Mempertaruhkan Kesejahteraan Rakyat di Pabrik Semen

Beberapa media lokal di Aceh bahkan menyebutkan, tanah milik bupati Pidie terpilih seluas 3 Ha telah diserobot paksa.

Mempertaruhkan Kesejahteraan Rakyat di Pabrik Semen
Ilustrasi I boemimahardika

Mempertaruhkan Kesejahteraan Rakyat di Pabrik Semen

Beberapa media lokal di Aceh bahkan menyebutkan, tanah milik bupati Pidie terpilih seluas 3 Ha telah diserobot paksa.

PEMBANGUNAN seyogyanya bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk segelintir orang saja. Upaya pembangunan yang didorong pemerintah salah satunya dengan melibatkan pihak ketiga selaku investor. Investasi kemudian dianggap solusi untuk mendongkrak percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Salah satu alasan investasi yang hangat dibicarakan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di Aceh adalah industri semen. Industri ini digadang-gadang akan dapat membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, sebut saja misalnya serapan tenaga kerja lokal yang akan menjadi karyawan yang akan mengurangi angka pengangguran, kemudian juga gelontoron dana CSR dengan jumlah banyak akan menghidupi kehidupan sosial kemasyaratan disekitar perusahaan beroperasi.

Paparan dua isu terakhir membuat pro dan kontra kemudian menjadi keseharian kehidupan masyarakat Aceh terkait hadirnya industri semen. Aceh pertama kali disibukkan dengan diskusi tentang semen tahun 80an saat PT. Rencong Aceh masuk sebagai “perantara” sebelum masuknya PT. Semen Andalas ke Kecamatan Lhoknga-Leupung, Aceh Besar pada waktu itu.

Peristiwa serupa kemudian terjadi kembali hampir empat puluh tahun kemudian dengan andilnya PT. Samana Citra Agung yang “membuka jalan” bagi masuknya PT Semen Indonesia Aceh yang harus dihentikan proses operasinya bahkan sebelum tapak perusahaan didirikan. Persoalan sengketa agraria mencuat, ada sejumlah lahan masyarakat yang dimasukkan dalam kawasan industri material bangunan ini secara ilegal.

Beberapa media lokal di Aceh bahkan menyebutkan, tanah milik bupati Pidie terpilih seluas 3 Ha telah diserobot paksa.

Konflik agraria terkait pendirian perusahaan semen ini bukanlah hal baru, berkaca dari kasus agraria yang terjadi pada masyarakat dua kecamatan, Lhoknga dan Leupung tempat beroperasinya plant PT Semen Andalas Indonesia yang telah beberapa kali berganti nama tersebut karena beralihnya pemilik saham hingga saat ini menjadi PT Holcim dari PT Lafarge yang semula merupakan PMA murni.

Konflik agraria tersebut sampai saat ini belum kunjung usai karena masyarakat pemilik lahan merupakan petani yang hidup dari perkebunan cengkeh, durian, kelapa dan tanaman-tanaman lainnya yang hasil panennya mulai menurun drastis akibat pencemaran limbah perusahaan.

Meskipun masyarakat menolak menjual tanah mereka karena opsi memiliki saham diperusahaan tidak diterima, namun akses mereka terhadap lahan tersebut juga tidak lagi mudah.

Petani harus melapor kepada petugas pengamanan perusahaan saat harus menuju ke kebun karena kebun-kebun tersebut telah dikapling jadi satu dengan area penambangan sehingga satu-satunya pintu masuk hanyalah gerbang depan perusahaan.

Konflik ini kemudian dijawab oleh perusahaan dengan kucuran dana CSR sejumlah tiga milyar per tahun untuk dua kecamatan. Hal serupa juga terjadi dengan masyarakat Kecamatan Muara Tiga dan Laweung Kabupaten Pidie. Dana kerahiman mulai dikucurkan dengan alasan ini merupakan dana CSR kepada masyarakat dengan syarat ada sejumlah dokumen yang harus ditandatangani oleh masyarakat yang menerima dana tersebut.

Dana tersebut bervariasi dan memunculkan konflik sosial dimasyarakat hingga berujung pemukulan sejumlah orang, termasuk perempuan. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Lhoknga dan Leupung, masyarakat dua kecamatan ini harus berjibaku sesama untuk membuat proposal agar kemudian dana milyaran tersebut bisa diakses.

Namun kemampuan masyarakat membuat proposal bukanlah hal mudah sehingga tidak semua dana tersebut bisa terserap, hanya sekitar 700 hingga 800 juta pertahun. Jumlah ini hanya perkiraan, karena laporan yang rinci tidak pernah dibuka ke publik.

Membaca dua kasus perusahaan semen versus warga masyarakat tersebut membuat kita melihat dimanakah pemerintah? Mirisnya saat ini masyarakat dua kecamatan di Kabupaten Pidie ini akan berhadapan dengan meja hijau.

Pasalnya PT Samana melayangkan somasi terhadap panitia pelaksana Duek Pakat Laweung dan Batee. Rekomendasi dari musyawarah ini dianggap menyudutkan dan mencemarkan nama baik PT Samana Agung. Surat somasi bertanggal 12 oktober 2017 ini sangat tidak rasional karena secara konstruksi sosial kehidupan bermasyarakat di Aceh setiap keureuja udep dan keureuja matee mesti diawali dengan duek pakat.

Ibarat pesta perkawinan yang juga diawali dengan duek pakat seluruh elemen yang ada digampong sebagai panitia adat peresmian calon linto baro dan darabaro menuju rumah tangga baru.

Apakah wajar jika kemudian saat perkawinan tersebut cekcok maka salah satu pihak menggugat panitia adat yang sudah gotong royong dengan segala upaya agar pesta berlangsung? Bukankah cekcok tersebut bukan lagi ranah panitia adat, namun sudah menjadi ranahnya yang lain?

Begitupun halnya dengan panitia duek pakat Laweung dan Batee yang bermusyawarah menemukan solusi untuk persoalan yang dihadapi masyarakat dengan hadirnya perusahaan semen yang mengancam tidak hanya lahan pertanian yang sehari-hari menghidupi mereka juga mengancam makam indatu yang menunjukkan jati diri mereka di Guha Tujoeh.

Pemerintah sudah harus bersikap dengan regulasi yang mengayomi, bedah kembali RTRW Aceh, apakah sudah saatnya petani dijadikan buruh pabrik? Ataukah pemerintah memang belum punya formula khusus agar masyarakat berdaulat atas tanahnya? Sehingga sengketa agraria akibat hadirnya investasi menjadi mata pisau yang gagangnya dipegang oleh pengusaha sedangkan mata pisau yang tajam tergenggam erat ditangan masyarakat.

Sekali lagi, investasi untuk mendukung pembangunan dan perekenomian Aceh memang penting, tapi bukan investasi yang merusak tatanan dan kearifan lokal masyarakat Aceh yang telah terbina ratusan tahun. Investasi harus bisa mensejahterakan masyarakat, bukan menjadikan masyarakat buruh kasar karena lahan-lahan yang sebelumnya mereka kelola telah diambil paksa atau dengan diiming-imingi mimpi yang tidak mampu masyarakat gapai.[]

Raihal Fajri adalah Direktur Katahati Institute