Mimpi Besar Skema Hutan Desa di Damaran Baru dan Bunin

Dua desa ini bisa menjadi desa percontohan tentang bagaimana mengelola hutan desa.

Mimpi Besar Skema Hutan Desa di Damaran Baru dan Bunin
Foto: Kawasan Hutan Lindung di Wilayah Tengah Aceh

Mimpi Besar Skema Hutan Desa di Damaran Baru dan Bunin

Dua desa ini bisa menjadi desa percontohan tentang bagaimana mengelola hutan desa.

Banda Aceh - Setelah merintis program Perhutanan Sosial, lewat Skema Hutan Desa di Desa Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dan Desa Bunin, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur, dua Lembaga Pengelolaan Hutan Gampong (LPHG) tersebut, akhirnya melakukan audiensi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kamis (27/12).  

Dalam audiensi, perwakilan LPHG dari dua desa meyampaikan apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan di desa meraka. Tujuannya, agar pihak DLHK dapat memberi masukan membangun guna memudahkan audiensi dengan pihak-pihak terkait, sebelum nantinya sampai ketingkat Kementerian Lingkungan Hidup.

“Hutan lindung di Desa Damaran Baru, sekitar 400 hektar pak. Setelah kami lihat, sejak terjadinya penebangan kayu di atas sana, bencananya yang turun ke tempat kami. Padahal, bukan warga Desa Damaran Baru yang tebang pohon,” kata Sumini. Dia menjabat ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Kampung (LPHK), Desa Damaran Baru.

Banjir bandang yang melanda desanya pada 2015, dan menghanyutkan 10 rumah warga, dan menghancurkan banyak kebun warga, menyebabkan masyarakat yang terdiri dari 240 Kepala Keluarga yang bermukim di Damaran Baru sangat gerah dengan aktivitas penebagan liar.

Sejak mendapatkan pendampingan dan sosialisasi terkait program Perhutanan Sosial dari Yayasan HAkA, barulah Sumini dan masyarakat Desa Damaran Baru faham, bahwa melakukan kegiatan perkebunan dan perusakan hutan alias menebang pohon, akan ditindak pidana penjara paling singkat 3 tahun, dan paling lama 10 tahun.

“Kenapa kami memilih Skema Hutan Desa, karena setelah kami musyawarah antara LPHK dan apatatur kampung, menurut kami potensi bencana yang disebabkan oleh kegiatan illegal logging hanya cocok dengan Skema Hutan Desa,” terang Sumini kepada pihak DLHK.

Sumini juga menyebutkan, potensi ekowisata di Desa Damaran Baru, seperti Hutan Anggrek Alami seluas dua hektar, dan sumber pemandian air panas, akan mampu menarik hati wisatawan, baik dalam dan luar negeri. Ditambah lagi, Desa Damaran Baru, memiliki jalur pendakian alternatif menuju Puncak Gunung Merapi Burni Telong.    

Ketua Peutue atau Ketua Tuha Peut, Desa Damaran Baru, Nuzul menambahkan, walau saat ini mereka belum mengantongi izin dari Kementerian LHK, berbekal sosialisasi tim HAkA terkait UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), membuat masyarakat mulai berani menegur siapa pun yang berusaha menebang pohon yang melintasi desa mereka.

“Kini, sudah mulai berkurang, karena kami berani tegur dengan informasi UU no 18 tahun 2013. Itu sebabnya, kami sangat berharap mendapat dukungan dari pihak DLHK untuk mendapatkan izin mengelola hutan desa. Supaya kami punya landasan, tiap kali melarang orang luar melakukan aktifitas dalam kawasan hutan lindung,” kata Ketua Peutue Desa Damaran Baru.

