Gubernur Irwandi dan Masa Depan Pertanian Aceh

Aceh meugo dan tro diharapakan tidak sekedar diterjemahkan sebagai bercocok tanam dan kenyang saja tetapi juga harus menuju ke arah kedaulatan pangan

Gubernur Irwandi dan Masa Depan Pertanian Aceh
Ilustrasi | Foto: Antara

Gubernur Irwandi dan Masa Depan Pertanian Aceh

Aceh meugo dan tro diharapakan tidak sekedar diterjemahkan sebagai bercocok tanam dan kenyang saja tetapi juga harus menuju ke arah kedaulatan pangan

Terhitung sejak 5 Juli 2017 lalu, Aceh kembali memasuki era pemerintahan baru. Walaupun bukan orang baru, namun selalu muncul harapan baru di setiap kesempatan yang baru. Selama kesempatan itu masih ada maka selama itu pula peluang perbaikan, peningkatan, dan kemajuan pembangunan untuk kesejahteraan itu terbuka lebar.

Populer dengan icon JKA dan jargon melanjutkan yang tertunda membuat Irwandi-Nova berhasil meraup suara mayoritas masyarakat Aceh (898.710 suara) menuju legalitas pemerintahan level provinsi. Perwujudan visi terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani yang dijabarkan melalui sembilan misi dengan 15 program unggulanpun dinanti masyarakat dengan penuh harap. Salah satu sektor yang mendapat perhatian utama pemerintahan Irwandi-Nova adalah pertanian. Hal ini terlihat dari program unggulan 'Aceh Meugo dan Aceh Tro' sebagai interprestasi dari misi ketahanan dan kedaulatan pangan yang diusung kedua pasangan ini hingga mengantarkan mereka kembali ke tampuk pimpinan Aceh hari ini.

Isu pertanian tergolong paling strategis setelah isu kesehatan yang dibranding melalui program JKA. Keduanya memiliki benang merah yang sangat kentara. Pertanian bukan hanya berkaitan dengan pangan yang memiliki korelasi langsung dengan kesehatan, tetapi juga merupakan indikator kesejahteraan. Karena lebih dari separoh masyarakat Aceh adalah petani.

Jika Gubernur Irwandi, serius ingin mensejahterakan rakyat Aceh, maka sektor riil ini perlu digas, digenjot dan digasak lebih kuat lagi mengingat potensi daerah yang sangat mendukung, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, adalah sektor pertanian.

Selama ini meskipun dikaruniakan potensi alam yang subur dengan curah hujan yang begitu tinggi namun hasil pertanian kita masih bergantung dari Sumatera Utara. Sayur mayur, beras, daging hingga telor harus menunggu pasokan dari Medan. Singkong sebagai bahan baku keripik ubi Saree dan Bireuen yang terkenal itu saja harus didatangkan dari luar daerah. Padahal produk sesederhana itu sangat mungkin dihasilkan dari 'rueng bumoe' (punggung bumi) Aceh yang menghampar luas. Demikian juga dengan sumber daya manusianya. Petani Aceh masih kalah produktif dibanding tenaga impor, terutama dari pulau Jawa baik sebagai petani penggarap maupun pemilik lahan.

Apa yang tidak bisa tumbuh di tanah kita, apa pula tidak tidak sanggup ditanam oleh bapak-ibu tani di Aceh. Buah-buahan impor seperti apel, buah naga, hingga buah tin saja bisa dikembangkan di Aceh. Yang kita tahu beras Medan itu asalnya dari gabah/padi Aceh yang diangkut dan diolah di sana selanjutnya dikirim lagi ke Aceh. Demikian juga dengan produk hasil alam lainnya. Daging sebagiannya seperti kerbau dan sapi juga harus melancong dulu ke medan baru pulang sebagai bahan santapan di Aceh. Bahan baku pakan ternak seperti dedak, semua dari Aceh sehingga untuk pengembangan industri pakan di Aceh sendiri tidak tersedia.

Hal-hal yang demikian sebenarnya menjadi petunjuk bahwa selama ini sistem pertanian di Aceh belum tertata dan terkelola dengan baik. Secara sumber daya penataan dan pengelolaan kita tidak kurang. Sarjana, master bahkan doktor di bidang pertanian kian berleyak dari hari ke hari. Namun, pertanian kita tetap saja jalan ditempat kalau tidak mau disebut ketinggalan. 

