Empat Keanehan di Balik Impor Beras Menurut Fadli Zon

“Saya juga menilai bahwa yang membesar-besarkan kenaikan harga beras belakangan ini sebenarnya adalah pemerintah sendiri"

Empat Keanehan di Balik Impor Beras Menurut Fadli Zon
Foto: suratkabar.id

Empat Keanehan di Balik Impor Beras Menurut Fadli Zon

“Saya juga menilai bahwa yang membesar-besarkan kenaikan harga beras belakangan ini sebenarnya adalah pemerintah sendiri"

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik rencana pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras akhir Januari 2018 nanti.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menilai rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah.

Sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini mereka miliki.

“Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain," kata Fadli, Minggu (14/1).

Fadli melihat ada empat keanehan. Pertama, Kementerian Pertanian masih klaim Januari 2018 surplus beras 329 ribu ton.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), Kementan menyatakan sepanjang 2017 produksi beras 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi sekitar 2,5 juta ton.

"Jika angka-angka ini benar, seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik," katanya.

Kedua, pemerintah menyebut bahwa kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah. Namun, heran Fadli, izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium.

"Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya di mana, tapi penyelesaiannya entah ke mana," ungkapnya.

Keanehan ketiga, pemerintah berdalih impor beras bulan ini untuk menstabilkan harga, artinya untuk keperluan umum.

Nah, sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Permendag nomor 1 tahun 2018, yang disusun untuk melegitimasi impor beras ini, izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan Bulog.

"Silakan baca pasal 16 Permendag nomor 1 tahun 2018. Nah, ini Menteri Perdagangan malah memberikan izinnya ke perusahaan lain," katanya.

Keanehan keempat, izin impor ini dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani sedang menghadapi musim panen. Bagi Fadli, empat keanehan itu sudah lebih dari cukup membuktikan pemerintah selama ini memang tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan.

“Saya juga menilai bahwa yang membesar-besarkan kenaikan harga beras belakangan ini sebenarnya adalah pemerintah sendiri," jelasnya.

Menurut dia, hal itu juga dipicu oleh aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tak masuk akal. Saat keseimbangan harga di pasar beras berada di atas Rp 9.000, pemerintah malah menetapkan HET beras medium misalnya di angka Rp 9.450. "Kebijakan tersebut benar-benar sulit dinalar. Bahkan muncul kesan kebijakan HET itu seakan-akan merupakan prakondisi untuk melegitimasi impor beras awal tahun ini," kata Fadli.

Kalau harga beras naik, sementara di sisi lain pemerintah mengklaim produksi beras sebenarnya sedang surplus, maka yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah melakukan operasi pasar, dan bukannya impor.

Impor beras di saat menjelang panen hanya akan menekan harga gabah petani. Harga gabah petani pasti anjlok. Jadi, kebijakan tersebut sebenarnya hanya menyakiti petani saja.

"Lagi pula, angka impor 500 ribu ton itu apa dasar perhitungannya?" kata dia. "Kita tak ingin petani dihancurkan oleh impor beras. Kita juga harus mencegah impor beras ini semacam jalan perburuan rente," pungkas wakil ketua umum Partai Gerindra itu.[] JPNN