Dia mengatakan, beberapa kebun kopi yang berada dalam kawasan hutan lindung di desa mereka, telah mereka data, dan akan membuat kesepakatan bahwa pemilik kebun tidak akan meluaskan kebunnya serta akan menanam beberapa tanaman keras seperti pokat, jeruk, dan beberapa tanaman hutan lainnya untuk tetap menjaga tanah agar tidak mudah terkikis hujan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LPHG Desa Bunin, Kabupaten Aceh Timur, Salat menyampaikan Desa Bunin yang berjarak 4 jam dari Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur itu, dikelilingi hutan lindung. Hutan yang mereka ajukan menjadi hutan desa seluas 2.780 hektar itu, terancam banjir bandang tiap tahun, akibat penebangan liar.

“Selain banjir bandang, di  tempat kami juga sering terjadi konflik gajah liar. Makanya kami makin khawatir, kalau kawasan hutan terus dirambah, pasti konflik jadi makin tinggi,” jelas Salat.

Kecik Desa Bunin, Mustakirun, menambahkan mereka ibarat buah simalakama. Maju ke depan, kena musibah, begitu pula sebaliknya.

“Maju kenak, mundur pun kami kenak pak. Padahal, pelaku yang tebang pohon bukan warga Desa Bunin. Belum lagi, kalau musim kemarau kami kekeringan, pas musim hujan, kena banjir dan rawan longsor jalan menuju Bunin,” jelasnya.

Bila jalan tertimbun longsor, maka lintas satu-satunya menuju Bunin itu akan mati total. Berbagai bahan seperti gula, minyak, dan bahan pokok lainnya tidak bisa masuk ke Bunin.

“Kalau ada presentase 1000 persen pak, maka saya akan dukung LPHG ini 1000 persen pak. Besar harapan kami ini bisa terealisasi,” harap Kecik Desa Bunin.

Kabid Rehabilitasi Lahan, Bina Usaha, dan Perhutanan Sosial DLHK, Ir. Ridwan MM, menanggapi bahwa tujuan masyarakat dan pemerintah adalah sama. Persepsi tentang bagaimana mengelola hutan itu nantinya yang harus sama.  

“Kalau persepsi pemerintah dan masyarakat sudah sama, maka saya yakin, hal ini akan mudah. Kita semua ingin hutan lestari dan masyarakat tetap sejahtera,” kata Ridwan.

Mendengar penyampaian dari LPHK Desa Damaran Baru dan LPHG Desa Bunin, ia pribadi beranggapan, nantinya bila izin hutan desa keluar, maka akan sangat membantu perekonomian masyarakat Desa Damaran Baru dan Desa Bunin.

Ia juga berpesan bahwa setelah berhasil mengantongi SK Hutan Desa nanti, kedua Desa ini, pasti akan muncul masalah baru. Seperti ada beberapa daerah dengan skema yang sama dan kini kondisinya fakum. Oleh sebab itu, dia berharap, penguatan lembaga dengan masyarakat harus dibangun sejak sekarang.

Selain itu, Kasi Penyuluhan DLHK, Khaidir SP, MP, berharap nantinya dua desa ini bisa menjadi desa percontohan tentang bagaimana mengelola hutan desa.

“Karena kalau ini jadi, maka ini yang pertama. Dan semoga rencana ini segera direalisasikan begitu izin telah diterima. Kami mendukung upaya Desa Bunin dan Damaran Baru untu merealisasikan hutan desa ini. Walau pun, mungkin prosesnya agak panjang. Tapi jangan menyerah. Jalan terus sampai ke Kementerian,” harap Kasi Penyuluhan DLHK.

Sementara itu, staf HAkA, Crisna Akbar menyampaikan hasil monitoring tim HAkA di lapangan, selama mendampingi dua desa tersebut saat audiensi. Bahwa bila dua desa ini mendapatkan izin, maka manfaat program Perhutanan Sosial dengan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan lahan dan sumber daya manusia, dapat terlaksana.

“Apa lagi, kalau melihat sumber air dan hasil hutan non kayu yang bisa kita manfaatkan dari hutan yang mengelilingi Desa Bunin, rasanya kalau dikelola dan dijaga oleh masyarakat setempat, tak akan ada yang mau menebang pohon,” tutup Crisna Akbar.[]