Kerja Cepat 100 Hari Irwandi-Nova

Kerja Cepat 100 Hari Irwandi-Nova
Photo: Page Irwandi yusuf

Kerja Cepat 100 Hari Irwandi-Nova

SERATUS hari pemerintahan drh. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. Nova Iriansyah, MT langsung bekerja cepat membenahi pondasi pembangunan menuju Aceh Hebat, agar semua lapisan masyarakat segera dapat menikmati program-program yang prorakyat.

Gubernur Irwandi berulangkali menegaskan bahwa dirinya dan wakil gubernur akan bekerja setiap hari untuk rakyat Aceh hingga lima tahun mendatang, dan tidak ada istilah target 100 atau 1000 hari kerja sejak dilantik pada Rabu 5 Juli 2017 lalu.

Pada Jumat 13 Oktober 2017 di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, pasangan ini menggelar konferensi pers menyampaikan sejumlah terobosan dan tugas besar yang telah dituntaskan di awal masa kepemimpinan atau capaian 100 hari kerja sebagai bukti nyata kehadiran pemerintahannya di tengah-tengah rakyat Aceh.

Di awal masa kerjanya sejumlah regulasi yang sebelumnya dianggap membigungkan telah di perbahurui, demikin juga dengan prosedur yang rumit, ikut dipangkas demi melancarkan program-program yang sebelumnya masih tersendat-sendat, termasuk percepatan pelayanan, sinkronisasi, dan kemudahan dalam berinvestasi di Aceh.

Berikut sejumlah terobosan Pemerintahan Irwandi – Nova yang telah dicapai daram 100 hari kerja sebagai cikal bakal pembangunan menuju Aceh Hebat.

Aceh Carong (Sektor Pendidikan)

Untuk mewujudkan Aceh Carong, Pemerintah Aceh telah melakukan penambahan dana bantuan pendidikan untuk anak yatim piatu yang sebelumnya hanya Rp 185,6 miliar kini menjadi Rp 247,5 miliar dan masing-masing anak memperoleh Rp 2,4 juta/tahun, sedangkan sebelumnya hanya Rp 1,8 juta/tahun.

Dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pemerintah mengirimkan guru dan sisiwa untuk magang di luar negeri, di bidang pertanian dan peternakan pada september lalu telah memberangkatkan 21 orang guru ke Korea Selatan, untuk bidang otomotif pada 31 Oktober 2017 akan memberangkatkan 10 orang guru dan 10 orang siswa SMK untuk magang di negeri Belanda. Sementara dalam rangka mewujudkan smart education seluruh SMK dalam kabupaten/kota akan dipasang jaringan internet.

Sektor Kesehatan (Aceh Seujahtera JKA Plus)

Untuk mewujudkan kesejahteraan Aceh salah satunya adalah JKA plus dengan penyederhanaan layanan, Gubernur Aceh telah mengeluarkan Instruksi Nomor 01/INSTR/2017 terkait pembentukan Tim Terpadu dan menyiapkan petugas registrasi kependudukan on site untuk memudahkan proses registrasi pasien yang belum memiliki KTP/ Kartu BPJS di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh. Tim terpadu dan lintas sektoral ini mencakup pihak Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Sosial Aceh, dan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Menggagas dan menerapkan Sistem Finger Print untuk kemudahan akses layanan.

Mekanismenya adalah peserta datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan perekaman data awal, kemudian diterbitkan SEP (surat eligibilitas peserta) untuk pelayanan. Kunjungan berikutnya langsung Fingger Print, kemudian diterbitkan SEP (Surat eligibilitas peserta) dan pelayanan.

60 Rumah Sakit sudah pasang Finger Print pasien, dari total 66 Rumah Sakit.

Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terpadu, yakni integrasi data dengan seluruh kabupaten/kota di Aceh. Pusat Data pada Dinas Kesehatan Aceh dan bekerjasama dengan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau Disdukcapil di level kabupaten/kota. Memfasilitasi transportasi rujukan darat, laut dan udara ke fasilitas kesehatan rujukan.

Bantuan Rumah Dhuafa (Aceh Seuninya)

Program bantuan rumah dhuafa tahun 2017 ini adalah 1.500 unit. Sedangkan untuk tahun 2018, sudah diambil kebijakan dengan menambah jumlah menjadi 6.110 unit (total anggaran sebanyak Rp. 535 miliar).

Akan ada perubahan sistem pembangunan rumah, dari tender menjadi swakelola, sehingga lebih efektif dan efesiensi anggaran.

