DPPPA Aceh dan KKR Aceh Kerjasama Pemenuhan Hak Perempuan Korban Konflik

Kedua lembaga sepakat untuk bekerjasama dalam mengupayakan langkah-langkah pemenuhan hak perempuan korban kekerasan ketika masa konflik bersenjata di Aceh.

DPPPA Aceh dan KKR Aceh Kerjasama Pemenuhan Hak Perempuan Korban Konflik
DPPPA Aceh menerima kunjungan silahturahmi KKR Aceh, Senin 22 Januari 2018.

DPPPA Aceh dan KKR Aceh Kerjasama Pemenuhan Hak Perempuan Korban Konflik

Kedua lembaga sepakat untuk bekerjasama dalam mengupayakan langkah-langkah pemenuhan hak perempuan korban kekerasan ketika masa konflik bersenjata di Aceh.

Banda Aceh - Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DPPPA) Aceh, T. Syarbaini,  menerima kunjungan silahturahmi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Senin 22 Januari 2018.

Dalam pertemuan itu, kedua lembaga sepakat untuk bekerjasama dalam mengupayakan langkah-langkah pemenuhan hak perempuan korban kekerasan ketika masa konflik bersenjata di Aceh.

Sekretaris DPPPA Aceh, T. Syarbaini mengatakan, pihaknya terbuka dengan kerjasama tersebut. “Kita sangat senang menjadi bagian dari proses kerja KKR dalam upaya pemenuhan dan pemulihan hak perempuan korban kekerasan pada masa konflik. Secara kelembagaan kita terbuka dengan kerjasama ini, karena kerja kita bersinergi dan kita ingin melakukan hal yang sama,” katanya.

lebih lanjut, T. Syarbaini juga menilai perlu ada kerjasama tertulis antara pihak KKR dan DPPPA Aceh dan juga melibatkan Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh selaku unit kerja bagian teknis yang tidak terpisahkan dari DPPPA.

“Langkah kerja sama yang diharapkan adalah dukungan pada kerja-kerja KKR, meliputi program pemberdayaan perempuan korban kekerasan pada masa konflik,  mekanisme pemulihan psikis korban, penguatan kapasitas pokja bidang perempuan, dan sharing data,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua kelompok kerja (Pokja) Bidang Perempuan KKR Aceh, Ainal Mardiah, mengatakan pihaknya merasa perlu melakukan kerjasama dengan DPPPA Aceh sebagai mitra strategis untuk mendorong mekanisme pemulihan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban konflik.

“Kita masih banyak menemukan kasus korban konflik, terutama perempuan, yang kondisinya ekonominya sangat memprihatinkan serta kondisi psikisnya perlu ditangani segera. Persoalan ini harus segera ditindaklanjuti terutama dari kita pokja bidang perempuan,” ujarnya.

Untuk itu, Kata Ainal, pihaknya ingin membangun kerjasama dengan DPPPA Aceh terutama berkaitan dengan penanganan kasus yang membutuhkan mekanisme rujukan lanjutan. Kemudian juga di program-program pemulihan psikis, perlindungan serta pemberdayaan perempuan.

Ketua Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh, Amrina Habibi, juga menyambut baik peluang kerjasama dengan pihak KKR Aceh, “Berbicara tentang isu perempuan ada banyak sektor yang harus kita perhatikan, dan semakin banyak kami bermitra maka semakin baguslah optimalisasi kerja kami,” tututnya.

Untuk masalah pendampingan korban, Amrina menyatakan, P2TP2A Aceh bersedia memberikan bantuan dukungan tenaga ahli.

“Walaupun tenaga kerja yang kita miliki terbatas, namun kita juga punya MOU dengan beberapa pusat pemulihan psikologis yang bisa diakses. Untuk kasus yang sifatnya sangat darurat dan memerlukan mekanisme rujukan segera, KKR bisa menggunakan mekanisme rujukan langsung kepada kita. Dan ke depan kita bisa mengagendakan program trauma healing kepada perempuan korban, dan juga program penguatan kapasitas terkait penangganan perempuan korban kekerasan dan kode etik penanganannya,” katanya.

Lebih lanjut, Amrina berharap agar KKR dapat menyediakan data valid perempuan korban kekerasan pada masa konflik di Aceh, untuk membantu keefektifan kerja ke depan.

“Data ini sangat penting karena ini persoalan rumit dan  harus ada mekanisme khusus dan kode etik yang dipelihara bersama ketika mengangani kasus korban kekerasan seksual,” tutup Amrina.[]