Gatot Rotasi 85 Jenderal TNI, Pangkostrad Edy Rahmayadi Dimutasi

Menurutnya, proses rotasi sudah melalui sejumlah tahapan dan tingkatan yang legalitasnya sudah sesuai dengan prosedur.

Gatot Rotasi 85 Jenderal TNI, Pangkostrad Edy Rahmayadi Dimutasi
Gatot Nurmantyo (Panglima TNI)

Gatot Rotasi 85 Jenderal TNI, Pangkostrad Edy Rahmayadi Dimutasi

Menurutnya, proses rotasi sudah melalui sejumlah tahapan dan tingkatan yang legalitasnya sudah sesuai dengan prosedur.

Sebelum memasuki masa pensiun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merotasi perwira tinggi di lingkungan Mabes TNI.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/928/XII/2017 yang ditandatangani 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, terdapat 85 jabatan yang mengalami pergantian.

Jumlah itu terdiri dari 46 jabatan di TNI Angkatan Darat, 28 jabatan di TNI Angkatan Laut, dan 11 jabatan di jajaran TNI Angkatan Udara.

Di TNI Angkatan Darat, perwira tinggi yang mengalami rotasi antara lain Letjen TNI Edy Rahmayadi dari Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

Ia digantikan Mayjen TNI Sudirman yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi KSAD (Asops KSAD).

Adapun posisi Asops KSAD kini dijabat Mayjen TNI AM Putranto yang sebelumnya menjabat Panglima Kodam II/Sriwijaya.

Posisi Panglima Kodam II/Sriwijaya pun diserahkan kepada Mayjen TNI Subiyanto yang sebelumnya menjabat Asisten Personel KSAD (Aspers KSAD).

Selain itu, Mayjen TNI Wardiyono dari Perwira Staf Ahli III Bidang Sosial, Budaya, Hukum, HAM, dan Narkoba Panglima TNI menjadi Koordinator Staf Ahli Panglima TNI.

Jabatan Wardiyono sebelumnya diserahkan kepada Brigjen TNI Tiopan Aritonang yang sebelumnya menjabat Kepala Sataf Kodam I/Bukit Barisan.

Di TNI Angkatan Udara, perwira tinggi yang mengalami rotasi antara lain Marsekal Muda TNI Imran Baidirus dari Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional.

Jabatan lama Imran diserahkan kepada Marsekal Pertama TNI Nanang Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara.

Selain itu, Marsekal Pertama TNI Eko Rislanto dari Perwira Tinggi Kepala Staf TNI Angkatan Udara Bidang Sumber Daya Nasonal diangkat menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Jabatan Eko sebelumnya akan diserahkan kepada Kolonel Gunawan Wibisono yang selama ini menjabat Perwira Menengah Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Sementara di TNI Angkatan Laut, perwira tinggi yang mengalami rotasi antara lain Mayjen TNI (Marinir) Bambang Suswantono dari jabatan Komandan Korps Marinir (Dankomar) menjadi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI (Dankodiklat TNI).

Adapun jabatan Dankomar diserahkan kepada Brigjen TNI (Marinir) Hasanudin yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Korps Marinir.

Selain itu, Laksamana Pertama Nur S Prihartono dari jabatan Komandan Lantamal IX/Amb Koarmatim menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Jabatan lama Nur diserahkan kepada Laksamana Pertama Antongan Simatupang yang sebelumnya menjabat Waaspam Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Selain Nur, Laksamana Pertama Robert Wolter Tappangan yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Koarmatim juga menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Jabatan lama Robert diserahkan kepada Laksamana Pertama ING Sudihartawan.

Tak langgar etika

Sementara itu, Gatot Nurmantyo meyakini dirinya tak melanggar etika dengan melakukan rotasi terhadap 85 perwira tinggi.

Menurut dia, proses rotasi sudah melalui sejumlah tahapan dan tingkatan yang legalitasnya sudah sesuai dengan prosedur.

Surat rotasi tersebut juga diteken oleh dirinya bersama tiga kepala staf pada 4 Desember 2017, sebelum pihak Istana memberi kabar soal penunjukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

"Selesai semua paraf KSAD, KSAL, KSAU kemudian saya ditelepon oleh Pak Mensesneg menyampaikan 'Pak Panglima, saya sudah menyerahkan surat Presiden kepada DPR mencalonkan Pak Hadi,'" ujar Gatot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Ia menambahkan, jika surat rotasi dilakukan hari ini, maka hal itu tidak tepat secara etika. Meskipun secara legalitas hal itu boleh dilakukan.

"Kalau itu ujug-ujug saya keluarkan tanggal 5 itu tidak tepat," tuturnya. || Kompas