Rumah bantuan Irwandi Yusuf: Rumah ini dibangun oleh tim pemenangan sebagai bentuk syukur atas kemenangan pasangan Irwandi-Nova pada Pilkada Februari lalu. Penerimanya adalah masyarakat Aceh yang sudah lama tinggal di rumah tak layak huni.

Percepatan Operasional KEK Arun Lhokseumawe (Aceh Kaya)

Gubernur Irwandi Yusuf berhasil memperjuangkan share saham untuk Pemerintah Aceh (PDPA) dari 25% menjadi 46%. Nilai 46% didapatkan dengan mengurangi porsi saham PIM dan Pelindo I.

Komposisi saham perjanjian awal: masing-masing 25%, Komposisi saham akhir: Pertamina 25%, PIM 14%, Pelindo I 15%, dan PDPA 46%. Tidak berhenti disitu saja, bahkan untuk 6 tahun ke depan, persentase saham PDPA secara otomatis kembali naik menjadi 51%. Artinya, Aceh mendapat saham mayoritas 51% .

Dengan keluarnya Kepres Nomor 26 Tahun 2017 (13 September 2017) telah memperjelas tentang Penetapan Ketua Dewan Kawasan KEK Aceh.

Gubernur Irwandi Yusuf juga telah menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sebagai Sekretariat Dewan KEK (Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/999/2017, tanggal 20 September 2017).

Saat ini, sedang disusun langkah-langkah strategis percepatan operasional KEK Arun Lhokseumawe, yang targetnya bisa diresmikan (launching) pada bulan Desember 2017.

Mengatasi Krisis Listrik (Aceh Energi)

Dalam mengatasi persoalan kelistrikan, Gubernur telah melakukan pertemuan dengan pihak manajemen PLN, mencari solusi atas pemadaman yang terjadi berulang kali di wilayah Aceh.

Jumat 25 Agustus 2017, Gubernur meresmikan pembangunan Gardu Induk PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumbagut UPP Jaringan Aceh (Ulee Kareng) berkapasitas 275/150 kV. Pembangunan Gardu UIP ini merupakan salah satu solusi mengatasi kelangkaan listrik di Aceh.

Pembangunan Gardu Induk Ulee Kareng ini juga rangkaian pembangunan Tol Listrik Sumatera yang pembangunannya dimulai dari Lampung hingga Aceh.

Rangkaian Tol Listrik di Aceh dimulai dari pembangunan gardu induk dari Pangkalan Susu ke Lhokseumawe, berlanjut ke Sigli hingga tersambung ke gardu Ulee Kareng Aceh Besar.

*Geothermal Seulawah Agam

Pemerintah Aceh sudah melakukan penandatanganan Joint Venture (Kerjasama) pengelolaan Energi Panas Bumi (Geothermal) Seulawah, yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dengan PT Pertamina Geothermal Energi pada Senin 31 Juli 2017 lalu.

Join Venture: kerjasama beberapa pihak untuk menyelenggarakan usaha bersama dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini PT Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Geothermal Energy, PDPA, serta Pemerintah Aceh membentuk PT Geothermal Energy Seulawah (PT. GES) untuk mengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi di Seulawah.

Saat ini menunggu pengesahan Badan Hukum PT GES. Sudah terbit izin sementara untuk survey Geoscience di Seulawah Agam. Pihak PDPA telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kawasan Aceh Besar.

*Geothermal Gunong Geureudong

Sudah dilakukan penandatanganan kerjasama/Mou antara PDPA dengan Green Energi Geothermal (GEG) untuk mengikuti tender pengelolaan Energi Panas Bumi Gunong Geureudong, di Kementerian ESDM RI.

Pemerintah Aceh sudah menyurati Menteri ESDM untuk percepatan. Kerjasama (MoU) dengan 3 Perusahan asal Turki dan Tiongkok.

Pembebasan Lahan Tol Trans Sumatera (Aceh Seumeugot)

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) sudah diterima oleh Pemerintah Aceh (melalui Sekda Aceh) yang disampaikan oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Fathurrahman, pada Kamis, 24 Agustus 2017, di Kantor Gubernur Aceh.

Empat paket rencana pembangunan Tol Aceh yang tersambung ke Tol Sumut, yaitu Banda Aceh-Sigli 75 Km, Sigli-Lhokseumawe 135 Km, Lhokseumawe-Langsa 135 Km, dan Langsa-Binjai, Sumut 110 Km.

Pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Banda Aceh – Sigli (paket I) akan melintasi dua kabupaten, sepuluh kecamatan dan 78 gampong, dengan panjang jalan mencapai 74 Kilometer. Luas tanah yang diperlukan adalah 857 hektare.

