Kamaruddin: Azhari Cage Gagal Fokus Melihat Masalah Rakyat Aceh

Menurutnya, selama ini rakyatAceh  sudah cukup letih dengan polemik politik, saat ini  yang dibutuhkan rakyat ialah kesejahteraan.

Kamaruddin: Azhari Cage Gagal Fokus Melihat Masalah Rakyat Aceh
Anggota Dewan Aceh mengibarkan bendera bulan bintang dalam rapat paripurna di gedung DPR Aceh pada Selasa, 31 Oktober 2017. Foto: Viva

Kamaruddin: Azhari Cage Gagal Fokus Melihat Masalah Rakyat Aceh

Menurutnya, selama ini rakyatAceh  sudah cukup letih dengan polemik politik, saat ini  yang dibutuhkan rakyat ialah kesejahteraan.

Banda Aceh – Aksi heboh seorang anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, Azhari Cagee yang mengibarkan dan menyerahkan bendera Bulan Bintang kepada Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah kembali menyita perhatian publik.

Aksi tunggal Cagee itu dilakukan dalam Sidang Paripurna keempat dalam agenda penetapan qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P-APBA) Tahun Anggaran 2017 yang berlangsung di Gedung Utama DPR Aceh, pada Selasa 31 Oktober 2017,

Aksi Cagee tersebut, menurut Ketua Tim Kuasa Hukum Kautsar dan Tiong dalam perkara pencabutan dua pasal dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Kamaruddin, SH, menyatakan polemik mengenai bendera tersebut seharusnya tidak perlu terlalu dibesar-besarkan.

“Saya kira, polemik bendera dan lambang Aceh tersebut sudah selesai dengan lahirnya dan disahkannya Qanun Aceh mengenai bendera dan lambang oleh seluruh anggota DPRA Aceh. Saya kira Saudara Azahari gagal Fokus, dalam melihat substansi masalah yang di hadapi rakyat Aceh” ucap Kamaruddin.

Menurut Kamaruddin, isu yang harus menjadi perhatian bersama justru peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh.

“Sekarang kita persilakan seluruh Anggota DPRA dan Pemerintah Aceh mengibarkannya. Jangan paksa rakyat untuk mengibarkan. Yang rakyat Aceh butuhkan ialah kesejahteraan, peningkatan ekonomi, pelayanan kesehatan yang baik, akses pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak,” kata pengacara muda yang juga Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh ini.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan, hal penting yang harus segera di wujudkan dalam UUPA adalah kesejahteraan rakyat. Karena itu, dirinya mengaku lebih memilih fokus dalam memperjuangkan pasal-pasal UUPA yang di pangkas oleh pemerintah pusat.

“Segala yang terkait dengan kesejahteraan rakyat telah diatur di dalam UUPA. Jangan lari dari masalah substansi dalam UUPA. Rakyat Aceh sudah bosan terus menerus dibenturkan dengan pertikaian politik elit," jelasnya.

Menurutnya, selama ini rakyatAceh  sudah cukup letih dengan polemik politik, saat ini  yang dibutuhkan rakyat ialah kesejahteraan.[]