Ilham Sahputra: Orang Aceh yang Cabut Pasal UUPA

Menurutnya Undang-undang Kepemiluan jauh lebih maju dari UUPA. Untuk itu, memperbaharui UUPA adalah menjadi kebutuhan mendesak.

Ilham Sahputra: Orang Aceh yang Cabut Pasal UUPA
Ilham Saputra dalam Kuliah Umum di Fisip Unsyiah

Ilham Sahputra: Orang Aceh yang Cabut Pasal UUPA

Menurutnya Undang-undang Kepemiluan jauh lebih maju dari UUPA. Untuk itu, memperbaharui UUPA adalah menjadi kebutuhan mendesak.

Banda Aceh – Pilkada di Aceh punya peraturan sendiri. ini  berbeda dengan daerah-daerah lain. UUPA  sebagai rujukan hukum pelaksanaan Pemilu di Aceh sudah bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Hal itu di sampaikan Komisioner KPU Ilham Saputra, dalam Kuliah Umum bertema Membaca Bentuk Anomali Kepemiluan Aceh Terhadap Regulasi Nasional.  Kuliah Umum tersebut diadakan Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala, pada Jumat 17 November 2017.

Ilham menambahkan, revisi UUPA tidak boleh lepas dari konsultasi dengan DPR Aceh. Menurutnya Undang-undang Kepemiluan jauh lebih maju dari UUPA. Untuk itu, memperbaharui UUPA adalah menjadi kebutuhan mendesak.

“Kalau mau merevisi UUPA mari lakukan dengan legislatif review, kita duduk bersama membahas hal ini. Saya melihat banyak hal yang tidak lagi relevan. Kalau menganggap ada kekhususan mari kita duduk sama-sama bahas dan diskusi terhadap hal khususnya tersebut.

Dan sikap saya di KPU RI, apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Apa yang dikatakan MK maka kita jalankan,” tambah mantan Komisioner KIP Aceh ini.

Terkait  siapa yang akan memilih KIP di Aceh, Ilham merujuk putusan MK nantinya. 

“KPU siap menjalankan, apakah Komisioner KIP Provinsi/KIP kabupaten dipilih DPRA/DPRK. Namun terkait jumlah Anggota KPU/KIP baik provinsi maupun kabupaten tetap mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2017,” tambahnya dalam diskusi yang dimoderatori Yarmen Dinamika, wartawan senior Aceh.

Ilham mengingatkan perlu dibentuk Tim Khusus mengawal UUPA. Agar ke depan tidak ada lagi pasal pasal dalam UUPA yang dicabut. 
 

“Kalau boleh jujur, yang mencabut pasal-pasal dalam UUPA itu bukan pemerintah pusat. Melainkan orang Aceh sendiri. Seperti tentang calon Independen. Dibolehkan mantan narapidana ikut dalam pilkada. Inikan orang Aceh sendiri yang menggugat,” jelasnya.

Radhi Darmansyah, MSc, Plt. Koordinator Prodi Ilmu Politik Unsyiah, pelaksanaan Kuliah Umum terkait pemilu ini adalah dalam rangka sosialisasi pendirian Program Pasacasarjana Ilmu Politik di FISIP Unsyiah. 

“Ini adalah inisiasi awal dalam rangka pendirian Program Pascasarja Ilmu Politik. Kita berharap jika program S-2 ini telah dibuka, nantinya akan dapat menampung politisi dari partai politik dan pelaksana pemilu dari seluruh Aceh. Agar mereka dapat menambah keilmuan akademis dan praktisnya,” pungkas Radhi.

Dalam Kuliah Umum tersebut juga turut hadir Ridwan Hadi (Ketua KIP Aceh), Komisioner KIP kabupaten/kota, Dr. Hizir (Pj. Dekan FISIP Unsyiah),  Alumni Ilmu Politik Unsyiah, perwakilan partai politik, dan teman-teman media.[]