Menghidupkan Kembali Fungsi Kawasan Sabang

Pemerintah dan masyarakat tentunya menaruh ekspektasi yang tinggi kepada manajemen baru BPKS untuk dapat menghidupkan kembali (fungsi) Kawasan Sabang sekaligus merealisasikan impian Sabang sebagai lokomotif ekonomi masyarakat Aceh

Menghidupkan Kembali Fungsi Kawasan Sabang
Ilustrasi

Menghidupkan Kembali Fungsi Kawasan Sabang

Pemerintah dan masyarakat tentunya menaruh ekspektasi yang tinggi kepada manajemen baru BPKS untuk dapat menghidupkan kembali (fungsi) Kawasan Sabang sekaligus merealisasikan impian Sabang sebagai lokomotif ekonomi masyarakat Aceh

SETELAH 17 tahun keberadaan BPKS dalam menjalankan fungsinya dalam mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (KPBPBS-Free Trade Zone) masih banyak persoalan substansial yang belum mampu diantisipasi. Tulisan ini bertujuan  mendeskripsikan strategi dan kebijakan Kawasan Sabang saat ini dan kilasan perkembangan FTZ regional, serta rekomendasi perbaikan daya saing untuk mengembalikan Kawasan Sabang (Kota Sabang dan Pulo Aceh) sebagai FTZ yang memberi dampak kepada ekononomi dan bisnis  masyarakat Sabang dan Aceh pada umumnya.

Ketiga hal ini menurut saya menjadi penting untuk didiskusikan agar BPKS ke depan benar-benar mampu menciptakan progres dan terobosan dalam mengimpelementasikan sejumlah fungsi kawasan seperti yang dimandatkan UU No. 37 tahun 2000. Di mana fungsi kawasan ini meliputi usaha-usaha   di sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya (Pasal 7 UU No. 37 tahun 2000). 

Tanpa bermaksud mengurangi peran dan kontribusi manajemen BPKS periode sebelumnya, fungsi Kawasan Sabang yang dijalankan selama ini terlihat agak timpang. Karena hanya fokus pada sektor pariwisata. Hal ini terlihat  dari prioritas program dan kegiatan yang dilakukan seperti pembangunan Tugu Kilometer Nol, Pembangunan Jety Yacht, Sabang Marine Festival dan kegiatan lainnya.  

Meskipun sebenarnya prioritas dan fokus ini memiliki dasar acuan yang kuat karena tercantum dalam  Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis BPKS 2012-2016, dengan prioritas pertama difokuskan pada realisasi potensi Kawasan Sabang sebagai kawasan wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Sementara  pengembangan pelabuhan  dan perdagangan berada di urutan prioritas kedua dan keempat (Pergub No. 59 tahun 2014).  Apalagi ketika  Renstra  ini  disahkan sebagai Peraturan Gubernur Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang memiliki legalitas yang kuta.

Demikian juga pilihan strategi itu memiliki momentum yang tepat, karena pada saat bersamaan pemerintah juga sedang gencar-gencarnya membangun destinasi pariwisata di Indonesia. Bahkan Sabang juga dijadikan sebagai salah satu dari 10 destinasi prioritas dalam rencana pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia.

Kembali ke Bisnis Inti  

Terlepas dari pilihan kebijakan dan strategi yang dijalankan selama ini, manajemen BPKS baru, siapapun nantinya yang terpilih dari hasil fit and proper test, perlu mengembalikan fungsi kawasan ini ke jalurnya sesuai fungsi kawasan. Tujuannya adalah untuk menjawab ekspektasi pemerintah dan masyarakat Aceh  yang menginginkan  kawasan ini menjadi lokomotif ekonomi  melalui kegiatan  perdagangan, jasa pelabuhan, energi, perikanan dan pariwisata, sehingga mampu menarik arus investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Untuk kembali ke bisnis inti, ada sejumlah hal krusial yang perlu dilakukan manajemen BPKS  ke depan, yaitu penajaman strategi dengan merumuskan rencana strategis yang tepat untuk  menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini. Karena itu secara eksternal manajemen BPKS yang baru harus benar-benar memahami  kondisi lingkungan global, khususnya tentang dinamika  FTZ dan intensitas persaingan para pesaing, serta peluang kerjasama dalam konstelasi geokonomi dan geopolitik kekinian sangat diperlukan.

Dengan demikian pilihan kebijakan dan strategi yang dibuat nantinya mampu menjawab permasalahan dan menghasilkan solusi untuk menggerakkan kegiatan bisnis dan investasi di Kawasan Sabang.

Perkembangan FTZ Regional  

Beda nasib. Begitulah gambaran tentang perbedaan antara progres FTZ di Indonesia dengan kawasan lainnya di Asia, seperti China dan Uni Emirat Arab. Jika di Indonesia mengalami kemunduran dan belum mampu melakukan akselerasi. Maka di China dan UAE justru sedang berada tahap pertumbuhan dan kemajuan. Memang dari empat FTZ di Indonesia: Batam, Bintan, Karimun dan Sabang.

