FKPPI: Pemuda Harus Jadi Agen Anti Hoaks

penggusuran di kompleks perumahan TNI

FKPPI: Pemuda Harus Jadi Agen Anti Hoaks
FKPPI: Bamsoet dan pengurus FKPPI DKI Jakarta, di Jakarta,

FKPPI: Pemuda Harus Jadi Agen Anti Hoaks

penggusuran di kompleks perumahan TNI

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bela negara merupakan hak dan kewajiban seluruh WNI, terutama pemuda. Bamsoet ingin pemuda zaman now tak hanya sibuk bergalau ria, melainkan juga sibuk aktif dalam berbagai berbagai kegiatan positif yang dapat memajukan bangsa.

"Pemuda dan kalangan organisasi masyarakat punya peran sakral dalam hal beda negara. Saya dukung terus organisasi kemasyarakatan seperti Forum Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) yang aktif membuat berbagai kegiatan posisif di bidang kepemudaan maupun bela negara," ujar Bamsoet saat menerima pengurus FKPPI DKI Jakarta, di Jakarta, Senin (26/2).

Ketua FKPPI DKI Jakarta Arif Bawono, menyampaikan bahwa mereka sudah membentuk Satgas Cyber. FKPPI DKI Jakarta juga telah menyelenggarakan pelatihan cyber kepada para pemuda dan mahasiswa agar bijak menggunakan internet.

"Kami ingin pemuda dan mahasiswa, juga kalangan putra putri purnawirawan menjadi agen anti hoax. Peredaran berita hoax di media sosial sudah sangat mengkhawatirkan. Kita tidak ingin bangsa terpecah belah karena berita hoax," tutur Arif Bawono.

Bamsoet mendukung pembentukan Satgas Cyber yang digagas FKPPI DKI Jakarta. Politisi Partai Golkar ini juga mendorong pelatihan semacam ini bisa terus dilakukan, sekaligus menjadi contoh bagi organisasi masyarakat lain. "Saya akan sampaikan kepada Badan Siber dan Sandi Negara, agar Satgas Cyber FKPPI bisa bekerjasama dan memperkuat pertahanan cyber nasional," ujar Bamsoet.

Arif Bawono juga menyampaikan rencana Rapat Pimpinan Khusus FKPPI bersama Panglima TNI dan jajarannya. Bamsoet menyambut baik hal ini dan memberikan dukungan. Karena Bamsoet yakin, anak tentara selalu setia menjaga kedaulatan NKRI, karena itu perlu kerjasama dengan jajaran TNI aktif.

Dalam pertemuan tersebut, FKPPI juga menyampaikan adanya penggusuran di berbagai kompleks perumahan TNI. Mereka ingin ada jalan keluar terbaik. Sejatinya mereka menyadari rumah di berbagai komplek tersebut memang bukan merupakan milik orang tua mereka. Tapi rumah dinas milik negara. 

"Saya akan komunikasikan dengan Panglima TNI dan jajarannya. Kita clearkan persoalannya, dan akan segera kita cari jalan keluar terbaiknya misalnya melalui kerjasama dengan program kepemilikan rumah DP 0 persen yang sedang digalakkan oleh Pemda DKI Jakarta,"  janjinya.