Progress saat ini: sudah dipatok dari titik nol kawasan Gampong Kajhu, Kec. Baitussalam, Aceh Besar hingga ke Padang Tiji, Pidie.

Target pembebasan lahan tuntas akhir Oktober 2017, sehingga awal tahun 2018 diharapkan dapat dimulai pekerjaan pembangunan.

Penataan dan Reformasi Birokrasi (Aceh Peumulia)

Pembentukan panitia seleksi fit and proper tes bagi aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan (Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan) sebagai acuan dalam menyeleksi calon pejabat eselon II yang akan mengisi kabinet Pemerintahan Irwandi – Nova (amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)).

Program Aceh Meuadab

Menuntaskan Grand Desain Syariat Islam sebagai panduan pelaksanaan Dinul Islam. Aceh menjadi Pilot Project pemberantasan narkoba (Alternatif Development Program), yang digagas oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa, BNN, dan Kepolisian Republik Indonesia. Grand Design Alternative Development ini berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif melalui peningkatan kualitas manusia dan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Para petani diberikan pemahaman pengolahan alternatif berbagai jenis tanaman agar kemudian memiliki nilai tambah secara ekonomi. Pilot project berlokasi di 3 kabupaten: Aceh Besar (Lamteuba dan Kuta Malaka), Bireuen dan Aceh Tenggara

Pengajuan Laksamana Malahayati sebagai Pahlawan Nasional. (Tim verifikator yang dibentuk oleh Kementerian Sosial bersama tim pengajuan dari pemerintah Aceh sedang membahas keakuratan data). Penyusunan Ensiklopedia Kebudayaan Aceh, yang berisi gambaran utuh kebudayaan Aceh secara menyeluruh (ini merupakan Ensiklopedia yang pertama kali disusun)

Program Aceh Kreatif

Penetapan kawasan Agrowisata Terpadu di Kawasan Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. (areal perkebunan kopi dan tanaman muda. Selain itu juga memiliki sejumlah potensi objek wisata seperti pacuan kuda tradisional, pemandian air panas dan air terjun).

Penetapan kawasan Wisata Marina di Pulau banyak (Aceh Singkil).

Menjadikan Sabang sebagai wisata bahari dunia (wisata kapal pesiar) dan kawasan yang nyaman untuk investasi kelas dunia.

Memperkuat branding “The Light of Aceh” (Cahaya Aceh), yang merefleksikan Aceh sebagai destinasi wisata halal dunia. (Halal Food, Certification and Halal Tourism).

Membangun brand image “Sail Sabang 2017”. Gubernur telah menggelar rapat dengan stakeholder Pemerintahan di Sabang, membahas teknis dan percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Sail Sabang 2017 akan berlangsung 28 November – 5 Desember 2017. Gubernur menyeru semua pihak untuk menyukseskan even Sail Sabang, dan bersama-sama mereduksi stigma masyarakat luar (domestik maupun internasional) bahwa Aceh saat ini sudah aman, nyaman dan damai.

Sistem Informasi Aceh Terpadu (Program Aceh Siat)

Pengembangan Sistem Informasi dan Database Aceh Terpadu, Aplikasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) online sudah terintegrasi ke seluruh SKPA dan telah di adopsi ke-13 kabupaten/kota melalui MoU dengan Pemerintah Aceh.

Kerjasama Pemanfataan Data Kepedudukan untuk Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit (Dinas Kesehatan ->RSUDZA, RSJ dan RSIA.

Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (antara DRKA dan BPKA).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik antara Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Nomor: 222470/363/2017.

Perjanjian ini sangat penting untuk optimalisasi penerimaan Pajak Asli Aceh (PAA) pada Samsat Unggulan secara Online melalui Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB).

Menggelar Even Sepakbola Internasional (Aceh Teuga)

Pelaksanaan turnamen Sepakbola skala Internasional ini akan diikuti Timnas Indonesia, Timnas Jepang, Timnas Thailand dan Timnas Malaysia. Even ini dijadwalkan berlangsung 5-10 Desember 2017.

Saat ini, korespondensi sudah berjalan (undangan negara). PSSI sudah memverifikasi infrastruktur dan pengecekan kelayakan stadion di beberapa tempat.

Pemerintah Aceh juga terus membangun komunikasi dengan Kementerian dan pihak-pihak terkait lainnya, agar Aceh dipercayakan sebagai Tuan Rumah PON 2024 bersama Sumatera Utara (MoU)[] ADV