Ketahanan Pangan dan Ketahanan Nasional

Seyogyanyalah seluruh elemen bangsa bahu membahu untuk mewujudkan cita-cita mulia ini yaitu Indonesia yang berkedaulatan khususnya di sektor pangan

Ketahanan Pangan dan Ketahanan Nasional
Ilustrasi

Ketahanan Pangan dan Ketahanan Nasional

Seyogyanyalah seluruh elemen bangsa bahu membahu untuk mewujudkan cita-cita mulia ini yaitu Indonesia yang berkedaulatan khususnya di sektor pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia setelah udara dan air. Karena berkaitan dengan persoalan kelangsungan hidup maka tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memikirkan masalah ketahanan pangan (food security). Ia tidak hanya sekedar persoalan makanan seperti ketersediaan, keterjangkauan, kestabilan dan penggunaan yang aman, tetapi ia juga dipercaya sebagai faktor yang turut mempengaruhi ketahanan nasional (national security). 

Menurut Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman (2015), tidak mungkin ketahanan nasional bisa tercapai tanpa ketahanan pangan dan tidak mungkin pula ketahanan pangan terwujud tanpa swasembada pangan. Atas dasar pemikiran itu, Menteri Kabinet Kerja ini telah sepakat untuk bekerjasama dengan TNI dalam rangka mendukung upaya khusus swasembada pangan 2017.

Penandatangan MoU Kementan dan TNI ini dilakukan pada 8 Januari 2015 silam antara Menteri Pertanian RI dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmayanto yang dihadiri oleh Panglima Kodam dan Kadistan seluruh provinsi. 

Kerjasama ini melibatkan 50.000 personil Bintara Pembinaan Desa (Babinsa). Peran TNI disini antara lain untuk melakukan penyuluhan kepada para petani dan menunjang sarana pertanian seperti pengadaan traktor, subsidi pupuk, dan pengadaan bibit (Kompas, 8/1/2015). Selain itu TNI juga berperan dalam pendampingan atau pengawalan petani serta penyediaan dan distribusi produk melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Tribunnews, 18/12/2015).

Walau muncul kesan seakan-akan Indonesia sedang dalam "darurat pangan", karena TNI biasanya sering mendapat tugas tambahan dalam menghadapi keadaan tanggap darurat seperti mengatasi bencana alam atau hal-hal insidentil berkaitan keselamatan masyarakat, usaha TNI dalam memberi kontribusi aktifnya di sektor pertanian patut diberi apresiasi.

Seyogyanyalah seluruh elemen bangsa bahu membahu untuk mewujudkan cita-cita mulia ini yaitu Indonesia yang berkedaulatan khususnya di sektor pangan. Apalagi negara kita merupakan negara agraris, sudah sepantasnya jika seluruh masyarakatnya terlibat dalam kegiatan pertanian.

Penglibatan TNI secara khusus dalam mewujudkan ambisi swasembada pangan pemerintah tentunya bukan tanpa alasan. Dan tentu pula bukan tanpa reaksi, pro maupun kontra. Apalagi kalau dilihat dari aspek praktisi pertanian. Kehadiran TNI walau sekedar membantu (daya dorong), tetap saja memberi image yang tidak menggembirakan karena dapat dijadikan sebagai indikator ketidakberhasilan dalam memenej program-program ketahanan pangan sebelumnya.

Sebut saja salah satu alasan penglibatan TNI adalah agar program pemerintah dapat terkawal dengan baik sehingga tidak ada penyelewengan mulai dari distribusi saprodi hingga pemasaran produk. Menurut salah seorang pegawai Distan yang tidak berkenan disebut namanya, selama ini banyak bantuan saprodi sering disalah gunakan, bibit bukannya ditanam malah dijual, pupuk bukannya ditabur malah dioplos, pestisida bukannya disemprot malah diuangkan, petani tidak mau menanam sesuai anjuran pemerintah, lambatnya serapan teknologi dan inovasi, adanya konflik pengagihan air irigasi dan segudang alasan lainnya yang mendeskriditkan kaum tani.

Penglibatan TNI dalam program ketahanan pangan Jokowi ini diyakini mirip dengan strategi era orde baru yang ala militer. Kala itu produksi pertanian meningkat tajam. Indonesia berhasil merubah diri dari negara importir menjadi eksportir pangan. Kita swasembada pangan pada tahun 1980 dan berhasil mengantongi medali "from rice importer to self sufficiency" dari organisasi pangan dunia (FAO).

Tentu tidak salah melibatkan TNI sebagai pendamping petani dalam rangka percepatan target swasembada. Namun jika orientasinya hanya semata-mata mengejar produksi, dapat dikatakan salah kaprah. Produktivitas padi kita  tergolong tinggi bahkan berada di atas Thailand dan Vietnam yang kini dikenal sebagai negara ekspotir beras raksasa dunia. Ini membuktikan bahwa sumber daya petani, sumber daya alam dan serapan teknologi kita lebih bagus.

Tidak sulit memotivasi petani agar menanam padi, jagung dan kedelai (pajale) sebagai jenis pangan utama masyarakat kita. Cukuplah dengan memberi mereka jaminan pasar dan harga. Jika pasar dan harga menggairahkan pasti tanpa disuruhpun petani akan menanam dengan sendirinya. Bahkan semua orang akan berlomba-lomba menjadi petani.

Tidak perlu kawatir dengan penyelewengan bantuan di level petani. Karena sesungguhnya mereka ini memiliki karakter sosial sebagai insan yang sederhana dan jujur. Bibit, pupuk, pestisida atau bentuk bantuan langsung lainnya tidak ditempatkan sesuai letaknya lebih disebabkan ketidaksesuaian antara jenis bantuan dan kebutuhan. Perlu 10 ton dibantu 2 ton, perlu varietas A dibantu varietas B, mau tanam A dibantu bibit B, dan seterusnya.

Terkadang kita merasa lebih tahu apa yang petani butuhkan dibanding yang mereka sendiri inginkan. Ujung-ujungnya malah tidak diterima pasar sehingga petani jadi kehilangan motivasi. Kitapun mulai menyalahkan petani, petani pula kehilangan kepercayaan terhadap penyuluh. Departemen, dinas atau badan seolah tidak lagi berkompeten sehingga akhirnya TNI pun harus turun tangan. Padahal TNI pun memiliki tugas dan tanggungjawab yang tidak kalah hebatnya.

Menurut hemat penulis, bentuk bantuan saprodi langsung memang tidak efektif. Terjadi intervensi di sana dengan dalih efisiensi. Keuntungan negarapun tidak dapat terukur secara baik dengan program seperti itu. Yang penting tanam, berikutnya petani kebingungan mencari pasar. Harga jual tidak sebanding dengan nilai saprodi baik yang diinves pemerintah maupun yang ditanggung sendiri secara swadaya oleh petani.

Mengapa tidak belajar dari kesuksesan Thailand atau Vietnam. Selain memprotek pasar agar menguntungkan petani, pemerintah juga menyediakan sistem perbankan khusus yang hanya menangani sektor pertanian. Petani tidak kesulitan modal untuk menanam jenis tanaman apapun yang dianggap prospek termasuk pangan. 

Dalam skema "paddy mortgage" yang dilaksanakan oleh Bank of Agriculture and Cooperation, para petani Thailand dapat memperoleh pinjaman dengan suku bunga pengembalian yang sangat rendah. Untuk mendorong ekspor pula, pemerintahnya memberikan bantuan dalam bentuk subsidi pinjaman ekspor.

Selain itu di Vietnam, pemerintah menyediakan tanah pertanian yang dapat digunakan petani dan masyarakat miskin tanpa dibebani sewa tanah. Pemerintah menjamin tingkat keuntungan tertentu petani dengan membeli semua hasil taninya (beras).

Dengan demikian petani tidak merasa dimanjakan apalagi digurui. Pertanian panganpun berkembang secara normatif. Petani untung, swasembada pangan terwujud, ketahanan pangan tercapai dan ketahanan nasionalpun menjadi kokoh. []

Penulis adalah Dosen Teknik Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh/Ketua Umum Perkumpulan Alumni SMKN1 Pasie Raja Aceh Selatan (Palosta)