Mengeluarkan PT SIA dari BUMN di Ruang Sidang KIA [Bagian I]

Namun,  J Halim Bangun, Komisioner KIA periode 2012-2016, lagi-lagi menegaskan bahwa PT SIA adalah anak perusahaan PT Semen Indonesia (Perseroan) tbk dan bukan badan publik. 

Mengeluarkan PT SIA dari BUMN di Ruang Sidang KIA [Bagian I]
Ilustrasi I 1.bp.blogspot.com

Mengeluarkan PT SIA dari BUMN di Ruang Sidang KIA [Bagian I]

Namun,  J Halim Bangun, Komisioner KIA periode 2012-2016, lagi-lagi menegaskan bahwa PT SIA adalah anak perusahaan PT Semen Indonesia (Perseroan) tbk dan bukan badan publik. 

MANTAN Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), J Halim Bangun, yang diberi kuasa oleh PT Semen Indonesia Aceh (SIA)—bersama tiga orang lainnya—untuk menjadi kuasa Termohon (PT SIA) dalam sidang penyelesaian sengketa informasi publik, di Aula Seramoe Informasi Aceh, Banda Aceh, 19 Oktober 2017, mengatakan, “Dia (PT Semen Indonesia Tbk) sebagai badan publik dan dia sebagai perusahaan yang mencari keuntungan adalah dua hal yang berbeda, dan berbeda konteksnya. Kita bisa lihat nanti putusan komisi informasi pusat dalam sengketa antara PT Telkom dengan sebuah LSM di Jawa Timur, bahwa memang ketika dia mendirikan anak perusahaan, dia memang tugas-tugasnya mencari keuntungan. Maka, dia terlepas sebagai badan publik.”

Saat majelis komisioner menanyakan tentang sumber dana PT SIA, seorang kuasa PT SIA dalam sidang tersebut berujar, “PT Semen Indonesia Aceh adalah perusahan patungan yang didirikan melalui joint venture agreement antara PT Semen Indonesia Persero Tbk dan PT Samana Citra Agung. Modal dari PT SIA berasal melalui setoran modal PT Semen Indonesia Persero Tbk dan akan dikonversi menjadi saham.”

Baca juga:
Suara-Suara dari Tanah Kule, Pidie
Pemkab Pidie Diminta Selesaikan Persoalan Warga dengan Pabrik Semen

Namun,  J Halim Bangun, Komisioner KIA periode 2012-2016, lagi-lagi menegaskan bahwa PT SIA adalah anak perusahaan PT Semen Indonesia (Perseroan) tbk dan bukan badan publik. 

Dari pernyataan yang diduga mengandung fallacy atawa sesat pikir tersebut, penulis  mencoba menguraikan fakta-fakta sebagai berikut.

“Entitas Anak Berarti anak perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh Perseroan dalam hal ini adalah PT Bima Sepaja Abadi, PT Industri Kemasan Semen Gresik, PT Kawasan Industri Gresik, PT Krakatau Semen Indonesia, PT Sepatim Batamtama, PT SGG Energi Prima, PT Semen Gresik, PT Semen Indonesia Aceh, PT Semen Indonesia Beton, PT Semen Indonesia Internasional, PT Semen Indonesia Logistik (dahulu bernama PT Varia Usaha), PT Semen Informatika Semen Indonesia, PT Semen Kupang Indonesia, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT United Tractors Semen Gresik, PT Varia Usaha Beton, PT Varia Usaha Bahari, PT Varia Usaha Dharma Segara, PT Varia Usaha Lintas Segara, PT Waru Abadi, Thang Long Cement Joint Stock Company, Thang Long Cement Joint Stock Company 2, dan An Phu Cement Joint Stock Company,” demikian dikutip dari Prospektus PT Semen Indonesia Tbk (2017). 

Di lain pihak, dalam dokumen tersebut disebutkan pula Entitas Asosiasi, yang “Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut sehingga penyertaan saham tersebut dicatat menggunakan metode ekuitas (equity method) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan”. 

Artinya, sebagai Entitas Anak, maka PT Semen Indonesia Aceh merupakan badan publik (BUMN) yang sebagian dananya bersumber dari uang negara. 

