Kapolres Bener Meriah: Konflik LDII dan Masyarakat Jangan Dijadikan Panggung Politik 

"Persoalan ini jangan sempat dijadikan alat politik oleh siapapun terlebih ini adalah tahun politik karena dikwatirkan akan mengaku stabilitas keamanan. "

Kapolres Bener Meriah: Konflik LDII dan Masyarakat Jangan Dijadikan Panggung Politik 

Kapolres Bener Meriah: Konflik LDII dan Masyarakat Jangan Dijadikan Panggung Politik 

"Persoalan ini jangan sempat dijadikan alat politik oleh siapapun terlebih ini adalah tahun politik karena dikwatirkan akan mengaku stabilitas keamanan. "

Bener Meriah - Aktivitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kampung Sidodadi dan Jadi Sepakat Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mendapat penolakan dari aparat Kampung dan masyarakat setempat. 

Pasalnya, menurut aparat kampung dan masyarakat Sidodadi dan Jadi Sepakat, aktifitas LDII tersebut dinilai menyimpang dari keyakinan masyarakat setempat. 

Konflik antara masyarakat Jadi Sepakat dengan LDII yang ada di kampung tersebut, sudah pernah dimusyawarahkan penyelesaian oleh Muspikacam Kecamatan Bandar namun belum ada solusi dan hasil penyelesaian. 

Guna untuk memecahkan persoalan itu, Majelis Permusyaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bener Meriah gelar diskusi dengan pihak terkait. Rabu 10 Oktober 2018 di Aula MPU setempat. 

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi A MPU Bener Meriah, Tgk Abdul Rahman Lamno membacakan beberapa surat kesepakatan yang pernah dilakukan pada 2007 yang silam, selain itu surat pernyataan penolakan dari masyarakat terhadap keberadaan aktivitas LDII. 

Dalam surat yang disampaikan masyarakat Sidodadi dan jadi Sepakat, LDII dalam memperingati hari besar tidak mau bersama masyarakat, sholat Jum'at juga LDII tidak mau di masjid yang ada di Sidodadi, selain itu dalam menandikan mayat setelah dishalatkan bersama masyarakat LDII akan menshalatkan lagi secara terpisah. Dan aktivitas LDII itu membuat resah masyarakat karena diangap menyimpan dari keyakinan masyarakat. 

Menyikapi hal itu, Kapolres Bener Meriah AKBP Fahmi Irwan Ramli, SH. S. I. K M. Si menegaskan, persoalan ini jangan sempat dijadikan alat politik oleh siapapun terlebih ini adalah tahun politik karena dikwatirkan akan mengaku stabilitas keamanan. 

Lebih lanjut, Fahmi Irwan Ramli mengatakan, kurang lebih udah satu tahun dirinya menjadi Kapolres di daerah ini, dan dia sangat bangga dengan masyarah Bener Meriah di mana setiap ada persoalan selalu menyampaikan kepada pihak yang berwenang. 

"Masyarakat Bener Meriah itu cerdas, dimana semua persoalan itu tidak pernah dieksekusi sendiri (main hakim sendiri) dan selalu diselesaikan dengan diskusi,"papar Kapolres Bener Meriah itu. 

Terkait dengan persoalan konflik LDII dan masyarakat Jadi Sepakat, menurut Kapolres pihaknya tidak ada kewenangan dan kapasitas untuk memutuskan persoalain itu. Untuk itu dia berharap persoalan itu diselesaikan dengan sebaik mungkin dan semua pihak diharap saling menahan diri. 

Salah satu perwakilan LDII Bener Meriah dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya diminta diberikan kesempatan untuk membangun sarana mereka agar kegiatan yang mereka lakukan tidak terkesan eksklusif (tertutup). 

Tgk Abdul Rahman Lamno menegaskan, pada tahun 2004 MUI telah menyatakan fatwa bahwa LDII itu aliran sesat, dan fatwa itu sampai sekarang belum dicabut. 

"Pada tahun 2017, sudah pernah membuat pernyataan dan kesepakatan di mana LDII itu bisa beraktifitas asalkan dia merubah paradigma yang lama ke paradigma baru," ucap Tgk Lamno sapaan akrabnya. 

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Bener Meriah, Saidi  mengatakan, MPU Bener Meriah perlu berkoordinasi dengan MPU Aceh begitu juga dengan Kejari Bener Meriah berkoordinasi dengan Kejati terkait dengan persoalan ini. Karena keberadaan LDII yang difatwakan sesat oleh MUI belum dicabut.

Konsolidasi ekstensi persoalan konflik LDII dengan masyarakat Sidodadi dan Jadi Sepakat, dihadiri Kapolres  Bener Meriah, Kasat Intel Kapolsek Bandar Danramil Bandar, Kepala Kanwil Kemenag Bener Meriah, Perwakilan Dinas Syariat Islam, Perwakilan Reje Kampung Jadi Sepakat, Perwakilan LDII, dan Ketua  MPU Bener Meriah.[]