Kuasa Hukum Kautsar dan Tiong: Penghapusan Dua Pasal UUPA Diduga Terlibat Banyak Pihak

Kuasa Hukum Kautsar dan Tiong: Penghapusan Dua Pasal UUPA Diduga Terlibat Banyak Pihak
Kuasa Hukum Kautsar dan Tiong di persidangan Mahkamah Konstitusi|foto IST

Kuasa Hukum Kautsar dan Tiong: Penghapusan Dua Pasal UUPA Diduga Terlibat Banyak Pihak

Jakarta - Kuasa Hukum Kautsar dan Samsul Bahri (Tiong) meminta Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa keterangan dari Pemerintah Indonesia yang sudah diserahkan ke hadapan persidangan MK termasuk seluruh daftar alat bukti dalam proses penyusunan dan pembahasan Undang Undang Pemilu sehingga telah mencabut dua pasal dalam UUPA (Undang Undang Pemerintah Aceh).

Baca juga: Dalam Sidang MK Kedua, Kautsar dan Tiong Ajukan Tujuh Bukti

Keterangan Pemerintah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 25 September 2017 tersebut, bahwa terkait dicabutnya dua pasal dalam UUPA sudah terlebih dahulu melakukan konsultasi.

“Hari ini kami menghadap Panitera MK untuk meminta dan memeriksa keterangan Pemerintah Indonesia yang sudah diserahkan ke depan persidangan MK dan meminta seluruh daftar alat bukti seluruh proses penyusunan dan pembahasan UU Pemilu yang telah Mencabut dua Pasal UUPA,” tulis Kamaruddin dalam release yang diterima acehnews.co, Rabu 27 September 2017

Selain itu, Kamaruddin juga meminta DPR RI untuk segera membuka semua proses penyusunan dan pembahasan UU Pemilu tersebut. menurutnya hal itu penting dilakukan guna membongkar seluruh konspirasi yang telah menghapuskan kekhususan Aceh.

Menurut kuasa hukum Kautsar dan Tiong, mereka ingin membongkar pihak mana saja yang terlibat terhadap penghapusan dua pasal di dalam UUPA, dan menduga ada banyak pihak yang terlibat. Dikatakan, dari hasil keterangan di depan persidangan MK,  sangatlah jelas dua Pasal di dalam UUPA dihapus dengan cara yang sangat sistematis,  terstruktur dan melibatkan banyak pihak.

“Rakyat Aceh menginginkan seluruh proses pencabutan dua pasal di dalam UUPA untuk dibuka ke publik, supaya jelas.  Karena selama ini isu UUPA dipakai oleh Pihak-pihak tertentu hanya untuk kepentingan politik sesaat.”

"Kita menginginkan UUPA dapat membawa kesejahteraan buat rakyat Aceh bukan komoditas politik", ujar Kamaruddin.[]