Lebih lanjut, dalam  Prospektus PT Semen Indonesia Tbk (2017), juga disebutkan, “Perseroan melakukan pemenuhan atas kualifikasi tertentu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian BUMN. Sesuai Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Direktur Perseroan diantaranya Rizkan Chandra, Ahyanizzaman, Johan Samudra, Aunur Rosyidi, Darmawan Junaidi, dan Budi Siswoyo merupakan Direktur Independen, Perseroan memiliki direksi tidak terafiliasi yang diangkat sesuai dengan Akta 52/2017. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Masih dikutip dari dokumen yang sama, PT Semen Indonesia Tbk memiliki saham sebesar 52,28% pada PT Semen Semen Indonesia Aceh (SIA). Ihwal status PT SIA sebagai BUMN dapat ditelusuri pula melalui dokumen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Maret 2017 (Unaudited) dan  31 Desember 2015 (Audited), dan  untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal  31 Maret 2017 dan 2016 (Unaudited).

Di samping itu,  Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Nomor 23/PFX.01 / 2007/ Nomor Plr-04/m) I.1 / 2007, Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnva disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara meialui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Maka, menurut hemat penulis, PT SIA adalah bagian dari BUMN, dan memenuhi legal standing sebagai badan publik, sebagaimana diamanahkan  UU Nomor 14 tahun 2008. Lebih lanjut, pada penjelasan atas peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pasal 6 Ayat (1) disebutkan: Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Sedikit menyinggung tentang apa yang diucapkan J Halim Bangun tentang PT Telkom dan putusan Komisi Informasi pusat dalam ruang sidang tempo hari, penulis menemukan fakta yang berbeda. Pertama,  dalam PUTUSAN Nomor: 216/VII/KIP-PS-M-A/2012, tertera: Termohon (PT Telekomunikasi Indonesia) Cabang Bangkalan) memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian. Kedua, dalam putusan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan 001/II/KI.KAB.BKL-PS-A/2014, juga menyatakan hal serupa.

Di lain pihak, adapun permohonan salinan informasi publik yang penulis mohonkan pada PT SIA adalah:
 

  1. Salinan dokumen permohonan penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)  PT. Semen Indonesia Aceh selaku Pemakarsa kepada Sekretariat Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi Aceh;
  2. Salinan pengumuman rencana kegiatan terkait segala proses penyusunan Amdal PT Semen Indonesia Aceh di media massa dan foto-foto papan pengumuman yang mudah dijangkau masyarakat;
  3. Berita Acara, risalah hasil rapat/notulensi dan daftar hadir rapat Teknis pembahasan penilaian draft dokumen KA-Andal  dan draft dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) PT. Semen Indonesia Aceh;
  4. Salinan lengkap dokumen Andal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) PT. Semen Indonesia Aceh yang dikeluarkan dan disetujui Bapedal Aceh (berdasarkan surat nomor 660/358/Amdal/2016 tertanggal 29 Maret 2016)/ Dokumen AMDAL PT. Semen Indonesia Aceh.
  5. Salinan Akta Notaris PT. Semen Indonesia Aceh Nomor 40 tanggal 17 Maret 2016 yang dibuat oleh Ny. Leolin Jayanti, S.H.
  6. Salinan pengesahan akta PT. Semen Indonesia Aceh dari Kemenkumham RI;
  7. Salinan rincian bukti pembayaran tanah-tanah warga (rincian pembayaran ganti rugi)/ berita acara pembayaran uang ganti rugi atas tanah PT SIA di kecamatan Muara Tiga dan Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
  8. Salinan sertipikat Hak Pakai dan Salinan sertipikat Hak Guna Bangunan PT Semen Indonesia Aceh (SIA).


Di akhir sidang di hari itu, J Halim Bangun berujar, “Kami akan diskusi dengan pihak PT SIA. Kita minta waktu untuk melengkapi dokumen-dokumen. Kami, Termohon, mencoba untuk memperkuat dokumen-dokumen untuk memperkuat argumentasi, terkait dengan argumentasi kami, bahwa PT SIA ini bukan badan publik. Baru kemudian majelis komisioner memutuskan bahwa PT SIA ini badan publik atau tidak.” []

Firdaus adalah Pimimpin Redaksi  sinarpidie.co/Pemohon Informasi dengan nomor registrasi 073/X/KIA-PS/2017 pada sengketa informasi publik di KIA