Kekerasan Seksual di Aceh Meningkat

Pencabulan oknum pimpinan dayah

Kekerasan Seksual di Aceh Meningkat
Ilustrasi kekerasan seksual

Kekerasan Seksual di Aceh Meningkat

Pencabulan oknum pimpinan dayah

BANDA ACEH –Ketua Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Amrina Habibie memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian membongkar kasus kejahatan seksual di Aceh, termasuk gerak cepat Polres Lhokseumawe penanganan kasus pemerkosaan oleh oknum PNS di kota Lhokseumawe terhadap mahasiswi yang terjadi baru-baru ini:

“Kami mendukung upaya penegak hukum dalam proses penangana kasus ini dan mengingatkan penegak hukum dapat menggunakan pasal yang tepat dalam KUHP, dan diiringi dengan pemeriksaan psikologis terhadap korban oleh tenaga psikolog untuk dijadikan sebagai alat bukti di depan persidangan yamg dapat memberatkan hukuman kepada pelaku atas perbuatannya," ungkapnya. 

Disebutkan, pemberian hukuman terberat kepada pelaku kejahatan seksual untuk memberikan efek jera kepada pelaku khususnya, dan bagi masyarakat luas menjadi “warning” agar lebih waspada sehingga dapat memutus mata rantai kejahatan seksual yang sampai hari terus terjadi di Aceh dan angkanya terus meningkat. 

Kejahatan seksual terhadap perempuan di Aceh terus terjadi. Belum hilang dari ingatan musibah yang dialami D, anak korban pemerkosaan dan pembunuhan di Banda Aceh (27/3/2017) dan SC, anak perempuan yang diperkosa hingga meninggal oleh pelakunya di Aceh Utara (28/4/2017), serta rentetan kasus kejahatan seksual lainnya yang terjadi di Aceh, termasuk pencabulan oknum pimpinan dayah di Aceh Utara yang terjadi pada dua bulan lalu. 

Terkait dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh, Amrina memaparkan hasil pendataan P2TP2A dengan menggunakan aplikasi Simfoni:

”Berdasarkan pendataan yang kami lakukan, sepanjang 2016-2017 terdapat 704 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan 2016 yakni 487 kasus di seluruh Aceh. Peningkatan kasus kekerasan diiringi dengan semakin beragamnya modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat,"  jelasnya. 

Amrina mengingatkan semua pihak untuk lebih waspada dan berperan aktif melakukan upaya-upaya sistimatis untuk menghindarkan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dan kejahatan seksual di Aceh.

 “Semua kita secara bersama dan berkesinambungan harus melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan secara sistematis untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Dukungan dan keikutsertaan semua pihak di Aceh menjadi penting agar hak-hak perempuan dan anak di Aceh dapat terwujud”, pungkasnya.

Dukungan penangan kasus juga disampaikan oleh Presidium Balai Syura, Suraiya Kamaruzzaman.

“Kami berharap kasus ini bisa secepatnya diproses, dan pelaku mendapat hukuman yang berat menggunakan pidana KUHP dengan sanksi terberat. Hukuman cambuk untuk kasus pemerkosaan berdasarkan kasus sebelunya dinilai belum memberikan dampak signifikan dan efek jera pada pelaku. Selain itu hal terpenting lainnya adalah kehadiran negara untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan dan restitusi (ganti rugi) menjadi keharusan,” tegasnya.