Kurikulum Perguruan Tinggi Harus Sesuai Kebutuhan Zaman

Kampus harus dapat menjawab kebutuhan lingkungan kerja

Kurikulum Perguruan Tinggi Harus Sesuai Kebutuhan Zaman
Workshop Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh Barat, Selasa 28 November 2017.

Kurikulum Perguruan Tinggi Harus Sesuai Kebutuhan Zaman

Kampus harus dapat menjawab kebutuhan lingkungan kerja

Meulaboh – Dosen UIN Ar-Raniry Dr. M. Yasir Yusuf, MA mengatakan, kurikulum perguruan tinggi bisa berubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

“Kita yang bertanggungjawab pada masa depan para sarjana. Untuk itu kampus harus menjawab kebutuhan lingkungan kerja,” ujarnya.

Hal itu disampaikannya dalam Workshop Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh Barat, Selasa 28 November 2017.

Sementara itu, Dosen UIN Sumatera Utara, Dr. Ali Murthado, S.Ag, M.Hum menyatakan, dengan adanya KKNI, kampus tidak lagi merancang kurikulum sesuai keinginannya, namun sesuai kebutuhan.

“Padahal para sarjana itu pasti turun ke masyarakat, dengan KKNI kita melibatkan stakeholder agar meningkatkan kualitas lulusan,”  ucapnya.

Dia berharap, sarjana nantinya tidak hanya menjadi pencari kerja, namun mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

“Tidak ada salahnya mencari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi, namun skill dan etika wajib diutamakan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Dr. Syamsuar, M.Ag mengharapkan, KKNI menjadi langkah awal agar kurikulum  Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Meulaboh sesuai dengan kebutuhan lingkungan kerja, peningkatan akhlak dan melibatkan kearifan lokal.

““KKNI sudah selayaknya diterapkan, dan dibarengi dengan perbaikan akhlak, etika serta melibatkan kearifan lokal,” jelasnya.

Workshop KKNI melibatkan 60 peserta yang berasal dari berbagai unsur dan institusi, mulai dari dosen, mahasiswa, perwakilan Kementerian Agama (Kemenag), Mahkamah Syariah, unsur Perbankan dan lainnya.[]