MPD Bener Meriah Gelar FGD Rancangan Qanun Terkait Pendidikan

Hasil FGD akan diserahkan kepada DPRK Bener Meriah

MPD Bener Meriah Gelar FGD Rancangan Qanun Terkait Pendidikan

MPD Bener Meriah Gelar FGD Rancangan Qanun Terkait Pendidikan

Hasil FGD akan diserahkan kepada DPRK Bener Meriah

Bener Meriah - Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Merah menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan Rancangan Qanun Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah. Kamis 4 Oktober 2018 di Aula Sekdakab setempat. 

Dalam laporannya Seketaris MPD Syafruddin, S. Pd menyampaikan, pertemuan ini sedikitnya diikuti 53 peserta yang berasal dari unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Dayah, pengawas sekolah, Kepala sekolah, perwakilan komite sekolah, perwakilan Reje Kampung, LSM, forum disabilitas, dan juga unsur MPD sendiri. 

Lanjutnya, kegiatan FGD terkait rancangan Qanun peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan ini, akan dilangsungkan selama satu hari ini penuh. 

Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Ketua MPD Bener Meriah Drs. T Suraya  dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan FGD ini dilakukan adalah untuk mengakomodir masukan-masukan dari peserta untuk kesempurnaan Rancangan Qanun ini nantinya.

"Setelah rancangan Qanun ini dibahas, untuk langkah selanjutnya perlu lagi melaksanakan FDG terkait kajian secara akademisnya sebelum diserahkan kepada DPRK Bener Meriah," ujar T. Suraya. 

Sementara itu, Sekretaris daerah (Sekda) Bener Meriah Drs. Ismarissiska, MM mengatakan, atas nama Pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini. 

“Kami atas nama Pemerintah daerah sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai ajang mengakomodir setiap masukkan dari seluruh elemen terhadap kesempurnaan produk hukum berupa Qanun yang akan dilahirkan nantinya”, sebut Sekda.

Ismarissiska juga menegaskan, selama ini sudah banyak Qanun dilahirkan namun sejauh dinilai penegakannya masih lemah, seperti Qanun Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Rembele, namun  masih banyak bangunan bertingkat dan kolam berada pada KKOP itu.

Selain itu, kata Ismarissiska, seperti Qanun izin mendirikan bangunan masih perlu untuk ditegaskan. 

Dalam kesempatan itu, Ismarissiska,juga  mengharapkan, partisipasi masyarakat yang merupakan bagian penting dalam kemajuan pendidikan agar dapat memahami akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan kearifan lokal yang merupakan salah satu layanan dasar pemerintah terhadap masyarakat. 

Narasumber dalam FGD ini diantaranya Dr. Mujiburrahman, MA yang merupakan Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga menjabat Ketua MPD Kabupaten Aceh Besar, Sekjen PKPM Aceh M Ridha, MA dan Edi Iwansyah Putra, SH Kepala Bagian Hukum Setdakab Bener Meriah dan dari MPD Bener Meriah. 

Usai pembukaan acara tersebut, Plt Ketua MPD menyerahkan rekomendasi rancangan masukan, keluhan, kritik dan saran masyarakat yang bersifat konstruktif dalam membangun pendidikan kepada Sekda Bener Meriah []