Irwandi: Saya Butuh Pejabat Pencuci Botol

"Saya butuh pejabat seperti pencuci botol, sehingga pemerintahan ini benar-benar pemerintahan yang bersih di dalam dan tampak pula bersih di luar"

Irwandi: Saya Butuh Pejabat Pencuci Botol
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Kepala Kejati Aceh, Chaerul Amir pada Rapat Kerja Daerah dan Penyampaian Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017. (Foto: Humas Aceh)

Irwandi: Saya Butuh Pejabat Pencuci Botol

"Saya butuh pejabat seperti pencuci botol, sehingga pemerintahan ini benar-benar pemerintahan yang bersih di dalam dan tampak pula bersih di luar"

Banda Aceh – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menilai lemahnya penegakan hukum bukan hanya berimplikasi pada sistem pemerintahan dan pelayanan publik, tapi juga berdampak terhadap semua sektor.

Hal itu disampaikannya di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Chaerul Amir dan seluruh Korps Adhyaksa, pada Rapat Kerja Daerah dan Penyampaian Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017, di Hotel Grand Aceh Syari’ah, Selasa 9 Januari 2018.

Oleh karena itu, Pilot Eagle One, Hanakaru Hokagata itu bertamsil, bahwa dirinya membutuhkan pejabat yang mampu menjadi seperti pencuci botol. 

“Untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih tidak cukup membersihkan dari luar, oleh karena itu, saya butuh pejabat seperti pencuci botol, sehingga pemerintahan ini benar-benar pemerintahan yang bersih di dalam dan tampak pula bersih di luar,” imbuh Irwandi.

Dalam kesempatan tersebut, Irwandi juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Kejari Aceh Barat Daya yang telah melakukan penuntutan maksimal yaitu hukuman mati kepada pelaku pembunuhan berencana.

“Terima kasih kepada pihak Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Aceh Barat Daya yang telah menuntut dan memvonis mati pelaku pembunuhan berencana. Untuk memberikan efek jera, saya berharap kejaksaan selalu melakukan penuntutan maksimal yaitu hukuman mati, bagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana.” jelas Irwandi. 

Menurutnya, selama ini masih ada celah dari para pelaku hukuman mati untuk mendapatkan tuntutan hukum yang meringankan, padahal pembunuhan adalah tindakan yang sangat melanggar Hak Asasi dasar seorang manusia, yaitu hak untuk hidup.

“Jika hukum positif nasional tidak mampu menerapkan dan menghadirkan efek jera, maka Aceh akan menerapkan Qanun Qishas. Dalam hukum Islam, membunuh dengan sengaja walaupun yang dibunuh bukan orang Islam, maka pelakunya diganjar dengan hukuman mati.” tambahnya. 

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin, serta seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Aceh dan sejumlah pejabat kejaksaan lainnya. []