Tiga diantaranya telah berkembang sesuai dengan fungsi kawasan masing-masing, hanya saja Kawasan Sabang yang saat ini masih agak tertinggal karena tidak memiliki daya saing. Sedangkan Batam meski sempat mengalami kemajuan, tetapi akhir-akhir ini Dewan Kawasan Nasional KEK di bawah Kementerian Perekonomian menilai bahwa FTZ di Indonesia sudah kurang relevan dan memunculkan wacana untuk mengkonversi Kawasan Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal itu disebabkan melemahnya daya tarik Batam jika dibandingkan kawasan lainnya di regional Asia seperti Shenzen (China) dan Iskandar Malaysia.

Berbeda dengan Indonesia,  di China misalnya,  FTZ  yang baru diperkenalkan pada tahun 2013 terus mengalami pertumbuhan. Salah satu FTZ yang kini mengalami perkembangan pesat di negeri tirai bambu itu  adalah FTZ Shanghai.  Bahkan pada tahun 2017 ini China menambah tujuh kawasan  FTZ baru. FTZ di China umumnya melayani investasi dan kegiatan bisnis di bidang jasa perdagangan, logistik dan jasa keuangan lepas pantai (financial offshore) (www.reuters.com, 31/03/17). Jadi, pengembangan FTZ di China jauh lebih baru dibandingkan KEK yang sudah dikembangkan sejak era Deng Xiaoping pada era tahun 1978.

Di kawasan Timur Tengah, perkembangan FTZ di Uni Emirat Arab juga cukup impresif. Secara keseluruhan negara yang berada di pintu masuk ke Teluk Persia ini memiliki 40 FTZ dengan berbagai varian bisnis dan layanan investasi yang ditawarkan. Misalnya Palm Jebel Ali Economic Zone dan Dubai Silicon Oasis yang mirip seperti Sillicon Valley di   AS. Kawasan ini dijadikan sebagai daya tarik industri maupun start up yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kawasan lainnya adalah Raz Al-Khaimah Economic Zone (Rakez) yang terletak di keemiratan Raz Al-Khaimah. Kawasan ini juga mengalami kemajuan pesat dengan fasilitas infrastruktur modern dan kini mampu melayani berbagai investasi di sektor pelabuhan, perdagangan dan industri. Uniknya lagi, investor di kawasan ini tidak hanya didominasi investasi skala besar tetapi juga skala kecil dan menengah. Dilihat dari sisi fungsinya dan bisnis yang dilayani,  Rakez memiliki kemiripan dengan BPKS sebagai pengelola kawasan.

Selain faktor lokasi yang strategis, dukungan regulasi yang fleksibel dan infrastruktur, keunggulan Rakez lainnya  adalah pada strategi pemasarannya yang inovatif. Promosi investasi Rakez dengan mudah dapat ditemui di media sosial Facebook dan Instagram. Rakez mengandalkan  media sosial untuk melancarkan content marketing, misalnya promosi konten web Rakez yang memuat paket investasi dengan nilai awal minimal USD 4000 (Rp 45 Juta). Melalui media sosial Rakez juga mendistribusikan panduan berinvestasi dan  jenis perizinan secara daring (di atas jaringan).   

Kemudian di negara jiran Malaysia, satu FTZ inovasi hasil kerjasama Pemerintah Malaysia melalui perusahaan MDEC dengan taipan e-commerce China Jack Ma  sukses  mendirikan satu FTZ baru, yang diberi nama Digital Free Trade Zone (DFTZ). FTZ ini didirikan untuk meningkatkan kapasitas ekspor usaha kecil dan menengah (UKM) dan produk karya generasi muda kreatif di Malaysia ke pasar global. DFTZ juga dijadikan sebagai hub ecommerce untuk kawasan ASEAN (www.techinasia.com, 17/11/17). DFTZ bekerjasama dengan Pos Malaysia dan Bandara KLIA sebagai pintu ekspor produk Malaysia ke pasar regional dan global.

Berdasarkan potret tiga FTZ di atas paling tidak dapat memperjelas posisi BPKS hari ini di kawasan regional. Untuk itu tentunya diperlukan penetapan tolok ukur (benchmarking) FTZ Sabang dengan FTZ regional lainnya, sehingga mampu memberikan gambaran yang ril di mana posisi FTZ Sabang hari ini dan strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan posisi Sabang di kawasan regional.

Penguatan Daya Saing BPKS

Secara regulasi dan kebijakan, pasca terbitnya PP No. 83 tahun 2010 dan berbagai kewenangan perizinan yang telah dilimpahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Menteri Perdagangan, dan Menteri Perhubungan kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS), sebenarnya modal BPKS untuk melakukan akselerasi di bidang investasi, perizinan, logistik dan perdagangan sudah memadai. Meskipun demikian, sejauh ini masih minim arus investasi baik asing maupun dalam negeri yang masuk ke Kawasan Sabang. Selain faktor kemudahan regulasi tentu saja ada banyak faktor lainnya yang mempengaruhi minimnya arus investasi ke kawasan ini.

