GMPRI Aceh Minta Dewan Panggil Bupati Pidie Jaya Terkait Data Rumah dan Penjualan Beras Bantuan Korban

Yusri menambahkan, pemerintah jangan jadikan bencana sebagai proyek untuk memperkaya diri atau kelompok, sedangkan rakyat menderita.

GMPRI Aceh Minta Dewan Panggil Bupati Pidie Jaya Terkait Data Rumah dan Penjualan Beras Bantuan Korban
Ketua Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Republik Indonesia (GMPRI) Aceh Yusri Razali .

GMPRI Aceh Minta Dewan Panggil Bupati Pidie Jaya Terkait Data Rumah dan Penjualan Beras Bantuan Korban

Yusri menambahkan, pemerintah jangan jadikan bencana sebagai proyek untuk memperkaya diri atau kelompok, sedangkan rakyat menderita.

Pidie Jaya – Ketua Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Republik Indonesia (GMPRI) Aceh Yusri Razali meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya untuk segera memangil eksekutif guna menjelaskan terkait data penerimaan rumah korban gempa Pidie Jaya yang tidak akurat dan kasus penjualan beras korban gempa Pidie Jaya. Hal tersebut disampaikan Yusri Razali kepada media, Rabu 24 Januari 2018.

“Mereka (DPRK) bisa menggunakan hak-hak konstitusional sebagai wakil rakyat untuk bertanya atau hak interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban Bupati terkait kasus ini”, kata Yusri.

Menurut Yusri penanganan gempa Pidie Jaya yang sudah berlangsung satu tahun masih menyisakan berbagai persoalan yang aneh.

“Kenapa sudah satu tahun gempa Pidie Jaya, masalah data saja belum selesai, ditambah lagi dengan kasus penjualan beras korban gempa, apa kerja pemerintah selama ini kalau ini saja tidak bisa di urus,” tegas Yusri.

Hal yang paling krusial saat ini, kata Yusri, adalah memastikan data penerima rumah bantuan korban gempa tepat sasaran jangan ada tumpang tindih, serta mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus penjualan beras bantuan korban gempa.

Yusri menambahkan, pemerintah jangan jadikan bencana sebagai proyek untuk memperkaya diri atau kelompok, sedangkan rakyat menderita.

“Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan musibah gempa Pidie Jaya yang sudah satu tahun berlalu sebelum proses Pilkada selesai,” pungkas Yusri.[]