Ombudsman: APBA Mesin Pelayanan Publik

Ia menilai terkait KUA dan PPAS yang belum pas dengan RPJM Gubernur Irwandi - Nova misalnya, bisa segera disesuaikan bersama jika sudah dalam satu meja yang sama.

Ombudsman: APBA Mesin Pelayanan Publik
Dr Taqwaddin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Ombudsman: APBA Mesin Pelayanan Publik

Ia menilai terkait KUA dan PPAS yang belum pas dengan RPJM Gubernur Irwandi - Nova misalnya, bisa segera disesuaikan bersama jika sudah dalam satu meja yang sama.

Banda Aceh - Terkait belum disahkan APBA 2018 dikarenakan berbagai alasan, baik faktor DPRA maupun Pemerintah Aceh, Ombudsman mendorong kedua belah pihak untuk segera menggelar rapat bersama agar ditemukan solusi yang arif, yang win win solution. Hal ini penting agar kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.

"Saya mengibaratkan APBA bagaikan mesin bagi beroperasinya pelayanan publik. Sehingga, apabila mesin tersebut ngadat dan lambat maka sudah pasti semua penyelenggaraan publik oleh Pemerintah Aceh akan lamban dan terhambat" demikian ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin, dalam acara silaturahim dan ngopi bersama wartawan di 3in1 Cafe Banda Aceh, Jumat sore, 5 Januari 2018.

Acara itu dilaksanakan oleh Ombudsman Aceh sekaligus penyampaian capaian Kinerja Ombudsman Aceh 2017 (Iktibar 2017 untuk Kemaslahatan 2018).

Pada kesempatan itu, Taqwaddin menilai keterlambatan APBA yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir sungguh memalukan dan memperlihatkan lemahnya kinerja Pemerintahan Aceh selama ini.

"Karenanya, duduk bersama DPRA dan TAPA harus segera dilakukan. Tidak perlu saling arogan dan menyindir. Malah menurut saya, jika cepat duduk bersama digelar rapat maka lebih cepat diketahui masalah yang menghambat untuk dipikirkan solusi bersama mengatasi masalah tersebut," saran Taqwaddin

Ia menilai terkait KUA dan PPAS yang belum pas dengan RPJM Gubernur Irwandi - Nova misalnya, bisa segera disesuaikan bersama jika sudah dalam satu meja yang sama. Begitu pula halnya terkait dengan berbagai program usulan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil reses, perlu pula dipertimbangkan bersama oleh Anggota DPRA dan TAPA.

Jika sudah duduk bersama, tentu akan lebih mudah memberi penjelasan serta pemahaman mengenai urusan pemerintahan. Yaitu, yang mana urusan mutlak pusat, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan, serta urusan pemerintahan umum lainnya.

Artinya, sekalipun program usulan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat tetapi harus disesuaikan dengan urusan dan kewenangan Aceh serta harus pula mempertimbangkan skala prioritas yang mempercepat perlindungan, kesejahteraan, dan pencerdasan masyarakat Aceh, papar Ketua Pokja Pencegahan pada Unit Pemberantasan Saber Pungli Provinsi Aceh ini.

Menurutnya lagi, hal ini penting diutamakan karena memang tujuan utama pemerintahan yang ditegaskan dalam konstitusi.

"Kami memandang strategis dan pelaksanaan fungsi budgeting oleh DPRA dan  TAPA dalam mengesahkan APBA demi penyelenggaraan pelayanan publik untuk masyarakat Aceh," sebutnya lagi

Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyarankan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh untuk segera membahas dan mengesahkan APBA demi kemaslahatan pelayanan bagi seluruh masyarakat Aceh, pungkas Dr Taqwaddin.[]