Koruptor Pilih Mana, Hukuman Mati Atau Menyapu Jalan?

"Mungkin perlu efek jera. Untuk itu perlu kita suarakan kembali agar diterapkan hukuman mati bagi para koruptor, seperti di China. Kalau pun sulit, mungkin perlu kita perjuangkan agar mereka diberi sanksi sosial selain kurungan, menjadi pekerja penyapu jalanan dengan seragam khusus,"

Koruptor Pilih Mana, Hukuman Mati Atau Menyapu Jalan?
Ilustrasi/net

Koruptor Pilih Mana, Hukuman Mati Atau Menyapu Jalan?

"Mungkin perlu efek jera. Untuk itu perlu kita suarakan kembali agar diterapkan hukuman mati bagi para koruptor, seperti di China. Kalau pun sulit, mungkin perlu kita perjuangkan agar mereka diberi sanksi sosial selain kurungan, menjadi pekerja penyapu jalanan dengan seragam khusus,"

Jakarta - Moral dan etika pejabat negara di Indonesia bisa dibilang ada pada tahap kronis. Buktinya adalah semakin sering pejabat pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yang terjaring operasi penangkapan KPK.

Realitas ini memunculkan kembali wacana hukuman mati bagi koruptor, seperti yang dilakukan pemerintah China; atau menghukum koruptor dengan sanksi sosial, misalnya menugaskan mereka menyapu jalan dengan seragam khusus dan kaki dirantai.

Baca juga:
Ketika Siswa Mulai Bertanya, Mengapa Koruptor Tak Dihukum Mati
Vonis 8 Tahun Patrialis dan Suap untuk Umrah

Dukungan terhadap model hukuman semacam itu disampaikan politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, saat berbicara dalam diskusi bertema "Etika Pejabat Publik," di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 23 Oktober 2017. Pembicara lainnya adalah Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk.

Menurut Riza, etika pejabat tidak bisa dilepaskan dari kejujuran dan kebenaran. Namun itu saja tidak cukup, karena harus ada keberanian dari pejabat untuk memperjuangkan kebenaran dan kepentingan rakyat. Sayangnya, semakin banyak pejabat negara ditangkap KPK tidak membuat jumlah praktik korupsi menurun.

"Mungkin perlu efek jera. Untuk itu perlu kita suarakan kembali agar diterapkan hukuman mati bagi para koruptor, seperti di China. Kalau pun sulit, mungkin perlu kita perjuangkan agar mereka diberi sanksi sosial selain kurungan, menjadi pekerja penyapu jalanan dengan seragam khusus," usul Anggota Komisi II DPR itu.

Dua jenis hukuman itu, diharapkannya, bisa meredam keinginan para pejabat negara untuk korupsi dan akhirnya menyelamatkan agenda pembangunan di berbagai sektor.[] RMOL