Ini Alasan Polisi Geledah DPRK Bireuen

Tim penyidik terlihat melakukan pengeledahan di ruang Sekretaris Dewan (Sekwan), juga ruang hukum-risalah dan arsip.

Ini Alasan Polisi Geledah DPRK Bireuen
Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Bireuen melakukan penggeledahan di kantor DPRK Bireuen, Kamis 24 Agustus 2017 |Foto: Acehnews/Safri MS

Ini Alasan Polisi Geledah DPRK Bireuen

Tim penyidik terlihat melakukan pengeledahan di ruang Sekretaris Dewan (Sekwan), juga ruang hukum-risalah dan arsip.

Bireuen - Satuan Reskrim unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bireuen siang tadi melakukan penggeledahan di kantor DPRK Bireuen. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus pengadaan lahan SMPN 2 Pandrah Tahun Anggaran 2013.

Baca juga:
Polres Bireuen Geledah Ruang Sekwan DPRK Bireuen
Saifannur Ingatkan Keuchik Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Gampong

"Kita melakukan penggeledahan di beberapa titik untuk kasus pengadaan tanah SMPN 2 Pandrah tahun 2013 yang mana sedang kami lakukan penyidikan. Selain itu kami sedang melakukan pemenuhan alat-alat bukti tambahan," kata Kasat Reskrim Polres Bireuen Iptu Riski Adrian S IK yang memimpin penggeledahan, Kamis 24 Agustus 2017 petang.

Amatan Acehnews.co, penggeledahan dimulai sejak pukul 14.00 WIB dan berakhir menjelang magrib. Sebanyak lima personel polisi dari tim penyidik Tipikor terlihat melakukan pengeledahan di ruang Sekretaris Dewan (Sekwan), juga ruang hukum-risalah dan arsip.

Dikatakan, kasus pengadaan lahan tersebut sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka mereka berinisial J dan JY dan berkasnya sudah P21, dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Polisi juga sedang melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya dengan bukti-bukti tambahan.

“Makanya kami melakukan penggeledahan dan masih ada beberapa titik lain yang akan geledah, mungkin besok atau lusa  kita lakukan penggeledahan,” kata Iptu Riski.

Baca juga:
Rumahnya Ditembaki OTK, Husen Mop Mengetahuinya Pagi Hari

Menurut Riski, unit Tipikor menyita sejumlah dokumen berupa notulen, surat dan bukti hardcopy dan softcopy yang berhubungan dengan kasus pengadaan lahan SMPN 2 Pandrah yang telah menimbulkan kerugian negara senilai Rp 300 juta lebih. 

“Barang bukti yang ditemukan belum bisa disampaikan karena sedang didalami dan datanya masih mentah. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru karena sedang dilakukan pengembangan dan pengumpulan bukti-bukti,” sebutnya.[] Safri MS