Lembaga Aliansi Indonesia Akan Awasi Praktek Korupsi

Lembaga ini akan terus bersinergi dengan pemerintah guna menyelamatkan aset negara, dan juga akan mengawasi segala tindak tanduk praktek korupsi

Lembaga Aliansi Indonesia Akan Awasi Praktek Korupsi
Pengukuhan pengurus DPC Lembaga Aliansi Kabupaten Bener Meriah di Aula KLK Bener Meriah, Kamis 14 Desember 2017 (Foto: Samsuddin)

Lembaga Aliansi Indonesia Akan Awasi Praktek Korupsi

Lembaga ini akan terus bersinergi dengan pemerintah guna menyelamatkan aset negara, dan juga akan mengawasi segala tindak tanduk praktek korupsi

Bener Meriah - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Aliansi Indonesia Provinsi Aceh,  Ir. H. A. Wahab Abdullah menyatakan, lembaga tersebut memiliki tiga topoksi, di antaranya mendukung pemerintah daerah dan menyikapi kebijakan daerah dalam menyelamatkan aset negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, serta menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.

"Lembaga ini akan terus bersinergi dengan pemerintah guna menyelamatkan aset negara, dan juga akan mengawasi segala tindak tanduk praktek korupsi," katanya.

Hal itu dikatakannya saat melantik dan mengukuhkan pengurus Dewan Perwakilan Cabang ( DPC) Lembaga Aliansi Kabupaten Bener Meriah di Aula KLK Bener Meriah, Kamis 14 Desember 2017.

Wahab Abdullah juga menegaskan, Lembaga Aliansi Indonesia merupakan lembaga tertinggi rakyat dan terdaftar dalam lampiran Negara Republik Indonesia.  

Menurutnya, negara ini menjadi miskin dikarenakan perbuatan korupsi, serta yang membuat generasi rusak karena narkoba. Untuk itu Lembaga Aliansi Indonesia siap sebagai garda terdepan untuk memberantas semua itu.

Dia berharap, dengan dilantiknya pengurus DPC Lembaga Aliansi Indonesia di Kabupaten Bener Meriah dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Bener Meriah, Winara Wira Kisuma menyatakan, pihaknya akan siap dan mengibarkan panji Lembaga Aliansi Indonesia sampai tingkat kampung guna untuk menumpas prektek-praktek korupsi.

"Dengan tugas yang dipercayakan untuk mendukung pemeritah dalam menjaga aset daerah akan dijalankan sesuai perintah yang diberikan pihak DPD maupun DPP Aliansi Indonesia," tuturnya.[]