungan, Pemkab Pidie Diminta Tinjau Ulang Izin AMP Pelita Jaya Nad
AMP dan stone crusher milik PT Pelita Jaya Nad di Gampong Drien Kecamatan Mutiara Timur, Pidie|Foto: IST

Dinilai Cemari Lingkungan, Pemkab Pidie Diminta Tinjau Ulang Izin AMP Pelita Jaya Nad

Menurut LPDN, sejak dikeluarkannya izin lingkungan pada tahun 2012 silam, perusahaan tersebut belum pernah sekalipun menyerahkan laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pidie - Lembaga Potential Development of Natural (LPDN) meminta Pemerintah Kabupaten Pidie untuk meninjau ulang izin lingkungan pabrik Asphalt Mixing Plant (AMP) dan stone crusher (pemecah batu) milik PT Pelita Jaya Nad, karena dinilai telah mencemari lingkungan. Pabrik tersebut terletak di Gampong Drien Kecamatan Mutiara Timur, yang merupakan salah satu kawasan padat penduduk.

“Lokasi pabrik tersebut tidak sesuai dengan tata ruang Pidie, alias “zona merah” dan berada di tengah-tengah pemukiman penduduk,” sebut ketua LPDN Muammar dalam siaran pers yang diterima acehnews.co, Kamis 5 Oktober 2017.

Menurut LPDN, sejak dikeluarkannya izin lingkungan pada tahun 2012 silam, perusahaan tersebut belum pernah sekalipun menyerahkan laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Seharusnya PT Pelita Jaya Nad menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama enam bulan sekali kepada instansi terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup Pidie,” ujar Muammar.

Dijelaskan, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034, kawasan peruntukan untuk pengembangan industri menengah adalah Kecamatan Simpang Tiga, Kembang Tanjong, dan Kota Sigli.

Berdasarkan penuturan masyarakat di lingkungan pabrik tersebut kata Muammar, masyarakat setempat merasa lingkungannya telah tercemari oleh asap pabrik dan selama ini pihak berwenang di gampong seperti enggan menyampaikan keluhan masyarakat pada PT Pelita Jaya Nad.

Di lain pihak, Dinas Lingkungan Hidup Pidie memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan pada pabrik-pabrik yang tak taat pada aturan dan tak peduli pada perlindungan lingkungan hidup.

Muammar menjelaskan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 73 berbunyi: Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 74 ayat 1 berbunyi: Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: melakukan pemantauan; meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu.

“Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Pidie harus mencarikan jalan keluar yang memihak pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan justru mencari jalan keluar untuk segelintir elite di dalamnya,” ujar Muammar.[]