Muslem Yacob: Siswa di Aceh Harus Berkarakter

Muslem Yacob: Siswa di Aceh Harus Berkarakter
Plh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Muslem Yacob memberikan plkat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Raja Nafrizal setelah Menandatangani MoU, di Aula Kejati Aceh.

Muslem Yacob: Siswa di Aceh Harus Berkarakter

Banda Aceh - Dinas Pendidikan Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh menandatangai Memorandum of Understanding (MoU) terkait kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) tahun 2017 di Aula Kejaksaan Tinggi Aceh. Sementara itu, dari Jakarta dilaporkan, antara Kementrian Pendidikan dan Kejaksaan Agung RI, juga melakukan penandatanganan MoU yang disiarkan secara langsung melalui teleconference dari seluruh Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia pada Kamis 28 September 2017.

Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Muslem Yacob, mengatakan program tersebut dilaksanakan guna membentuk karakter peserta didik di Aceh kearah yang lebih baik.

“Dalam kegiatan JMS ini, kita akan membekali siswa dengan materi-materi terkait hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga nantinya mereka dapat terhindar dari berbagai tindakan kejahatan, termasuk melakukan kecurangan, dan kenakalan remaja lainya. Jadi siswa-siswi di Aceh harus punya karakter yang baik, cerdas, inovativ dan tentu saja islami” kata Muslem.

Sebelumnya, Jaksa Agung M. Prasetyo ingin agar program JMS dapat diterapkan dalam kurikulum anti korupsi untuk siswa di sekolah tingkat SMP dan SMA. Hal itu disampaikannya usai menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

“Kami harap dukungan dari jajaran Kemendikbud agar penyelenggaraan kualitas dan kuantitas program tersebut dapat semakin didekatkan dengan kemungkinan dapat ditampung dan dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran antikorupsi pada pendidikan menengah dan atas,” ujar Prasetyo di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan saiangbtadi yang disiarkan melalui teleconference.

Di tempat yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan kerja sama itu penting bagi Kemendikbud.

“Jadi kalau kita lihat ini yang berkepentingan Kemendikbud bukan Kejaksaan Agung. Saya merasa berutang budi kepada Kejaksaan Agung, yang akan mendukung semua program dan masalah yang ada di Kemendikbud,” ujar Muhadjir.

Dalam MoU tersebut, masuk beberapa poin tentang pemberian pendampingan hukum, pertimbangan hukum di bidang perdata, dan koordinasi optimalisasi pemulihan aset.[]