KNPI Aceh, Kekuasaan dan Pengentasan Kemiskinan

KNPI Aceh, Kekuasaan dan Pengentasan Kemiskinan
Ilustrasi

KNPI Aceh, Kekuasaan dan Pengentasan Kemiskinan

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) merupakan organisasi kepemudaan gabungan dari ‘kelompok Cipayung’ binaan kader Golkar dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitulu pada 23 Juli 1973.

‘Kelompok Cipayung’ hanyalah istilah yang dipakai untuk menyebut Forum komunikasi lima organisasi mahasiswa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Tujuanya untuk menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pada tahun dideklarasikan yang  bertepatan dengan memuncaknya kekuasaan orde baru, KNPI mengalang unjuk rasa mahasiswa menentang masuknya modal asing di Indonesia. Tahun berikutnya terlibat dalam demonstrasi besar yang melegenda dengan sebutan peristiwa Malapetaka Lima belas Januari atau Malari. Kemudian berlanjut dengan banyaknya anggota KNPI yang memilih bergabung dengan Partai Golkar. Dari sanalah KNPI menjadi organisasi besar yang memiliki anggaran dari pemerintah dan menjadi bagian strategis dari kekuasaan di negeri ini.

Pada masa kepemimpinan Gubernur Aceh Abdullah Muzakir Walad (1967-1978), tepatnya 18 Agustus 1974 KNPI Aceh pun terbentuk dan disahkan pada 9 September 1974. Dalam perkembanganya, secara struktural KNPI Aceh saat ini memiliki 68 OKP dan 23 KNPI Kabupaten/Kota yang juga menjadi peserta musyawarah daerah (Musda) KNPI ke-13 pada 29-31 Juli 2017.

Dalam dinamika organisasinya, KNPI Aceh telah mengalami pasang surut yang cukup dramatik. Setiap periodenya, perebutan kursi kepemimpinan acap kali menjadi pertarungan politik yang ikut melibatkan tokoh-tokoh penting yang ada di Aceh.

Polemik kekuasaan memuncak saat terjadi perebutan kantor DPD-KNPI Aceh yang melibatkan kubu Zikrullah dan kubu Jamaluddin pada Januari 2016 lalu. Polemik tersebut terjadi atas dualisme kepengurusan DPP-KNPI yang muncul setelah Kemenkumham mengesahkan dua kepengurusan KNPI Pusat yakni KNPI kubu Fadh El Fouz A Rafiq dan KNPI kubu Muhammad Rifai.

Terlepas dari semua itu, KNPI Aceh harus mampu membuktikan kiprahnya dalam masyarakat,  dengan menjadi pemuda berintegritas, inovatif, kreatif dan mandiri seperti tema yang diusung dalam Musda KNPI Aceh ke 13. Sebagai organisasi kepemudaan yang besar dan mengakar, KNPI Aceh sudah sepantasnya memiliki tanggung jawab dan terlibat dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh seperti pesan yang disampaikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kepada organisasi ini. 

Berdasarkan data resmi BPS Aceh menunjukkan fakta kemiskinan yang dialami rakyat Aceh semakin meningkat. Pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 872 ribu orang. Jumlah angkatan kerja di Aceh pada Februari 2017 mencapai 2,330 juta orang. Rumit dan miris bukan?

Sebagai organisasi pemuda yang memiliki integritas kepada rakyat, masalah kemiskinan setidaknya harus dijawab KNPI Aceh dengan anggaran yang setiap tahunya mencapai 4-5 milyar, yang notabennya uang rakyat, dengan pertangungjawaban yang transparan dan seimbang antara input dengan outputnya. Sebagai bagian dari pemuda Aceh, tentunya kita masih menaruh harapan besar kepada KNPI Aceh untuk melahirkan pemuda berkualitas dan mampu melawan korupsi setelah berada dalam kekuasaan. Pemuda mandiri yang dapat menjadi teladan bagi pemuda-pemudi Aceh lainnya. Sebagai organisasi pemuda yang inovatif, seharusnya KNPI Aceh menjadi milik seluruh pemuda Aceh, bukan pemuda yang memiliki afiliasi dengan partai dan golongan tertentu saja.

Sekali lagi, sebagai organisasi kepemudaan yang berintegritas, KNPI Aceh sudah seharusnya membuka diri menjadi organisasi milik seluruh pemuda Aceh. Bukan sekedar menjadi organisasi kumpulan pemuda dari anak-anak pejabat yang bisa main mata dengan kekuasaan.[]