HGU Bermasalah, AMPAS Minta Izin PT. Laot Bangko Dicabut

Sampai saat ini tidak ada kejelasan kongrit tentang izin perusahaan

HGU Bermasalah, AMPAS Minta Izin PT. Laot Bangko Dicabut

HGU Bermasalah, AMPAS Minta Izin PT. Laot Bangko Dicabut

Sampai saat ini tidak ada kejelasan kongrit tentang izin perusahaan

Subulussalam -  Koordinator Aliansi Masyarakat Petani Sekitar (AMPAS), Raswanto Sagala, meminta kejelasan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Laot Bangko yang sampai saat ini tidak ada kejelasan kongrit tentang izin perusahaan tersebut dikarenakan sudah pernah ditelantarkan dan gonta ganti pemilik perusahaan sehingga AMPAS menilai perusahaan PT. Laot Bangko tidak serius atas HGU yang diberikan pemerintah. 

Raswanto juga menilai perusahaan yang berdiri sejak tahun 1986 di Kota Subulussalam dengan luas HGU mencapai 6.800 hektare itu tidak memiliki kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, pasalnya sering terjadi konflik horizontal dengan masyarakat sekitar. 

"Saat ini perusahaan PT. Laot Bangko sedang gencarnya melakukan pembukaan lahan secara besar besaran, hingga membuat parit tapal batas dengan kampung yang berbatasan langsung dengan perusahaan itu salah satunya adalah Kampong Namo Buaya," jelas Raswanto.

"Selaku Putra setempat menurut saya ini sudah melanggar karena menentukan tapal batas secara sepihak tanpa ada koordinasi dengan tokoh masyarakat Kampong Namo Buaya, padahal ada sebagian kebun masyarakat di dalamnya. Di tambah lagi Perusahaan PT. Laot Bangko tidak pernah memberikan CSR serta Kebun Plasma bagi masyarakat sekitar", saat di wawancara Minggu 06 mei 2018," timpalnya.

Padahal, tambah Raswanto, pada pasal 58 UU perkebunan jelas disebutkan tentang kemitraan usaha perkebunan ayat 1 menegaskan perusahaan perkebunan yang memiliki izin guna usaha wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20% dari luas areal kebun yang diusahakan perusahaan tersebut. 

"Pemerintah juga telah mencantumkan ketentuan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dalam UU Perkebunan No. 39 tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, yakni perusahaan perkebunan wajib memperhatikan faktor sosial, ekonomi , dan lingkungan dimana salah satunya membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang kepemilikan lahannya oleh masyarakat," paparnya.

Atas dasar tidak diikutinya regulasi yang telah dibuat pemerintah itulah, AMPAS meminta pemerintah kota Subulussalam untuk tidak memperpanjang HGU PT. Laot Bangkok serta menghentikan seluruh aktivitas perusahaan tersebut kerena telah banyak merugikan masyarakat, mulai dari penyerobotan lahan masyarakat, pembalakan hutan secara besar besaran, tidak memiliki CSR serta Plasma. 

"Kami juga melihat Pemerintah Kota Subulussalam terkesan menutup-nutupi Izin HGU PT. Laot Bangko, padahal persoalan ini bukanlah persoalan baru sudah sejak lama masyarakat mengeluh, seharusnya pemerintah peka dengan persoalan ini,"tutup Raswanto.