Namun yang perlu dicatat adalah kondisi existing sekarang ini mengindikasikan perlunya penajaman strategi dan peningkatan kinerja untuk mengefektifkan pencapaian dan realisasi investasi.  Oleh karena itu, manajemen baru BPKS nantinya perlu merumuskan rencana strategis yang mengintegrasikan inisiatif  peningkatan daya saing di dalamnya.  Dalam koteks ini saya merekomendasikan sejumlah poin berikut ini untuk dijadikan pertimbangan:

Pertama, percepatan pembangunan dan operasional pelabuhan CT-1 dan CT-3. Manajemen BPKS yang baru nantinya perlu segera mencarikan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) strategis untuk membangunan dan mengoperasikan pelabuhan tersebut. Pasalnya, dengan kebutuhan investasi hingga Rp 40 Triliun, seperti yang pernah dikemukakan mantan Kepala BPKS Alm. Ir Syaiful Ahmad, dan jika angka ini realistis tentu saja tidak mungkin diakomodir dalam anggaran tahunan BPKS.

Untuk itu, diperlukan  satu inisiatif dan upaya negosiasi khusus untuk menawarkan proyek pengembangan dan operasional pelabuhan ke sejumlah perusahaan pengembang dan pengelola pelabuhan seperti Hutchison Port Holding (British Virgin/Singapura), DP World (UAE) dan Cosco (China).  Sebab pasca pemutusan kontrak kerjasama dengan Dublin Port Company (DPC) pada tahun 2009 lalu, hingga kini belum ada lagi realisasi investasi baru untuk pengembangan pelabuhan kontainer itu.

Kedua, BPKS perlu mendiversifikasi jenis investor yang dijadikan sasaran untuk berinvestasi di Kawasan Sabang. Fokus bukan hanya untuk menarik investasi sekala besar, tetapi juga investasi sekala kecil dan menengah. Hanya saja strategi ini masih terkendala dengan ketentuan nilai investasi  minimal di atas 10 Milyar sebagai syarat minimum investasi sesuai UU No.37 tahun 2000. Dengan diversifikasi ini diharapkan realisasi investasi optimal pada tahun 2023 nanti dapat dicapai.

Ketiga, penguatan sumber daya manusia, sebagai otoritas pengembangan Kawasan Sabang, BPKS tentunya memerlukan talent yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada klien dan investor. Peningkatan kapasitas talent dan perbaikan proses rekrutmen yang selama ini berlangsung secara senyap menjadi lebih transparan adalah satu keniscayaan. Pengembangan sumber daya manusia yang diselaraskan dengan visi dan misi BPKS tentunya akan lebih strategis dalam mewujudkan fungsi kawasan dan meningkatkan daya saing.

Keempat, BPKS perlu mengupdate dan mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai aktivitas dan layanan bisnis yang ditawarkan kepada klien dan investor. Misalnya penyediaan  kemudahan akses  informasi melalui website,  peluang dan panduan berinvestasi serta sistem perizinan online di Kawasan Sabang dalam dua bahasa.

Kelima, strategi kerjasama  dengan pengelola FTZ di kawasan regional Asia dan sengan industri strategis di sektor pelabuhan dan pelayaran. Pilihan strategi seperti membangun aliansi bisnis strategis maupun joint venture sangat terbuka untuk diterapkan. Karena strategi seperti ini lazim digunakan oleh perusahaan maupun organisasi bisnis dunia untuk tujuan penguasaan pasar dan profitabilitas.

Keenam, BPKS dengan arahan dan dukungan DKS perlu menghidupkan koordinasi dengan Dewan Nasional Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang yang berada di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian untuk mengantisipasi adanya hambatan regulasi sektoral di masing-masing kementerian.

Fungsi Dewan Kawasan Nasional selama sangat efektif difungsikan dalam mengakselerasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hanya saja, Dewan Kawasan Nasional FTZ sejauh ini belum memiliki kontribusi bagi percepatan pembangunan, khususnya bagi Kawasan Sabang.

 Kemudian,   Penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance) juga menjadi keharusan. Pasalnya sebagian investor ternyata melihat aspek GCG suatu institusi ketika hendak mengambil keputusan untuk berinvestasi, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan fairness dalam menjalankan bisnis dan kegiatan investasi.

Terakhir, setelah 17 tahun berlalu, pemerintah dan masyarakat tentunya menaruh ekspektasi yang tinggi kepada manajemen baru BPKS untuk dapat menghidupkan kembali (fungsi) Kawasan Sabang sekaligus merealisasikan impian Sabang sebagai lokomotif ekonomi masyarakat Aceh.[]

 

Ferdi Nazirun Sijabat, S.E., MSc.Mgt (Redaktur Bisnis Acehnews.co dan Dosen Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh)