Dinilai Diktator, Masyarakat Laporkan Reje Kampung Pondok Ulung ke DPRK

"Dalam pengunaan dan desa, Reje Kampung Pondok Ulung tidak mengedepankan asas musyawarah"

Dinilai Diktator, Masyarakat Laporkan Reje Kampung Pondok Ulung ke DPRK

Dinilai Diktator, Masyarakat Laporkan Reje Kampung Pondok Ulung ke DPRK

"Dalam pengunaan dan desa, Reje Kampung Pondok Ulung tidak mengedepankan asas musyawarah"

Bener Meriah - Puluhan masyarakat Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Bener Meriah guna melaporkan Reje Kampung (Kepala Desa) mereka yang dinilai memimpin secara diktator, Senin 23 April 2018.

Kedatangan masyarakat tersebut, disambut Wakil 1 DPRK Bener Meriah Darwinsyah, Ketua Komisi A, Sarbinari, Asisten I, Drs Muklis, dan Kepala Bagian Pemerintahan ( apem)  Sasmanto.

Perwakilan masyarakat Ponduk Ulung, Darmansyah menyampaikan, dalam pengunaan dan desa, Reje Kampung Pondok Ulung tidak mengedepankan asas musyawarah dan bahkan dinilai  telah pemimpin secara diktator.

Menuriitnya, adapun hal-hal yang dilakukan Reje Kampung tanpa musyawarah adalah dalam hal mendirikan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), penyertaan modal kepada BUMK , Qanun kampung yang berhubungan dengan BUMK, dana simpan pinjam milik Kampung hanya para pedagang yang boleh meminjam dana tersebut, penyerahan dan pengelolaan sebidang tanah kebun kopi milik umum Kampung Pondok Ulung kepada salah satu aparatur Kampung Pondok Ulang, pemindahan lokasi pembangunan rabat beton yang direncanakan di tempat awal ke tempat lain tanpa musyawarah.

"Reje Kampung juga tidak transparan kepada masyarakat terkait anggaran dana desa tahun 2017. Pembagian hasil dari keuntungan BUMK berapa persen untuk pengelola dan berapa persen dikembalikan untuk Kampung juga masyarakat tidak tahu," paparnya.

Darmansyah juga menuturkan, masyarakat Kampung Pondok Ulung merasa pembangunan fisik tahun anggaran 2017 tidak sesuai RAB. "Masyarakat juga diancam penjara apabila meminta penjelasan tentang dana desa tahun angaran 2017," sebutnya.

"Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami meminta agar pemerintah daerah secepatnya menyelesaikan persoalan tersebut," pinta wakil masyarakat Pondok Ulung itu.

Mewakili Pemerintah Daerah, Asisten I Kabupaten Bener Meriah, Drs Muklis mengatakan, pemerintah akan secepatnya turun tangan untuk menelusuri persoalan tersebut.

"Kita akan turun secepatnya, namun sebelumnya kita harus membuat tim terlebih dahulu," jelasnya.

Muklis menambahkan, terkait persoalan itu, sebelumnya telah ditangani Camat Bandar dengan melakukan mediasi dengan Petua Kampung dan melibatkan Muspika Kecamatan.

Sementara itu, Wakil DPRK Bener Meriah, Darwinsyah menyampaikan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk membentuk tim agar persoalan tersebut cepat diselesaikan.

"Kita akan memberi kesempatan selama satu bulan untuk menyelesaikan, kalau dalam satu bulan belum selesai juga, silakan masyarakat datang lagi ke DPRK ini," cetusnya.[]