Jaringan Masyarakat Sipil Antikorupsi Sumatera Dorong Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan deklarasi bersama untuk mendorong pemilihan kepala daerah bersih di sejumlah daerah

Jaringan Masyarakat Sipil Antikorupsi Sumatera Dorong Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas
Jaringan Masyarakat Sipil Antikorupsi Sumatera konsolidasi bersama untuk memperkuat gerakan jaringan antikorupsi di Padang, Sumatera Barat pada 8-9 Januari 2018.

Jaringan Masyarakat Sipil Antikorupsi Sumatera Dorong Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan deklarasi bersama untuk mendorong pemilihan kepala daerah bersih di sejumlah daerah

Padang - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) turut berpartisipasi dengan sejumlah LSM lainnya se-Sumatera dalam konsolidasi bersama untuk memperkuat gerakan jaringan antikorupsi di Padang, Sumatera Barat pada 8-9 Januari 2018.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan deklarasi bersama untuk mendorong pemilihan kepala daerah bersih di sejumlah daerah.

Beberapa LSM yang terlibat dalam deklarasi di antaranya Nurani Perempuan, Perkumpulan Integritas, MaTA, Warsi Jambi, Jikahalari Riau, FITRA Riau, GeRAK Aceh, Sahdar Sumut, Gebrak UNP, Perkumpulan Q-Bar, Luhak UMSB, LBH Padang, FITRA Sumsel, LBH Pers Padang, AJI Kota Padang, BEM KM UNAND, LAM & PK FH UNAND, PHP UNAND, GENTA Andalas UNAND, Suara Kampus UIN IB, KAPSI UNP, TI Indonesia, PUSaKO FH UNAND.

Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik yang mewakili MaTA pada konsolidasi tersebut menyebutkan, berdasarkan informasi pada tahun 2018 akan ada 171 pemilihan kepala daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan secara serentak di Indonesia, sehingga tahun 2018 disebut sebagai tahun politik. Patut diduga, persaingan antar calon yang mengikuti pemilihan akan terjadi sangat tajam.

Tentu saja pemilih rasional akan memastikan calon kepala daerah yang hendak dipilih adalah orang yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun daerah dan  mengutamakan kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya.

Sehingga, tambah Baihaqi, calon yang diajukan koalisi partai politik dan/atau gabungan partai politik cenderung memiliki “janji kepentingan” yang hendak dipenuhi apabila terpilih, sementara janji terhadap masyarakat pemilih kerap diabaikan.

Belajar dari pemilihan kepala daerah yang telah lalu, calon yang diajukan partai politik dan/atau gabungan partai politik seringkali adalah kandidat  yang memiliki rekam jejak yang tidak baik, bahkan cenderung bermasalah,” cetus Baihaqi.

Menurutnya, disebut bermasalah karena terdapat calon yang diduga terlibat perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta perampasan hak-hak masyarakat secara langsung atau tidak langsung.

Untuk itu, lanjut Baihaqi, Jaringan Masyarakat Sipil Antikorupsi Regional Sumatera menyerukan kepada masyarakat pemilih untuk tidak memilih calon kepala daerah yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perusakan lingkungan hidup, sumber daya alam serta perampasan hak-hak masyarakat dan menerima bantuan dana dari korporasi perusak lingkungan.

Selain itu juga tidak terlibat dalam kasus korupsi yang telah divonis berkekuatan hukum tetap atau yang sedang menjalani proses hukum, serta menjadi pembela koruptor dan terlibat dalam upaya-upaya melemahkan pemberantasan korupsi.

“Calon yang terindentifikasi melakukan tindakan money politics, black campaign, dan tindakan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan juga diharapkan jangan dipilih oleh masyarakat,” imbau Baihaqi.[]