MaTA Laporkan Mantan Gubernur Aceh

Selain itu MaTA dan ICW juga melaporkan Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Ir. Husaini Syamaun, MM karena diduga kuat ikut merancang dan menandatangani perjanjian kerjasama tersebut.

MaTA Laporkan Mantan Gubernur Aceh
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW)  melaporkan mantan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri di Jakarta.

MaTA Laporkan Mantan Gubernur Aceh

Selain itu MaTA dan ICW juga melaporkan Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Ir. Husaini Syamaun, MM karena diduga kuat ikut merancang dan menandatangani perjanjian kerjasama tersebut.

Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW)  melaporkan mantan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri di Jakarta. Terkait dengan kasus indikasi penyimpangan sektor lingkungan di Aceh.

Laporan tersebut diserahkan oleh LSM tersebut pada Kamis 16 November 2017 kemaren.

Hal ini disampaikan Staf Bidang Politik dan Hukum Mata, Saryulis dalam Konferensi Pers di Banda Aceh, Rabu 22 November 2017.  Dikatakanya ada empat kasus yang mereka laporkan terkait dengan hasil investigasi MaTA yang tersebar di Aceh Tamiang dan Nagan Raya.

“Kasus-kasus tersebut antara lain, tiga  kasus perjanjian kerjasama pengelolaan kelapa sawit dalam kawasan hutan lindung di Aceh Tamiang, dengan objek kelapa sawit dan juga hutan bakau,” katanya.

Selain itu, menurut Saryulis kasus lain yang dilaporkan adalah perjanjian kerjasama pengelolaan sawit dalam kawasan lindung di Nagan Raya. Hasil temuan MaTA, kasus-kasus ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Aceh bersama oknum perorangan dan juga koperasi.

Disebutkannya, berdasarkan hasil analisa MaTA, ketujuh kasus tersebut memenuhi unsur tindakpidanakorupsi, sebagaimana dituangkan pada pasal 2 dan 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MaTA dan ICW menduga perjanjian kerjasama yang dibuat dalam kasus pengelolaan sawit di kawasan hutan lindung dan kawasan lindung hanya dijadikan sebagai modus untuk melegalkan indikasi penyimpangan. Padahal faktanya untuk ‘menguras’ kekayaan alam Aceh.

 “Kita melaporkan Gubernur Aceh periode 2012-2017.  Karena patut diduga mengetahui dan mengizinkan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Aceh, meskipun Bupati Aceh Tamiang menolak perjanjian tersebut,” ujarnya.

Selain itu MaTA dan ICW juga melaporkan Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Ir. Husaini Syamaun, MM karena diduga kuat ikut merancang dan menandatangani perjanjian kerjasama tersebut.

Selain ke Dittipidkor Bareskrim Polri, keempat kasus tersebut juga dilaporkan ke Ombudsman RI di Jakarta pada hari yang sama ditambah tiga kasus lain dengan potensi penyimpangan mal administrasi.

“Kasus-kasus tersebut antara lain pembukaan lahan PT Indo Sawit Perkasa di Subulussalam yang kuat dugaan tanpa disertai izin land clearing, pembukaan lahan PT Bumi Daya Abdi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang lengkap serta kasus pemberian izin usaha untuk PT Mandum Payah Tamita di Aceh Utara,” sebutnya.

Bagi MaTA, laporan kasus yang disampaikan ke Dittipidkor Bareskrim Polri dan Ombudsman harus menjadi dasar evaluasi oleh Pemerintahan Irwandi–Nova untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Aceh.

MaTA berharap, Pemerintahan Irwandi–Nova harus melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak merusak lingkungan termasuk pengalokasian anggaran yang cukup untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Aceh.[]