P2TP2A Aceh Jaring Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak di Tamiang

“Ini adalah rapat silahturahmi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membangun komitmen baru terkait isu perempuan dan anak"

P2TP2A Aceh Jaring Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak di Tamiang
Foto: p2tp2a.acehprov.go.id

P2TP2A Aceh Jaring Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak di Tamiang

“Ini adalah rapat silahturahmi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membangun komitmen baru terkait isu perempuan dan anak"

Banda Aceh – Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh mengadakan rapat terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Aceh Tamiang, Senin, 13 Februari 2018.

“Ini adalah rapat silahturahmi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membangun komitmen baru terkait isu perempuan dan anak, terutama dalam pemenuhan hak korban dan optimalisasi pelayanan yang mengharuskan peningkatan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada,” kata Ketua P2TP2A Aceh, Amrina Habibi. 

Lebih lanjut Amrina menjelaskan rapat terpadu yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tamiang H.Mursil, bertujuan untuk mendengarkan kondisi di daerah, khususnya Kabupaten Tamiang, serta menjaring permasalahan serta hambatan di lapangan dalam kontek isu pemberdayaan perempuan dan  anak dan penangulangan korban.

"Pertemuan ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bersama untuk lebih mengefektifkan serta mengefisienkan kerja lembaga untuk memastikan pemenuhan hak korban yang berprinsip berkeadilan dan untuk membangun mekanisme tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," jelanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)  Aceh, Nevi Ariyani dalam sambutannya menekankan beberapa hal terkait bagaimana seharusnya pemerintah kabupaten memberi perhatian terhadap enam kewenangan dinas yang diatur di dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

"Ke-enam sub urusan yang diperhatikan tersebut adalah memastikan adanya program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di semua tingkat pemerintah daerah," paparnya.

Dalam rapat terpadu tersebut ada beberapa masukan penting  yang diberikan oleh peserta rapat diantaranya dari ketua Majelis Permusyawartan Ulama (MPU) Aceh Tamiang, H.M.Ilyas Mustawa yang meminta agar ada fasilitas yang maksimal untuk korban, baik dari sisi perlindunganya maupun proses penegakan hukumnya. 

Selain itu, M.Ilyas juga mengatakan berdasarkan data dari Mahkamah Syariah, ternyata perceraian di Aceh Tamiang sangat tinggi. 70 sampai dengan 80 persen perceraian yang terjadi adalah penggugatnya dari pihak perempuan (cerai gugat). Dia menduga hal tersebut terjadi karena banyak masalah di rumah tangga dan perempuan yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Untuk menjawabnya perlu diadakan satu riset yang mendalam dan bisa menjawab kenapa banyak kasus perempuan menggugat cerai di Aceh Tamiang.

"Kita juga mengharapkan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dapat mengeluarkan Surat Edaran yang berisikan himbauan supaya masyarakat tidak melakukan kekerasan dan agar tidak menjadi korban," jelasnya.

Bupati Aceh Tamiang H.Mursil, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan masukan-masukan dalam rapat terpadu tersebut dan menyatakan dirinya akan mengevaluasi kembali terhadap satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) yang masih tumpang tindih. Sehingga nantinya organisasi-organisasi tersebut bisa dirampingkan, agar kinerjanya bisa lebih efektif.

Menurutnya, ada banyak hal yang memicu kasus kekerasan seksual, salah satunya kemiskinan.  H.Mursil  mengatakan 16% penduduk Aceh Tamiang hidup di bawah garis kemiskinan.  Di Aceh tamiang masih banyak warga miskin yang tidak mempunyai rumah atau hidup di rumah yang tidak layak tinggal sehingga itu juga memicu terjadinya kekerasan.

H.Mursil berjanji  pihaknya  juga akan mengevaluasi bantuan rumah yang tidak layak huni untuk keluarga seperti bantuan rumah yang kamarnya tidak berdinding. Selain itu dia berharap kinerja P2TP2A di Aceh Tamiang bisa lebih aktif dan juga melakukan upaya jemput bola.

 

Rapat Terpadu Asistensi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ini, dihadiri Ibu Gubernur Provinsi Aceh sekaligus Pembina P2TP2A Aceh, Darwati. A Gani, kepala DP3A Aceh, Nevi Ariyani, Bupati Aceh Tamiang H.Mursil didampingi ketua PKK Aceh Tamiang.[]