Gubernur Irwandi memang dikenal dengan kepiawaian dan terobosannya dalam memimpin. Gaya kepemimpinannya disukai dan cocok dengan karakter orang Aceh yang tidak neko-neko alias 'to the point'. Banyak kebijakan pro rakyat dalam kepemimpinan beliau sebelumnya yang masih melekat erat di hati sebagian besar masyarakat sehingga kesempatan melanjutkan yang tertunda ini diharapkan mampu menata kembali pembangunan Aceh di atas rel kemakmuran dan kesejahteraan.

Aceh berpeluang menjadi lumbung pangan nasional. Aceh juga berpotensi menjadi zona pertanian terkemuka di wilayah regional Asia Tenggara. Bahkan bukan mustahil Aceh menjadi serambi pertanian dunia melalui tangan dingin sang kapten. Karena selama inipun banyak produk pertanian (dalam arti luas) kita yang memang bertaraf dunia seperti kopi, pala dan nilam.

Aceh meugo dan tro tidak sekedar diterjemahkan sebagai bercocok tanam dan kenyang/cukup makan (ketahanan pangan) saja tetapi juga harus menuju ke arah kedaulatan pangan di mana produk pertanian kita menjadi tuan di negeri sendiri dan mampu mensuplai kebutuhan nasional bahkan ekspor. Untuk menuju ke sana kita harus memperbaiki persepsi dan orientasi dalam menata pembangunan pertanian yang berdaya saing, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Secara persepsi, political will pemerintah harus dipahami secara komprehensif dalam koridor pandangan yang sama terutama oleh masyarakat tani. Sehingga antara kebijakan yang ditelurkan pemerintah sejalan dengan aplikasi dan hasil di lapangan. Betapa banyak program sektor pertanian yang kemudian dianggap tidak bermanfaat alias mubazir akibat gagal mempertemukan antara subjek dan objek kegiatan seperti membangun kilang padi tapi suplai gabah tidak memenuhi kapasitas kerja, membangun pabrik pakan ternak tetapi bahan baku dedak terkoptasi koperat luar daerah, dan sebagainya.

Sedangkan dari aspek orientasi, konsep pembangunan pertanian kali ini harus benar-benar dijauhkan dari mindset sekedar proyek di mana pelaksana dan pihak terkait hanya mengejar keuntungan dari proyek kegiatan semata tanpa peduli dengan hasil, manfaat apalagi keberlanjutannya. Bukankah selama ini banyak program kegiatan yang terkesan asal jadi? Belum apa-apa sudah rusak duluan.

Pola-pola pembangunan yang sarat KKN harus benar-benar dikesampingkan bahkan mesti dibuang ke tong sampah. Mental korup yang mewabah selama ini tidak hanya menggerogoti level pengelola pemerintahan tetapi telah turut merayapi pemikiran dan perilaku petani kita.

Sekiranya kita mau jujur mempertanyakan, berapa besar persentase keberhasilan program pemerintah yang sukses dijalankan dan menyentuh sasarannya dengan baik oleh petani kita. Bantuan ternak bukan dipelihara malah dipotong atau dijual, bantuan traktor bukan untuk membajak lahan melainkan dipretelin, dialih fungsi atau dijual, bantuan pupuk juga demikian bukannya menyuburkan tanah dan tanaman melainkan memperkaya para penadah dan pengoplos.

Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Hampir dapat disimpulkan semua program-program pemberdayaan petani yang terpola selama ini tidak mengenai sasaran yang tepat yaitu menyingkirkan kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan.

Besar harapan kita kepada pemerintah baru ini agar dunia pertanian bisa benar-benar bangkit untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat Aceh, karena selama petani masih dan terus menjadi komoditas politik selama itu pula ia tidak akan pernah maju dan sejahtera. Saatnya petani menikmati kemenangan politiknya untuk mengenyam kemakmuran yang selalu diimpikan. Kita tunggu program-program riil sektor pertanian dalam mewujudkan Aceh hebat.[]

Penulis adalah Dosen Teknik Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Email: yasar.unsyiah@gmail.com