Empat Poin Kesepakatan Freeport Indonesia dan Pemerintah

Empat Poin Kesepakatan Freeport Indonesia dan Pemerintah
Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar. FOTO/Istimewa.

Empat Poin Kesepakatan Freeport Indonesia dan Pemerintah

Jakarta - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia menyepakati empat poin perundingan terkait kelanjutan operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Keempat poin tersebut adalah perpanjangan operasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), stabilitas investasi dan divestasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan seluruh poin yang dibahas telah disepakati. Adapun beberapa hal tinggal menunggu pembahasan teknisnya saja, misalnya jangka waktu pelepasan saham divestasi dan penerimaan negara.

"Mandat Pak Presiden divestasi yang akan dilakukan Freeport itu menjadi 51 persen. Pada saat ini masih dirundingkan secara detail dan akan dilampirkan di IUPK yang tidak bisa diubah sampai konsensi dan kontrak selesai," ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Senin, 29 Agustus 2017.

Poin lain yang akan didetailkan adalah stabilitas investasi. Yang jelas, dengan ketentuan yang baru penerimaan negara dipastikan meningkat dari sebelumnya. Adapun dua poin lainnya, yakni perpanjangan operasi dan pembangunan smelter, sudah cukup jelas.

Freeport akan membangun smelter dengan jangka waktu maksimal lima tahun. Sementara untuk perpanjangan operasi akan dilakukan 2x10 tahun terhitung sejak operasinya berakhir pada 2021.

PT Freeport Indonesia memilih untuk berstatus lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan demikian, perusahaan tambang itu tidak akan kembali lagi ke kontrak karya (KK). 

Hal itu dikemukakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menjelaskan detail mengenai jenis pajak dan lain-lainnya akan dimasukkan dalam lampiran IUPK Freeport Indonesia. Artinya, Freeport Indonesia akan berstatus IUPK. Sebelumnya, Freeport bisa memilih kembali ke KK dengan segala keistimewaannya jika tidak sepakat dengan empat poin perundingan.

Konferensi pers tentang perundingan pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia dimulai di kantor pusat Kementerian ESDM hari ini, Selasa, 29 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB, dan dihadiri oleh CEO Freeport McMoran Richard C. Adkerson, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi Hadi Djuraid.[] Tempo