MUI Minta Penanganan Terorisme dan Radikalisme tak Dikaitkan Islam

Terkait masalah tindakan kriminal, terorisme, dan radikalisme tak mengaitkan dengan Islam, meski pelakunya beragama Islam.

MUI Minta Penanganan Terorisme dan Radikalisme tak Dikaitkan Islam
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. Foto/Dok/SINDOnews

MUI Minta Penanganan Terorisme dan Radikalisme tak Dikaitkan Islam

Terkait masalah tindakan kriminal, terorisme, dan radikalisme tak mengaitkan dengan Islam, meski pelakunya beragama Islam.

Jakarta - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas berharap kepada pihak kepolisian agar penanganan terkait masalah tindakan kriminal, terorisme, dan radikalisme tak mengaitkan dengan Islam, meski pelakunya beragama Islam.

Menurut Anwar, hal ini dianggap sesuatu yang tidak sulit dilakukan sebagaimana pihak polri dan media tak mengaitkan aksi serupa dengan agama kristen, Hindu atau agama lainnya.

"Manajemen pengelolaan kasus seperti ini penting untuk dipikirkan dan dilakukan agar masalah yang ada tidak meluas dan tidak merebak ke mana-mana serta tidak akan menyakiti hati dari para pemeluk agama yang sama dengan agama para pelaku," ujar Anwar, Selasa (6/3/2018).

Dia menuturkan, kendati para pelaku terorisme dan radikalisme kerap menggunakan nama Islam dalam gerakan yang dianggap meresahkan tersebut, Anwar berharap aparat kepolisian tidak terpancing dengan menyebut gerakan yang mereka tonjolkan dengan Islam. 

Polisi, kata dia, cukup fokus terhadap kasus dan tindakan yang dilakukan mereka, sehingga masalah terlokalisir terhadap para pelakunya. Menurutnya, cara-cara tersebut perlu dilakuan polisi dan media agar umat Islam merasa tidak tersudutkan dengan aksi mereka dan menurutnya cara itu bisa mengurangi kegaduhan di masyarakat serta tak menguras energi yang tidak perlu.

"Padahal kita yang hidup di negeri yang kita cintai ini ingin hidup tenang, dengan penuh rasa aman, tentram dan damai tanpa ada rasa curiga dan syak wasangka terhadap lainnya terutama kepada pihak pemerintah dan para penegak hukum agar kita bisa bekerja dengan tenang sehingga produktivitas kita sebagai bangsa bisa  meningkat dan kemajuan bangsa ini bisa kita akselerasi," pungkasnya.[] Sindo