Kamaruddin: Teknologi Peluang Pemuda dalam Kancah Politik

Teknologi adalah alat politik yang lebih berpihak kepada pemuda

Kamaruddin: Teknologi Peluang Pemuda dalam Kancah Politik
Kamaruddin dalam Diskusi Pemuda dan Politik Sejahtera di BengKupi, Kabupaten Bireuen, Minggu, 26 November 2017. (Foto; Safri)

Kamaruddin: Teknologi Peluang Pemuda dalam Kancah Politik

Teknologi adalah alat politik yang lebih berpihak kepada pemuda

Bireuen - Perkembangan teknologi merupakan peluang bagi pemuda dan generasi milenial dalam kancah perpolitikan, sehingga pemuda tidak lagi hanya menjadi pekerja politik dalam setiap ajang Pemilihan Kepala Daerah, Legislatif, maupun Presiden. 

"Bayangkan saja pengguna android di Indonesia saat ini mencapai 160 juta, yang secara demografis jumlah penduduk kita memang sangat banyak. Pemanfaatan teknologi inilah yang menjadi peluang besar pemuda dalam kancah politik,' kata Kamaruddin. 

Hal tersebut disampaikan Pengacara UUPA itu dalam Diskusi Pemuda dan Politik Sejahtera di BengKupi, Kabupaten Bireuen, Minggu sore, 26 November 2017.

Menurutnya, untuk tahapan pemilu, penyelenggara sudah menggunakan aplikasi yang memudahkan kinerja dalam memverifikasi partai politik.

"Sekarang perkembangan teknologi sudah sangat maju, dalam pemilu sudah digunakan teknologi, ini peluang besar bagi pemuda karena lebih melek terhadap teknologi, contohnya aplikasi SIPOL yang digunakan KPU untuk verifikasi partai," cetus Kamaruddin.

Untuk itu, katanya, tidak menutup kemungkinan teknologi yang semakin maju akan memudahkan manusia dalam bidang politik dan bidang-bidang lainnya, terutama bagi pemuda yang nyatanya lebih kesiapan akan perkembangan teknologi.

"Teknologi adalah alat politik yang lebih berpihak kepada pemuda secara keilmuan, untuk itu mari manfaatkan peluang ini dalam menghasilkan keputusan politik yang menguntungkan masyarakat," kata pria yang juga berprofesi sebagai advokad itu.

Kamaruddin juga menyatakan tidak sepakat jika pemuda hanya dimanfaatkan hanya untuk menjual jargon-jargon politik semata tanpa mengimplementasikan pendidikan politik yang menguntungkan publik.

"Saya tidak ingin ada pembodohan kepada publik, melainkan masyarakat harus diberikan pendidikan politik. Jangan lagi menjual jargon-jargon politik yang hanya untuk membakar semangat saja, tapi tidak menguntungkan masyarakat," pungkasnya.[]