Disdukcapil Bener Mener Musnahkan 7526 lembar KTP Rusak

Pemusnahan guna menghindari persoalan yang dapat terjadi saat Pileg dan Pilpres.

Disdukcapil Bener Mener Musnahkan 7526 lembar KTP Rusak

Disdukcapil Bener Mener Musnahkan 7526 lembar KTP Rusak

Pemusnahan guna menghindari persoalan yang dapat terjadi saat Pileg dan Pilpres.

Bener Meriah - Sedikitnya 7526 lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) rusak dan invalid dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bener Meriah. Rabu 19 Desember 2018.

Pemusnahan KTP yang rusak dan invalid tersebut turut hadiri dan disaksikan Ketua KIP Bener Meriah Muktarudin,  Kasat Pol PP Abdul Gani, Perwakilan Polres Bener Meriah, dan perwakilan Panwaslu. 

Kepala Dinas Disdukcapail Bener Meriah, Ikhwanul Hakim, SE menyampaiakan, pemusnahan KTP yang rusak maupun invalid sebanyak 7526 lembar adalah berdasarkan tidak lanjut dari surat edaran mendagri nomor 470/11176/SJ tentang segera harus memusnahkan KTP yang rusak maupun invalid. 

"Surat perintah pemusnahan tersebut adalah dampak atau efek dari permasalahan di beberapa daerah seperti Sumbar dan daerah lainya ,maka dengan ini Menteri memerintahkan dengan segera memusnahkan KTP yang rusak dan invalid dengan cara dibakar," ujar Ikhwanil Hakim. 

Lebih lanjut dia mengatakan, KTP yang dibakar pada hari ini ada tiga macam dintaranya yaitu KTP-el, KTP nasional, bahkan masih ada KTP yang model merah putih yang rusak maupun invalid dari semenjak tahun 2013 sampai September 2018 ini. 

"Pemusnahan itu guna menghindari hal-hal atau persoalan yang dapat terjadi ke depannya, termasuk menghadapi Pileg dan Pilpres di Bener Meriah. Semoga dengan pemusnahan ini tidak ada masalah lagi," pinta Ikhwanul Hakim

Sementara itu, Ketua KIP Muktarudin dalam kesemapatan tersebut mengatakan, dia dan jajaran KIP Bener Meriah sebagai penyelengara Pemilu merasa sanggat berterimakasih kepada Kadis maupun jajaran Disdukcapil Bener Meriah yang telah melakukan pemusnahan KTP invalid dan rusak karena ini rentan digunakan melakukan pencoblosan. 

Menurut Muktarudin, undang-undang membolehkan bahwa pemilik KTP elektronik itu harus diberikan hak memilih pada satu jam terakhir. 

"Saya teliti tadi KTP yang dimusnahkan yang dibuat tahun 2012 dan kadarluwarsanya pada 2017 itu sah bisa digunakan sebagai memilih (mencoblos) pada satu jam terakhir dihari H nanti," sebut Ketua KIP Bener Mener itu. 

Namun demikian tambah Mukhtar, supaya publik mengetahui KIP hanya menyediakan cadangan untuk melayani yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dua persen dari seluruh kertas suara.